NUSAREPORT – Jakarta, Kamis 28 Mei 2026,- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan sebanyak 4.581 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat dihentikan sementara operasionalnya selama periode 2025 hingga Mei 2026. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi besar-besaran terhadap standar keamanan pangan, sanitasi, dan tata kelola operasional program nasional tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.429 SPPG telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan proses pembenahan dan memenuhi standar layanan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, masih terdapat 1.152 SPPG yang dalam tahap evaluasi dan perbaikan lanjutan sebelum diizinkan kembali beroperasi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian sementara bukan semata bentuk sanksi administratif, melainkan bagian dari penguatan kualitas program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat,” kata Dadan dalam keterangannya dikutip di Jakarta 28/5/2026
Menurut BGN, sejumlah persoalan mendasar menjadi alasan penghentian sementara operasional dapur MBG tersebut. Di antaranya belum tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum didaftarkannya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), hingga infrastruktur dapur yang dinilai belum memenuhi standar keamanan pangan nasional.
Dadan menyebut pengawasan terhadap ribuan SPPG dilakukan melalui struktur internal BGN yang diperkuat inspektorat dan sistem evaluasi berkala. Pemerintah juga membuka kanal pengaduan publik melalui layanan SAGI 127 guna menerima laporan masyarakat terkait kualitas layanan MBG.
Data yang disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menunjukkan hingga Mei 2026 terdapat lebih dari 3.615 aduan masyarakat yang masuk melalui layanan tersebut. Mayoritas laporan berkaitan dengan kualitas layanan dapur, distribusi makanan, hingga aspek kebersihan dan sanitasi.
Meski menghadapi berbagai tantangan teknis, pemerintah menilai program MBG tetap menunjukkan dampak positif terhadap pola konsumsi dan akses pangan bergizi masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring Badan Pusat Statistik (BPS), persentase siswa yang menghabiskan seluruh porsi MBG meningkat dari 66,9 persen pada Juli 2025 menjadi 69,8 persen pada November 2025.
Selain itu, tingkat persetujuan rumah tangga penerima manfaat terhadap program MBG juga mengalami peningkatan, terutama pada aspek kemudahan memperoleh makanan bergizi dan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sehari-hari.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menilai evaluasi dan penutupan sementara dapur MBG yang tidak memenuhi standar merupakan langkah tegas pemerintah demi menjaga kualitas program yang menyasar jutaan anak Indonesia.
“Ada 1.780 SPPG ditutup karena tidak sesuai standar. Penutupan itu sudah langkah paling keras,” ujar Zulkifli Hasan.
Program MBG sendiri ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah mengakui skala program yang sangat besar membuat proses penyempurnaan terus dilakukan secara bertahap agar kualitas layanan tetap terjaga.
Di tengah besarnya anggaran dan luasnya cakupan program, pengawasan terhadap SPPG dinilai menjadi faktor krusial agar program strategis nasional tersebut tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga aman, akuntabel, dan tepat sasaran.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”