NUSAREPORT-Jakarta, Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Sumatera Selatan-Jakarta (FMSS-Jakarta) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 100 peserta.
Dalam aksi itu, FMSS-Jakarta akan mendesak Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas untuk mengusut secara menyeluruh dugaan keterlibatan Prof. AM, yang disebut sebagai anggota Dewan Etik Partai Golkar, dalam perkara dugaan penipuan bernilai miliaran rupiah.
FMSS-Jakarta menyebut dugaan tersebut berkaitan dengan sejumlah kader Partai Golkar di Sumatera Selatan maupun sejumlah provinsi lainnya. Namun, tuduhan tersebut masih merupakan klaim dari pihak FMSS-Jakarta dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebelum melalui proses pembuktian.
“Yang bersangkutan diduga melakukan penipuan terhadap sesama kader Partai Golkar di Sumsel maupun di provinsi lainnya hingga miliaran rupiah,” demikian keterangan FMSS-Jakarta yang disampaikan Selasa (11/8/2026).
FMSS-Jakarta menilai persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada mekanisme internal partai. Jika terdapat dugaan tindak pidana, mereka mendesak agar perkara tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain meminta pengusutan, massa aksi juga akan mendesak DPP Partai Golkar mengambil sikap terhadap pihak yang diduga terlibat. Menurut FMSS-Jakarta, posisi Prof. AM sebagai bagian dari Dewan Etik membuat persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepercayaan terhadap mekanisme etik internal partai.
Mereka meminta DPP Partai Golkar memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret serta transparan agar dugaan perkara tersebut memperoleh kepastian. FMSS-Jakarta juga menilai proses hukum harus tetap berjalan apabila terdapat laporan maupun bukti yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.
Sebelumnya, pemberitaan pada April 2026 juga memuat dugaan perkara yang melibatkan seorang pejabat lembaga etik berinisial AM. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan adanya dugaan kerugian sekitar Rp4 miliar dan pengembalian dana sebesar Rp1 miliar, serta adanya laporan kepada kepolisian. Pihak yang disebut dalam pemberitaan tersebut juga telah dimintai konfirmasi, tetapi belum memberikan tanggapan pada saat berita diterbitkan.
FMSS-Jakarta berharap DPP Partai Golkar tidak mengabaikan persoalan tersebut dan memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah yang akan ditempuh. Mereka menilai transparansi diperlukan agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi dan dapat diselesaikan berdasarkan fakta serta mekanisme hukum yang berlaku.*Sumber diolah : RMOL.ID-Republik Merdeka
