NUSAREPORT- Bungo, Program Makanan Bergizi (MBG) yang dijalankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Bungo pada Senin, 23 Februari 2026, menjadi perhatian publik setelah muncul pertanyaan mengenai perbedaan merek susu yang diterima sejumlah sekolah. Klarifikasi pun disampaikan secara terbuka sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas program.
Menu MBG hari itu terdiri dari roti bun isi coklat produksi UMKM lokal, telur ayam rebus, susu UHT, dan jeruk. Dua merek susu digunakan, yakni Ultra Milk dan Frisian Flag. Kepala SPPG Polres Bungo menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena stok Ultra Milk menipis, sehingga dilakukan penambahan dengan Frisian Flag.
Pengadaan tambahan susu dilakukan koperasi pada pagi hari di toko yang baru buka pukul 08.00 WIB. Kondisi itu menyebabkan distribusi Frisian Flag baru dapat dilakukan pada kloter kedua dan hanya sempat disalurkan ke SMAN 1 Bungo. Penjelasan ini sekaligus meluruskan informasi yang sempat berkembang di tengah masyarakat.
Dari sisi kandungan gizi, Ahli Gizi Polres Bungo memastikan menu yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan anak sekolah, balita, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui (busui). Roti bun isi coklat menyumbang sekitar 52–54 gram karbohidrat sebagai sumber energi utama. Telur rebus dan susu UHT menghasilkan protein berkualitas tinggi sekitar 13,7–14,5 gram yang mengandung asam amino esensial lengkap untuk pertumbuhan dan perbaikan sel.
Kandungan lemak sekitar 11 gram membantu penyerapan vitamin larut lemak seperti A, D, E, dan K. Sementara jeruk melengkapi asupan vitamin C dan serat yang mendukung daya tahan tubuh serta meningkatkan penyerapan zat besi. Total energi yang dihasilkan berkisar 366–381 kilokalori, setara 15–20 persen kebutuhan kalori harian rata-rata orang dewasa 2.000 kilokalori. Angka ini dinilai ideal untuk satu kali konsumsi.
“Menu ini sudah mencukupi standar gizi sekali makan untuk kelompok penerima manfaat,” tegas Ahli Gizi Polres Bungo.
Dari aspek anggaran, SPPG menegaskan bahwa alokasi MBG sebesar Rp15.000 per porsi/anak dibagi secara terstruktur. Rinciannya, maksimal Rp10.000 untuk bahan baku, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 untuk sewa alat atau tempat.
Artinya, upah Tenaga Kerja juga diambil dari anggaran Rp15.000 tersebut, yakni dari komponen operasional. Skema ini menuntut efisiensi tinggi dan manajemen yang cermat agar kualitas bahan baku tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta hak tenaga kerja tetap diperhatikan dalam keterbatasan anggaran.
Korwil SPPI Bungo, Afifah Khairani, menambahkan bahwa pengawasan kualitas dan ketercukupan gizi terus dilakukan secara berkala. Ia menegaskan bahwa program ini membutuhkan partisipasi dan pengawasan bersama agar tetap berjalan sesuai tujuan.
“Kami terbuka terhadap masukan yang konstruktif. Transparansi dan integritas menjadi kunci agar program ini benar-benar memberi manfaat,” ujarnya.
Refleksi atas pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan instrumen kebijakan publik yang menyentuh langsung masa depan generasi. Dengan anggaran yang terukur dan komposisi yang jelas, tantangan terbesarnya terletak pada konsistensi pelaksanaan, efisiensi pengelolaan, serta keterbukaan informasi.
Pada akhirnya, keberhasilan program publik sangat bergantung pada keselarasan antara niat, ucapan, dan tindakan. Sebab dalam setiap kebijakan dan komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat, berlaku satu refleksi mendasar: “kamu adalah apa yang kamu ucapkan (tuliskan).”
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”