NUSAREPORT- Bandung, Institut Teknologi Bandung (ITB) memaparkan sejumlah temuan penting sekaligus rekomendasi strategis dalam pengembangan kawasan transmigrasi di Indonesia. Temuan tersebut diperoleh melalui Tim Ekspedisi Patriot ITB 2025 yang melakukan pemetaan di 29 kawasan transmigrasi yang tersebar di 21 provinsi.
Dosen ITB sekaligus penanggung jawab Tim Ekspedisi Patriot, Sri Maryati, mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kawasan transmigrasi masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa secara umum program transmigrasi telah membawa perubahan positif yang nyata dan mencatat banyak keberhasilan di daerah penempatannya.
Menurutnya, di berbagai wilayah, transmigrasi telah mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di kawasan yang sebelumnya tertinggal.
“Di banyak lokasi, transmigrasi terbukti sukses. Masyarakat bisa berkembang, ekonomi tumbuh, dan kawasan yang dulu sepi kini menjadi sentra produksi dan aktivitas ekonomi. Ini menjadi modal penting untuk pengembangan ke depan,” ujar Sri Maryati di Bandung, Selasa.24/2
Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat persoalan mendesak yang harus segera dibenahi agar keberhasilan tersebut dapat diperluas dan berkelanjutan. Salah satu yang paling krusial adalah konflik sosial, baik antarwarga maupun terkait kepastian hak atas lahan.
“Rekomendasi kami sebetulnya sederhana, selesaikan dulu konflik yang ada. Konfliknya beragam, dari yang kecil hingga cukup luas, dan ini harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, banyak warga transmigrasi belum memperoleh status tanah yang jelas, sehingga menghambat pengembangan ekonomi lokal dan masuknya investasi. Selain itu, tim juga menemukan kendala pada aspek infrastruktur serta ketidaksesuaian lahan dengan komoditas yang dikembangkan.
Sri mencontohkan, terdapat kawasan yang ternyata memiliki kandungan batu bara sehingga kurang cocok diarahkan sebagai wilayah pertanian. Di sisi lain, sebagian kawasan masih minim akses jalan, listrik, dan sarana pendukung logistik.
“Sejumlah kawasan transmigrasi sejak awal dirancang berbasis pertanian, padahal kondisi alamnya tidak selalu mendukung. Sementara jika ingin menarik investor besar, infrastruktur yang memadai menjadi syarat mutlak,” jelasnya.
Meski menghadapi tantangan, ITB menawarkan sejumlah rekomendasi solusi kepada pemerintah. Penyelesaian konflik sosial dan kepastian lahan dinilai sebagai fondasi utama sebelum pengembangan kawasan dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
Menurut Sri, pengembangan kawasan transmigrasi tidak seharusnya bertumpu pada sektor pertanian semata. Potensi sektor lain seperti pariwisata, produk kelautan, serta hilirisasi komoditas lokal perlu dioptimalkan sesuai karakteristik wilayah.
“Program Tim Ekspedisi Patriot ini tidak hanya menjadi kegiatan riset, tetapi juga sarana membangun empati dan kolaborasi dengan masyarakat transmigrasi, sekaligus memperkuat harapan pengembangan kawasan yang lebih berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan melalui program tersebut, pihaknya telah memberangkatkan sekitar 2.000 mahasiswa dan akademisi ke 154 kawasan transmigrasi strategis di berbagai daerah. Mereka ditugaskan melakukan penelitian dan pemetaan potensi wilayah sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Nah, kunci dari transformasi ini adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi dengan dukungan SDM-SDM yang unggul,” ujar Iftitah saat meresmikan pameran Tim Ekspedisi Patriot di ITB, Selasa 24/2
Ia menjelaskan, program ini dilaksanakan selama empat bulan dengan fokus pada hilirisasi dan industrialisasi kawasan transmigrasi sebagai bagian dari transformasi kelembagaan kementerian. Kehadiran SDM unggul diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan secara akurat sekaligus menghadirkan solusi pengembangan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik daerah.
Lebih lanjut, Iftitah menegaskan pemerintah terus memperkuat kawasan transmigrasi sebagai instrumen pemerataan penduduk dan peningkatan perekonomian nasional. Meski diakui persoalan klasik seperti konflik lahan garapan masih sering terjadi, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan menyeluruh agar manfaat program transmigrasi semakin dirasakan masyarakat.
“Transmigrasi telah terbukti membawa dampak positif dan sukses di banyak daerah. Tugas kita sekarang adalah memperbaiki kelemahan yang ada agar keberhasilan itu bisa diperluas dan berkelanjutan,” pungkasnya.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”