NUSAREPORT-Jakarta, Perbincangan publik mengenai harga makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mengemuka di berbagai daerah. Sorotan utamanya tertuju pada nilai anggaran per porsi yang dinilai tidak sepenuhnya tercermin dalam sajian makanan yang diterima oleh siswa dan balita.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi di Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, memberikan penjelasan rinci terkait mekanisme pengalokasian anggaran MBG yang bersumber dari APBN.
Menurut Nanik, pemerintah menetapkan besaran anggaran per porsi sebesar Rp13.000 untuk sasaran balita hingga siswa kelas 3 SD, serta Rp15.000 untuk siswa kelas 4 SD hingga tingkat pendidikan di atasnya. Namun, angka tersebut bukan sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk makanan di atas piring.
“Untuk balita sampai kelas 3 SD, nilai bahan makanan yang disajikan adalah Rp8.000 per porsi, sedangkan untuk kelas 4 SD ke atas sebesar Rp10.000. Sisanya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pendukung dapur SPPG,” ujar Nanik dalam keterangannya,dikutip diJakarta , Selasa 24/2
Ia merinci, selisih anggaran sebesar Rp5.000 per porsi dialokasikan untuk berbagai komponen penting yang menunjang keberlangsungan layanan, antara lain pembayaran listrik, air, gas, internet atau telepon, serta insentif relawan dan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komponen tersebut dinilai krusial agar proses produksi, distribusi, dan penyajian makanan berjalan secara berkelanjutan dan higienis.
Klarifikasi ini sekaligus meluruskan persepsi publik yang selama ini menilai harga sajian makanan terlalu rendah dibandingkan dengan anggaran yang diumumkan pemerintah. Menurut Nanik, pendekatan pembiayaan ini justru dirancang untuk menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang, tanpa mengabaikan kualitas gizi dan aspek operasional.
Di sisi lain, sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai transparansi anggaran menjadi kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Informasi yang terbuka mengenai struktur biaya dinilai penting agar publik memahami bahwa kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh nilai bahan makanan, melainkan juga sistem pendukung yang menjamin keamanan, kebersihan, dan distribusi tepat waktu.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam rangka memperbaiki kualitas gizi anak, menekan angka stunting, serta meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola anggaran yang akuntabel, pengawasan berlapis, serta partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan adanya penjelasan resmi ini, diharapkan diskursus publik mengenai harga menu MBG dapat bergeser ke arah yang lebih konstruktif, yakni bagaimana memastikan kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat program bagi seluruh kelompok sasaran di Indonesia.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”