NUSAREPORT-Jakarta, Titiek Soeharto mendorong pemerintah memusatkan strategi ketahanan pangan pada intensifikasi pertanian, bukan semata perluasan lahan. Ketua Komisi IV DPR RI itu menilai langkah tersebut lebih realistis untuk menjawab ancaman krisis pangan di tengah tekanan geopolitik global dan perubahan iklim yang kian sulit diprediksi.
Usai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa, 7/4/2026 Titiek, yang juga Ketua Komisi IV DPR RI, menegaskan bahwa kebijakan pangan, khususnya terkait produksi beras, sebaiknya tidak terlalu bertumpu pada ekstensifikasi lahan pertanian. Menurut dia, pembukaan lahan baru membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan belum tentu segera menjawab kebutuhan jangka pendek yang mendesak.
Ia justru mendorong penguatan intensifikasi pertanian melalui peningkatan frekuensi tanam. Skema ini, misalnya, dapat dilakukan dengan menaikkan pola tanam dari satu kali menjadi dua kali, atau dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun. Dalam pandangannya, langkah tersebut lebih efisien karena mampu mendongkrak produksi tanpa harus mengeluarkan investasi besar untuk membuka areal baru.
Titiek melihat tantangan pangan saat ini tidak bisa dilepaskan dari situasi global yang sedang bergejolak. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, termasuk yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, dinilai berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap stabilitas pasokan pangan nasional. Penutupan Selat Hormuz dan kenaikan harga bahan bakar, misalnya, dapat berdampak langsung pada biaya produksi maupun distribusi pangan di dalam negeri.
Di saat yang sama, ancaman perubahan iklim juga menjadi tekanan serius. Fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung cukup panjang berisiko memicu kekeringan dan menurunkan produktivitas lahan pertanian. Karena itu, menurut Titiek, penguatan intensifikasi harus berjalan beriringan dengan ketersediaan air yang memadai.
Ia mendorong pemerintah memperbanyak bantuan pompa air dan mempercepat perbaikan saluran irigasi. Bagi sektor pertanian, infrastruktur air menjadi penopang utama agar lahan tetap produktif di tengah musim kering. Tanpa dukungan air yang memadai, target peningkatan frekuensi tanam akan sulit dicapai secara optimal.
Meski mengingatkan adanya ancaman eksternal, Titiek menyebut penjelasan pemerintah dalam rapat kerja memberi gambaran bahwa kondisi stok pangan nasional, terutama beras, masih terkendali. Ia menyampaikan bahwa cadangan yang ada dinilai cukup untuk menghadapi potensi tekanan global maupun gangguan iklim.
Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi aman. Dalam rapat kerja tersebut, Amran menyebut stok beras nasional per 7 April 2026 telah mencapai 4,6 juta ton, naik dari posisi sebelumnya 4,5 juta ton.
Menurut Amran, angka itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional Indonesia. Pemerintah, kata dia, menilai capaian tersebut merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas pangan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian.
Dorongan Titiek menunjukkan bahwa isu pangan tidak lagi cukup dibaca sebagai persoalan produksi semata, melainkan juga sebagai soal strategi, efisiensi, dan kesiapan menghadapi guncangan. Di tengah ancaman konflik global dan perubahan iklim, ketahanan pangan nasional pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara merawat lahan yang sudah ada, memperkuat infrastruktur dasar, dan memastikan kebijakan tidak lebih sibuk mengejar simbol ekspansi daripada hasil nyata di tingkat petani.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”