NUSAREPORT- Jakarta, Sabtu,25 April 2026,- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuka 666 ribu kuota pelatihan gratis bagi penjamah pangan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, khususnya di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung kualitas layanan gizi nasional yang aman dan higienis.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, mengungkapkan bahwa pemanfaatan kuota tersebut masih belum optimal. Hingga saat ini, baru sekitar 224 ribu peserta atau sekitar 33 persen yang telah mengakses pelatihan.
“Jadi kami masih membuka kuota ini sampai akhir tahun. Pelatihan ini gratis dan bisa diakses 24 jam kapan pun melalui platform digital,” kata Then dalam dialog bertajuk “Dari Pangan Bergizi Menuju Kecerdasan Bangsa” pada APPMBGI National Summit 2026 di Jakarta, Sabtu.25/4/2026
Pelatihan dilakukan secara daring melalui sistem Massive Open Online Course (MOOC) yang tersedia di platform LMS Kemenkes, Pelataran Sehat. Materi yang disediakan telah terstandarisasi dengan durasi 8 Jam Pelajaran (JPL), mencakup kebijakan keamanan pangan, higiene perorangan, hingga sanitasi peralatan.
Menurut Then, pelatihan ini menjadi prasyarat penting dalam proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur SPPG. Tanpa tenaga penjamah pangan yang telah terlatih dan tersertifikasi, proses perizinan tidak dapat dilanjutkan.
“Sebenarnya tidak ada halangan bagi penjamah pangan untuk tidak terlatih. Jika ada kendala teknologi atau gagap teknologi, kami minta kepala SPPG atau yayasan membantu memfasilitasi para pekerjanya untuk mengakses materi tersebut,” ujarnya.
Sistem pembelajaran dirancang fleksibel dengan mekanisme pre-test dan post-test. Peserta yang belum memenuhi standar kelulusan diberikan kesempatan untuk mengulang materi hingga dinyatakan kompeten.
“Kami ingin memastikan para penjamah pangan di seluruh pelosok Indonesia bisa mengikuti pelatihan ini tanpa terkendala biaya dan jarak,” kata Then.
Program ini merupakan bagian dari percepatan sertifikasi terhadap 26 ribu dapur SPPG yang menjadi mitra pemerintah dalam program pemenuhan gizi nasional. Kemenkes berharap para pengelola dapur segera memanfaatkan kuota yang tersedia agar operasional mereka memenuhi standar kesehatan lingkungan dan keamanan pangan.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa isu keamanan pangan tidak lagi bisa dipandang sebagai aspek teknis semata, melainkan fondasi utama dalam menjamin kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara luas.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”