NUSAREPORT- Jakarta, Sabtu 2 Mei 2026,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak nyata di tingkat akar rumput. Di tengah perdebatan publik yang sempat mengemuka, data lapangan justru memperlihatkan bahwa intervensi negara dalam pemenuhan gizi anak ini tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga merembet ke stabilitas ekonomi keluarga dan dinamika sosial di daerah.
Berdasarkan temuan yang disampaikan oleh Ahmad Alimudin, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelaku Usaha Desa Seluruh Indonesia, hasil studi dari Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) di sejumlah wilayah Jawa Tengah seperti Cilacap, Semarang, dan Surakarta menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Survei terhadap sekitar 1.800 orang tua siswa mengindikasikan adanya pengurangan beban pengeluaran harian rumah tangga.
“Sebagian keluarga merasa pengeluaran harian mereka menjadi lebih ringan. Orang tua jadi lebih jarang menyiapkan bekal dan uang jajan anak juga mulai disesuaikan. Dari data ini kelihatan kalau MBG memang ada yang butuh, khususnya keluarga yang kurang mampu,” ujar Alimudin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Lebih jauh, laporan tersebut mencatat bahwa lebih dari 80 persen keluarga berpenghasilan rendah berharap program ini terus dilanjutkan. Kepastian anak mendapatkan makanan di sekolah dinilai memberi rasa aman, sekaligus memperbaiki pola konsumsi. Sekitar 80 persen orang tua juga mengamati anak-anak mereka kini lebih teratur makan dan jarang melewatkan waktu makan.
Dari sisi implementasi nasional, dokumen resmi yang dihimpun menunjukkan skala program yang sudah cukup besar. Per 28 April 2026, tercatat sebanyak 27.735 dapur SPPG telah beroperasi, dengan 27.264 mitra terlibat. Jumlah sajian mencapai 61,9 juta porsi per hari, dengan total akumulasi sejak 6 Januari 2025 menembus 8,0 miliar porsi. Program ini juga telah menjangkau 365.542 sekolah penerima manfaat dan menyerap lebih dari 1,2 juta tenaga kerja.
Data ini mengindikasikan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi baru yang melibatkan masyarakat luas, termasuk pelaku usaha lokal dan tenaga kerja di sektor dapur layanan gizi.
Dampak ekonomi tersebut terlihat jelas di daerah seperti Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Seorang pekerja dapur MBG, Kristina Lende, mengaku mengalami perubahan signifikan dalam kehidupan keluarganya setelah enam bulan bekerja.
Pendapatan tetap dari program ini memungkinkan dirinya memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, bahkan hingga mampu membeli kendaraan, sesuatu yang sebelumnya sulit dicapai ketika hanya mengandalkan pekerjaan tidak tetap.
Sementara itu, di sektor pendidikan, dampak MBG juga mulai dirasakan. Di SLB Negeri Laura, Kepala Sekolah Maria Dolorosa mencatat perubahan perilaku siswa. Anak-anak menjadi lebih bersemangat mengikuti kegiatan belajar, dengan kondisi emosi yang lebih stabil.
Secara operasional, sekolah juga terbantu karena beban pembiayaan konsumsi di asrama berkurang. Hal ini menjadi krusial mengingat mayoritas siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan pembenahan tata kelola program, terutama untuk memastikan ketepatan sasaran. Fokus diarahkan pada kelompok keluarga prasejahtera, sekaligus memperbaiki aspek distribusi dan kualitas layanan dapur SPPG di berbagai daerah.
Alimudin menegaskan bahwa diskursus mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada perdebatan politik semata, melainkan bergerak ke arah evaluasi berbasis data.
“Diskusi soal MBG harus mulai naik level. Bukan cuma soal gagal atau sukses, tapi kita bicara berbasis data. Evaluasi implementasi dan perbaikan SPPG yang bermasalah. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan,” tegasnya.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”