JAKARTA – NUSAREPORT, Jumat 5 Juni 2026- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang semakin kuat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, gejolak geopolitik, dan perlambatan sejumlah negara maju, pemerintah berhasil menjaga momentum penerimaan negara sekaligus mempertahankan ruang fiskal untuk mendukung program pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (5/6/2026), mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.185 triliun atau tumbuh 19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi nasional masih bergerak positif dan mampu menopang penerimaan negara secara signifikan.
Meski APBN masih mencatat defisit, posisi fiskal pemerintah dinilai tetap terkendali. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat mendekati 1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada jauh di bawah batas aman yang ditetapkan dalam desain fiskal nasional.
Kenaikan pendapatan negara terutama ditopang oleh sektor perpajakan yang menunjukkan performa kuat. Penerimaan perpajakan mencapai Rp958,2 triliun atau meningkat 18,9 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak tumbuh 22,1 persen menjadi Rp834,4 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau naik 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kinerja perpajakan yang positif ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik, konsumsi masyarakat, investasi, serta sektor industri masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, berbagai langkah reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengumpulan penerimaan negara.
Tidak hanya dari sektor pajak, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hingga Mei 2026, PNBP tercatat mencapai Rp226,4 triliun atau naik 19,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan hibah mencapai Rp400 miliar atau tumbuh 1,6 persen secara tahunan.
Dari perspektif fiskal, salah satu indikator yang mendapat perhatian khusus adalah keseimbangan primer. Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah membiayai belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran bunga utang.
Pada Mei 2026, keseimbangan primer Indonesia berhasil mencatat surplus sebesar Rp58,6 triliun. Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa kualitas pengelolaan fiskal nasional semakin membaik.
“Keseimbangan primer sekarang mencapai Rp58,6 triliun dan sudah kembali positif. Artinya, anggaran kita saat ini lebih berkesinambungan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” ujar Purbaya.
Bagi para ekonom, surplus keseimbangan primer memiliki arti strategis karena mencerminkan kemampuan negara mengelola pengeluaran secara lebih sehat dan berkelanjutan. Kondisi tersebut juga memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi apabila sewaktu-waktu terjadi tekanan eksternal akibat dinamika global.
Dari sudut pandang strategis nasional, capaian APBN hingga Mei 2026 menjadi fondasi penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, transformasi digital, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di tengah meningkatnya kompetisi ekonomi global, kekuatan fiskal merupakan salah satu instrumen utama pertahanan negara di bidang ekonomi. APBN yang sehat tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan pembangunan, tetapi juga menjadi tameng untuk menjaga stabilitas sosial, daya beli masyarakat, serta kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih perlu diwaspadai. Volatilitas harga komoditas dunia, ketegangan geopolitik internasional, perlambatan perdagangan global, serta dinamika pasar keuangan internasional berpotensi memengaruhi penerimaan negara pada semester kedua tahun 2026.
Karena itu, keberlanjutan reformasi fiskal, peningkatan efektivitas belanja negara, serta penguatan basis penerimaan domestik akan menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional hingga akhir tahun.
Dengan pendapatan negara yang tumbuh kuat, defisit yang tetap terkendali, dan keseimbangan primer yang kembali surplus, APBN 2026 menunjukkan sinyal bahwa fondasi fiskal Indonesia berada pada jalur yang relatif sehat untuk menopang agenda pembangunan dan menjaga stabilitas nasional di tengah lingkungan global yang masih penuh ketidakpastian.
*Sumber: Kementerian Keuangan RI, Konferensi Pers APBN KiTa, 5 Juni 2026.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”