NUSAREPORT-Jakarta, Jumat 12 Juni 2026,- Pemerintah mulai melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Sinyal kuat mengenai langkah tersebut terlihat dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan bahwa kebijakan terkait anggaran MBG akan mengikuti arahan Presiden. Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis,11/6/2026. Purbaya mengaku telah menerima informasi mengenai rencana penyesuaian anggaran program tersebut, meski belum merinci besaran pengurangan yang sedang dihitung pemerintah.
“Kami ikuti keputusan Bapak Presiden,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pernyataan itu sejalan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan pembenahan tata kelola Program MBG. Menurutnya, proses penataan diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan anggaran riil di lapangan serta memastikan setiap alokasi dana benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa,” ujar Prasetyo Hadi.
Langkah evaluasi ini menjadi perhatian publik karena Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional dengan nilai anggaran yang sangat besar. Untuk tahun 2026, pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp268 triliun guna mendukung pelaksanaan program yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Di tengah proses evaluasi tersebut, perhatian juga tertuju pada keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Berdasarkan sejumlah laporan yang berkembang dalam proses audit dan verifikasi internal, jumlah SPPG yang beroperasi disebut telah melampaui target awal yang direncanakan pemerintah.
Target awal pembangunan dan operasional SPPG diketahui berada pada kisaran 21.000 titik. Namun dalam perkembangannya, jumlah titik layanan disebut meningkat hingga mencapai 27.877 titik. Selisih sekitar 6.877 titik inilah yang kini menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah karena berpotensi menimbulkan pembengkakan biaya operasional dalam jumlah besar apabila tidak didasarkan pada kebutuhan riil penerima manfaat.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa setiap SPPG memperoleh dukungan biaya operasional yang nilainya cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh titik layanan guna memastikan keberadaannya sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan inefisiensi anggaran.
Karena itu, pemerintah memutuskan menghentikan sementara penambahan dapur SPPG baru sambil melakukan penataan ulang sistem distribusi dan penerima manfaat. Dalam skema yang sedang disusun, pemerintah juga akan memfokuskan penyaluran kepada kelompok yang dianggap paling membutuhkan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik yang berada pada wilayah dengan risiko kerawanan gizi lebih tinggi.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, diketahui telah melaporkan perkembangan pelaksanaan dan evaluasi program kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh proses penataan berjalan sesuai arahan Presiden dan tetap menjaga tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
“Kami terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Nanik Sudaryati Deyang dalam berbagai kesempatan terkait evaluasi pelaksanaan MBG.
Di kalangan pengamat kebijakan publik, langkah Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap program yang menjadi salah satu janji unggulannya dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin mentoleransi potensi pemborosan anggaran, termasuk jika ditemukan persoalan tata kelola dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin fiskal sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program-program strategis pemerintah.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, pernah menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan pengawasan pelaksanaannya.
“Program yang baik harus didukung sistem pengawasan yang baik agar anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah kalangan menilai keputusan melakukan penataan terhadap MBG justru dapat memperkuat kredibilitas program dalam jangka panjang. Dengan anggaran yang lebih terukur dan sistem distribusi yang lebih tepat sasaran, tujuan utama meningkatkan kualitas gizi masyarakat diyakini dapat dicapai secara lebih efektif tanpa membebani fiskal negara secara berlebihan.
Kini publik menantikan hasil akhir evaluasi yang sedang dilakukan pemerintah. Di tangan Badan Gizi Nasional, arahan Presiden untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan efisiensi diharapkan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang tidak hanya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program strategis nasional tersebut.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”