Ada satu pertanyaan yang layak terus diajukan dalam kehidupan demokrasi: ketika seorang aktivis yang dahulu berdiri di luar kekuasaan kini telah berada di dalam pemerintahan atau menjadi bagian dari sistem kekuasaan, masihkah idealismenya sama seperti ketika dahulu ia berjuang?
Dalam demokrasi, perubahan posisi merupakan sesuatu yang wajar. Seseorang yang dahulu berada di luar pemerintahan, menyuarakan kritik, memperjuangkan perubahan, dan menuntut keberpihakan kepada masyarakat, pada suatu ketika dapat memilih masuk ke dalam sistem untuk memperjuangkan gagasan melalui kebijakan dan kewenangan yang dimilikinya.
Masuk ke dalam pemerintahan bahkan dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa idealisme bukan sekadar keberanian berbicara ketika berada di luar kekuasaan. Idealisme seharusnya mampu diterjemahkan menjadi kebijakan, keputusan, program, anggaran, pelayanan publik, serta keberanian mengambil sikap ketika kepentingan masyarakat berhadapan dengan kepentingan lainnya. Di sinilah seorang aktivis sebenarnya memperoleh ruang yang lebih besar untuk membuktikan apa yang dahulu ia perjuangkan.
Namun perubahan posisi juga membawa konsekuensi. Ketika masih berada di luar kekuasaan, seseorang memiliki keleluasaan untuk mengkritik. Ia dapat mempertanyakan kebijakan pemerintah, menyoroti ketidakadilan, mempersoalkan penggunaan anggaran, menuntut keterbukaan, dan berdiri bersama masyarakat ketika menemukan kebijakan yang dianggap tidak berpihak. Tetapi ketika posisi berubah, kritik yang dahulu diarahkan kepada kekuasaan bisa saja datang kepada dirinya sendiri.
Di titik inilah idealisme mendapatkan ujian yang sebenarnya.
Kekuasaan tidak hanya memberikan kewenangan untuk membuat keputusan. Kekuasaan juga membawa seseorang berhadapan dengan birokrasi, kepentingan politik, hubungan antarkelompok, kompromi, tekanan, tuntutan organisasi, serta berbagai kepentingan yang tidak selalu sejalan dengan prinsip yang dahulu diperjuangkan. Karena itu, menjadi bagian dari pemerintahan memang tidak sederhana. Ada keputusan yang membutuhkan kompromi, ada kepentingan yang harus dipertemukan, dan ada realitas politik yang tidak dapat diabaikan begitu saja.
Persoalannya bukan pada kompromi itu sendiri. Dalam pemerintahan, kompromi sering kali diperlukan untuk menemukan jalan keluar dan mencapai keputusan yang dapat dijalankan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kompromi perlahan mengubah prinsip. Sebab idealisme jarang hilang dalam satu malam. Ia lebih sering berkurang sedikit demi sedikit, melalui keputusan-keputusan kecil yang terus-menerus dianggap sebagai sesuatu yang wajar.
Hari ini mungkin hanya satu prinsip yang dikorbankan karena alasan keadaan. Besok mungkin satu kritik dianggap tidak perlu didengar karena dianggap mengganggu. Pada kesempatan berikutnya, keterbukaan mulai dipandang sebagai sesuatu yang merepotkan. Tanpa disadari, seseorang yang dahulu begitu keras menuntut perubahan dapat mulai merasa nyaman dengan keadaan yang dahulu justru ia kritik.
Perubahan semacam itu tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang tetap dapat berbicara tentang rakyat, keadilan, transparansi, dan perubahan. Tetapi ukuran sebenarnya bukan lagi apa yang dikatakan, melainkan apa yang dilakukan ketika ia memiliki kewenangan.
Sebab ketika seseorang berada di luar kekuasaan, idealisme relatif mudah dipertahankan. Ia belum berhadapan langsung dengan kepentingan yang saling tarik-menarik. Ia belum harus menentukan pilihan antara kepentingan yang sama-sama memiliki konsekuensi. Ia belum merasakan bagaimana beratnya mempertahankan sebuah keputusan ketika berhadapan dengan struktur kekuasaan yang lebih besar. Tetapi setelah berada di dalam sistem, semua itu menjadi nyata.
Karena itu, seorang aktivis yang masuk ke dalam pemerintahan seharusnya tidak kehilangan ingatan tentang dari mana ia berasal. Ia pernah berada di luar sistem. Ia pernah merasakan bagaimana rasanya tidak didengar. Ia pernah menyaksikan bagaimana masyarakat berhadapan dengan kebijakan yang tidak mereka pahami atau tidak mereka setujui. Ia pernah mengetahui bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.
Pengalaman itu seharusnya menjadi kekuatan moral, bukan sesuatu yang dilupakan setelah memperoleh jabatan.
Justru seorang mantan aktivis yang kini berada dalam pemerintahan semestinya memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap kritik. Ia seharusnya memahami bahwa masyarakat yang mengkritik pemerintah tidak selalu sedang memusuhi pemerintah. Kritik bisa menjadi bentuk kepedulian, kontrol, dan cara masyarakat memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Di sinilah sering kali terjadi perubahan yang menarik. Dahulu ketika berada di luar pemerintahan, kritik dianggap sebagai bagian dari perjuangan. Setelah berada di dalam pemerintahan, kritik yang sama terkadang dapat dipandang sebagai serangan. Dahulu keterbukaan dituntut dari penguasa, tetapi ketika menjadi bagian dari kekuasaan, tuntutan keterbukaan dapat terasa jauh lebih berat untuk dijalankan.
Padahal prinsip demokrasi tidak berubah hanya karena posisi seseorang berubah.
Transparansi tetap penting ketika seseorang menjadi pejabat. Akuntabilitas tetap diperlukan ketika seseorang memiliki kewenangan. Kritik tetap harus tersedia ketika seseorang mengambil keputusan. Dan masyarakat tetap memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan dibuat serta untuk kepentingan siapa kebijakan tersebut dijalankan.
Masalah lainnya adalah jarak yang perlahan dapat tercipta antara penguasa dan masyarakat. Ketika masih menjadi aktivis, persoalan rakyat mungkin ditemui secara langsung. Suara masyarakat didengar dari percakapan sehari-hari, pertemuan, demonstrasi, diskusi, atau berbagai bentuk interaksi langsung. Setelah berada di pemerintahan, persoalan yang sama mulai datang melalui laporan, data, rapat, dokumen, rekomendasi, dan prosedur birokrasi.
Padahal masyarakat bukan sekadar angka dalam laporan.
Di balik angka kemiskinan terdapat keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Di balik angka pengangguran terdapat anak-anak muda yang sedang menunggu kesempatan. Di balik angka pertumbuhan ekonomi terdapat petani, pedagang kecil, buruh, pelaku usaha, dan masyarakat yang berusaha mempertahankan kehidupannya. Jika kekuasaan terlalu lama melihat masyarakat hanya melalui angka dan dokumen, ada risiko bahwa kebijakan menjadi semakin jauh dari kenyataan.
Seorang aktivis yang telah masuk ke dalam pemerintahan seharusnya memahami persoalan itu lebih baik daripada siapa pun. Sebab ia pernah berada di sisi yang berbeda. Ia pernah menjadi bagian dari masyarakat yang mempertanyakan kebijakan. Ia pernah menuntut pemerintah agar tidak hanya berbicara tentang keberhasilan, tetapi juga berani melihat kekurangan dan kegagalannya.
Karena itu, ketika ia memperoleh kekuasaan, semestinya yang berubah adalah kapasitasnya untuk bekerja, bukan nilai-nilai yang dahulu membuatnya memilih untuk berjuang.
Kekuasaan seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan gagasan, bukan alasan untuk meninggalkan gagasan. Jabatan seharusnya memperluas kemampuan melayani masyarakat, bukan memperlebar jarak dengan masyarakat. Dan kewenangan seharusnya membuat seseorang semakin bertanggung jawab, bukan semakin sulit menerima kritik.
Pada akhirnya, sejarah seseorang sebagai aktivis tidak boleh menjadi kekebalan moral. Masa lalu yang baik tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan setiap keputusan pada masa kini. Sebaliknya, seseorang juga tidak layak langsung disebut meninggalkan perjuangan hanya karena memilih masuk ke dalam pemerintahan. Yang lebih penting untuk dinilai adalah bagaimana ia menggunakan kekuasaan setelah mendapatkannya.
Jika dahulu ia memperjuangkan transparansi, maka transparansi itu harus terlihat dalam cara ia menjalankan kewenangan. Jika dahulu ia menuntut akuntabilitas, maka ia harus bersedia mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya. Jika dahulu ia membela masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, maka keberpihakan itu semestinya tetap terlihat ketika ia sendiri telah berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Ukuran seorang aktivis bukan hanya seberapa keras ia pernah melawan kekuasaan. Ukuran yang jauh lebih sulit adalah seberapa teguh ia mempertahankan prinsip setelah memperoleh kekuasaan.
Sebab berbicara tentang idealisme ketika berada di luar pemerintahan mungkin relatif mudah. Yang sulit adalah mempertahankannya ketika seseorang sudah memiliki jabatan, kewenangan, kepentingan, dan berbagai tekanan yang datang bersamaan. Di sanalah idealisme tidak lagi diuji melalui kata-kata, tetapi melalui keputusan.
Masyarakat tentu tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai berbicara tentang perubahan ketika berada di luar kekuasaan. Masyarakat membutuhkan orang yang mampu membawa semangat perubahan itu masuk ke dalam ruang pengambilan keputusan dan mempertahankannya ketika berhadapan dengan kepentingan dan godaan kekuasaan.
Karena itu, pertanyaan terhadap para aktivis yang kini berada di pemerintahan sebenarnya sederhana, tetapi tidak mudah dijawab: apakah idealisme yang dahulu diperjuangkan masih menjadi dasar ketika mereka mengambil keputusan hari ini?
Pertanyaan itu bukan untuk membuka kembali masa lalu, melainkan untuk menguji masa kini. Sebab rakyat tidak hidup dari sejarah perjuangan seseorang. Rakyat merasakan dampak dari keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang sekarang memegang kekuasaan.
Pada akhirnya, kekuasaan akan selalu menghadirkan pilihan. Ia dapat menjadi jalan untuk mewujudkan cita-cita yang dahulu diperjuangkan, tetapi juga dapat menjadi ruang tempat idealisme perlahan kehilangan maknanya. Pilihan itu sepenuhnya terlihat dari cara seseorang menggunakan kewenangannya.
Maka ketika seorang aktivis yang dahulu berdiri di luar kekuasaan kini telah berada di dalamnya, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah ia telah berubah posisi. Perubahan posisi adalah hal yang biasa. Yang jauh lebih penting adalah apakah nilai-nilai yang dahulu membuatnya berjuang masih hidup dalam setiap keputusan yang dibuatnya.
Sebab pada akhirnya, perjuangan seorang aktivis tidak selesai ketika ia mendapatkan kekuasaan. Justru pada saat itulah perjuangan memasuki ujian yang sesungguhnya.
Dan mungkin, pertanyaan paling sederhana sekaligus paling tajam adalah: ketika aktivis berkuasa, untuk siapa kekuasaan itu digunakan ? *Budi Prasetiyo.
