NUSAREPORT-Jakarta,- Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, sejumlah lembaga survei mencatat tingkat kepuasan publik yang beragam. Hasilnya berkisar dari 37 persen hingga 79,3 persen. Perbedaan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan indikator, periode, dan metodologi yang digunakan masing-masing lembaga.
Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak menjawab. Hasil yang dipaparkan pada 18 Oktober 2026 itu diperoleh dari survei terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, yang dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling.
Sementara itu, survei SMRC mencatat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Survei pada 1–10 Oktober 2026 tersebut melibatkan 1.213 responden dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Angka ini melanjutkan tren penurunan kepuasan terhadap Presiden Prabowo dalam sejumlah survei SMRC sebelumnya sepanjang 2025–2026.
Poltracking Indonesia mencatat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 55,1 persen. Survei pada 14–20 Agustus 2026 itu melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi, menggunakan metode stratified multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil lebih rendah tercatat dalam survei Tempo Data Science. Dari 1.260 responden di 38 provinsi yang diwawancarai pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 37 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran. Sebanyak 62 persen menyatakan tidak puas dan sekitar 1 persen tidak menjawab. Dalam survei tersebut, 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau semakin memburuk.
Arus Survei Indonesia (ASI), melalui survei pada 23–29 Juli 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6 persen. Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Piramida Research and Consulting melaporkan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 60,4 persen. Survei pada 20 September hingga 5 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi. Adapun Indonesia Network Election Survey (INES) mencatat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 79,3 persen berdasarkan survei pada September 2026 terhadap 1.400 responden di 36 provinsi, dengan margin of error sekitar 2,48 persen.
Perbedaan angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa satu survei benar dan yang lain keliru. Sebagian lembaga mengukur kepuasan terhadap Presiden Prabowo secara khusus, sementara lainnya menilai kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Perbedaan waktu pelaksanaan, pertanyaan, cakupan responden, dan metode penelitian juga perlu diperhitungkan sebelum hasilnya dibandingkan.
Di balik perbedaan angka itu, persoalan ekonomi menjadi salah satu catatan penting. Dalam survei PPI, alasan ketidakpuasan antara lain kondisi ekonomi yang dinilai sulit sebesar 11,8 persen, bantuan sosial yang dianggap kurang tepat sasaran sebesar 11,4 persen, dan mahalnya kebutuhan pokok sebesar 10,4 persen. Di sisi lain, responden yang menyatakan puas menyebut sejumlah alasan, termasuk bantuan sosial, penegakan hukum terhadap koruptor, program Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Poltracking juga mencatat kepuasan pada sektor ekonomi sebesar 41,8 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah bidang lain yang diukur. Kepuasan terhadap hukum dan pemberantasan korupsi tercatat 48,3 persen. Sementara itu, survei Tempo Data Science menunjukkan bahwa mahalnya kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi persoalan yang berkaitan dengan ketidakpuasan responden.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian publik tidak hanya berkaitan dengan program pemerintah, tetapi juga dengan kondisi yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meski demikian, hasil survei merupakan potret pendapat responden pada periode tertentu, bukan gambaran mutlak seluruh masyarakat ataupun bukti tunggal keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan.
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, angka kepuasan publik dapat menjadi salah satu bahan evaluasi. Namun, penilaian menyeluruh terhadap kinerja pemerintah tetap membutuhkan data capaian program, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan publik, ketepatan bantuan sosial, serta penegakan hukum.
Bagi pemerintah, hasil survei dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaannya. Bagi masyarakat, perbedaan hasil memberi gambaran tentang beragam penilaian publik. Sementara bagi media, tugas utamanya adalah menyampaikan data secara akurat, menjelaskan konteksnya, dan tidak menarik kesimpulan yang melampaui temuan penelitian. *diolah dari berbagai sumber untuk NUSAREPORT.Com
