NUSAREPORT-Jakarta,- Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menjadi sorotan dua anggota Komisi XII DPR RI. Syafruddin meminta pemerintah mempercepat pemadaman dengan mempertimbangkan bantuan internasional, sedangkan Syarif Fasha mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mitigasi, koordinasi antarlembaga, dan kesiapan peralatan pemadam.
Desakan tersebut muncul di tengah kebijakan pemerintah membuka ruang bagi bantuan negara tetangga untuk menangani kebakaran yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pada 19 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan bantuan dari Singapura akan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Malaysia juga telah menyiapkan dukungan personel dan pesawat untuk membantu pemadaman.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga. Mekanisme pelaksanaannya dibahas pada tingkat teknis untuk menyesuaikan bentuk bantuan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
Dalam keterangan, Syafruddin menilai karhutla berkepanjangan bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga masalah kemanusiaan karena berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.
“Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” ujar Syafruddin.
Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Kalimantan Timur tersebut menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Menurutnya, dukungan internasional dapat berupa pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli.
Ia menilai kerja sama internasional dapat memperkuat kemampuan nasional, terutama ketika kebakaran meluas, medan sulit dijangkau, dan titik api berpotensi muncul kembali. Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebutuhan setiap wilayah terdampak dan memastikan petugas memperoleh peralatan, logistik, serta perlindungan yang memadai.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius,” tegasnya.
Sementara itu, Syarif Fasha menyoroti perlunya pembenahan dari sisi pencegahan dan kesiapsiagaan, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem tersebut meminta pemerintah mengevaluasi mitigasi karhutla yang berulang setiap tahun, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Menurut Syarif, pengalaman menghadapi kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya semestinya menjadi dasar penyusunan rencana mitigasi yang lebih matang. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara BNPB, kementerian yang menangani kehutanan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pembagian tugas dan tanggung jawab berjalan jelas.
“Semestinya dengan peristiwa-peristiwa tahunan ini, pemerintah pusat sudah membuatkan rencana mitigasi-mitigasi apabila ini terjadi lagi di tahun ke depan. Dan perlu kita berkaca kepada penanganan-penanganan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Syarif Fasha.
Ia juga menyoroti kesiapan sarana pemadaman, termasuk helikopter water bombing. Berdasarkan pengamatannya di daerah pemilihannya, Jambi, terdapat helikopter yang disiagakan, tetapi tidak selalu dapat dioperasikan secara optimal. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi agar pengerahan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi di lapangan.
Penanganan kebakaran di lahan gambut juga membutuhkan pendekatan khusus. Api dapat menjalar di bawah permukaan tanah sehingga tidak selalu mudah terdeteksi dan dipadamkan hanya melalui penanganan di permukaan. Karena itu, strategi pemadaman perlu disertai pembasahan gambut dan langkah pencegahan agar api tidak kembali meluas.
“Jangan sampai nanti saling menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab si A, ini tanggung jawab si B, tapi tanggung jawab kita bersama,” tegas Syarif.
Ia mengingatkan, evaluasi penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemulihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan petugas, serta aktivitas ekonomi yang terganggu akibat kebakaran dan kabut asap.
Pandangan kedua legislator tersebut menyoroti aspek yang saling melengkapi. Syafruddin menekankan percepatan pemadaman melalui optimalisasi sumber daya nasional dan kemungkinan dukungan internasional, sedangkan Syarif Fasha menggarisbawahi pentingnya pembenahan mitigasi, kesiapan peralatan, dan koordinasi lintas pemerintahan.
Dengan adanya persetujuan pemerintah menerima bantuan dari negara tetangga, tindak lanjut teknis menjadi bagian penting dari upaya penanganan. Jenis bantuan perlu disesuaikan dengan kondisi terkini, sementara kemampuan nasional tetap harus dioptimalkan untuk pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, dan perlindungan masyarakat.
