NUSAREPORT-Jambi, Sabtu 14/11/2026,- Persoalan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kembali menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi nasional. Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta sekaligus anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), Fahira Idris, mendorong lima langkah penguatan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi yang selama ini dinilai dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Fahira dalam Konsultasi Publik BULD DPD RI bertema Benang Kusut Regulasi Daerah: Mengurai Disharmoni Hukum dan Menegaskan Peran Strategis BULD DPD RI dalam Harmonisasi Nasional di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).
Ada lima hal yang menjadi perhatian, yakni sinkronisasi regulasi dan kejelasan pembagian kewenangan pusat-daerah, peningkatan kapasitas perancang peraturan daerah, penyelarasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan kebutuhan pembangunan, penguatan kualitas Naskah Akademik dan partisipasi masyarakat, serta evaluasi produk hukum daerah berikut tindak lanjut rekomendasinya.
Fahira menekankan bahwa keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya Perda yang dihasilkan. Hal yang lebih penting adalah apakah aturan tersebut memang dibutuhkan, dapat dilaksanakan, dan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Pandangan ini menarik untuk dicermati karena persoalan regulasi bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat atau daerah tertentu. Setiap provinsi dan kabupaten memiliki tantangan masing-masing dalam menjalankan pemerintahan, mengelola pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jambi pun menghadapi kebutuhan serupa.
Peran Anggota DPD RI menjadi penting. Sebagai wakil daerah di tingkat nasional, mereka memiliki ruang konstitusional untuk membawa kepentingan daerah ke dalam pembahasan kebijakan nasional, menyampaikan pertimbangan, serta melakukan pengawasan pada bidang-bidang yang menjadi kewenangannya.
Lalu, bagaimana kiprah empat Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jambi selama menjalankan mandat periode 2024–2029. Isu apa saja yang telah mereka suarakan, dan sejauh mana kegiatan penyerapan aspirasi, pengawasan, serta koordinasi tersebut ditindaklanjuti menjadi rekomendasi atau kebijakan yang memberi manfaat bagi masyarakat Jambi.
Empat nama yang mewakili Jambi di DPD RI adalah Elviana, Ivanda Awalina Firdausi Sukandar, M. Sum Indra, dan Abu Bakar Jamalia. Latar belakang serta penugasan komite masing-masing memberi ruang untuk memperjuangkan kepentingan daerah dari bidang yang berbeda.
Elviana, yang berada di Komite IV dengan lingkup tugas antara lain keuangan, perencanaan pembangunan, dan perekonomian, tercatat melakukan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Pada Oktober 2026, ia melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan usaha mikro melalui PNM di Jambi. Perhatian lainnya diarahkan pada akurasi data sosial ekonomi bersama BPS Provinsi Jambi, yang menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran program pemerintah.
Ia juga terlibat dalam perhatian terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029. Ketiga isu tersebut saling berkaitan: pemberdayaan usaha mikro membutuhkan dukungan program yang tepat, penyaluran bantuan memerlukan data yang akurat, sedangkan perencanaan pembangunan harus memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ivanda Awalina Firdausi Sukandar membawa perhatian pada isu legislasi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada Oktober 2026, ia mengikuti dialog daerah mengenai pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah di Kota Jambi. Ia juga menyerap aspirasi pelaku UMKM di Kabupaten Tebo serta melakukan kunjungan ke DPRD setempat.
Kegiatan tersebut relevan dengan fungsi DPD RI, khususnya dalam melihat persoalan pembentukan regulasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Dialog mengenai rancangan peraturan daerah seharusnya tidak hanya menjadi ruang menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi sarana mengidentifikasi aturan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebijakan nasional.
Dari Komite I, M. Sum Indra menaruh perhatian pada persoalan pemerintahan, hukum, dan keamanan. Salah satu kegiatan yang tercatat adalah kunjungan reses ke Polda Jambi pada 25 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, ia menggali informasi mengenai peredaran narkotika, mekanisme penanganan, serta pelaksanaan kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Persoalan narkotika memang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan aparat kepolisian. Dibutuhkan koordinasi antarlembaga, pencegahan, pengawasan peredaran, serta keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, hasil pengumpulan informasi dalam kegiatan reses semestinya dapat menjadi bahan pengawasan dan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional.
Adapun Abu Bakar Jamalia, yang bertugas di Komite III dengan lingkup antara lain pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan keagamaan, tercatat melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait persoalan kesejahteraan masyarakat. Pada 15 April 2026, ia juga menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi Tahun 2027.
Selain itu, posisinya sebagai Wakil Ketua III Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI juga membuka ruang untuk memperluas kerja sama parlemen. Namun, bagi masyarakat daerah, hal yang paling penting tetaplah bagaimana peran tersebut dapat dikaitkan dengan kebutuhan konkret masyarakat Jambi, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial.
Meski demikian, perlu dibedakan antara kegiatan dengan hasil. Kunjungan kerja, pertemuan, dialog, dan kehadiran dalam forum pemerintahan merupakan tahapan penting dalam menjalankan tugas. Akan tetapi, kegiatan itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa persoalan daerah telah terselesaikan atau kepentingan masyarakat sudah berhasil diperjuangkan.
Di Kabupaten Bungo, misalnya, terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian dan pengawalan kebijakan lintas pemerintahan. Pengaturan pemerintahan dusun dan Rio perlu terus ditelaah kesesuaiannya dengan perubahan Undang-Undang Desa. Tata kelola BUMD membutuhkan kepastian bentuk hukum dan pengelolaan yang sehat. Pelaksanaan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga perlu berjalan selaras dengan ketentuan nasional. Belum lagi persoalan lingkungan, perkebunan, persampahan, pelayanan kesehatan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.
Persoalan tersebut tidak berarti seluruhnya menjadi kewenangan langsung DPD RI untuk diselesaikan. Namun, anggota DPD RI dapat membawa persoalan yang berdampak luas ke tingkat nasional, menyampaikan masukan kepada kementerian terkait, serta mengawal rekomendasi sesuai kewenangan konstitusionalnya.
Pasal 22D UUD 1945 memberikan ruang bagi DPD RI untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI juga memiliki fungsi pengawasan pada bidang-bidang tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan.
Artinya, kekuatan DPD RI tidak terletak pada kewenangan mengambil keputusan pemerintahan daerah secara langsung, melainkan pada kemampuan membawa persoalan daerah ke ruang pengambilan kebijakan nasional dan mengawal tindak lanjutnya.
Karena itu, pertanyaan mengenai kiprah empat Anggota DPD RI Dapil Jambi patut ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas publik. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas: persoalan apa yang telah diperjuangkan, rekomendasi apa yang telah disampaikan, bagaimana tanggapan pemerintah pusat, dan sejauh mana tindak lanjutnya dapat dirasakan di daerah.
Representasi daerah tidak cukup dibuktikan melalui banyaknya agenda dan dokumentasi kegiatan. Yang lebih penting adalah kesinambungan perjuangan, keterbukaan hasil kerja, serta kemampuan mengubah aspirasi masyarakat menjadi perhatian dan kebijakan yang memberi manfaat.
Jambi membutuhkan wakil daerah yang tidak hanya hadir ketika menyerap aspirasi, tetapi juga konsisten mengawal persoalan hingga memperoleh tindak lanjut. Di situlah publik dapat menilai sejauh mana empat Anggota DPD RI benar-benar memperjuangkan kepentingan daerah yang mereka wakili.
