Petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali” yang dibuat pada 12 November 2026 oleh Farida Octavia melalui Change.org, meminta pimpinan DPR RI, KPU, dan kementerian terkait memfasilitasi keterbukaan serta verifikasi ijazah seluruh anggota DPR
Persoalan ini bukan semata-mata tentang ijazah, apalagi tinggi-rendahnya gelar akademik seorang wakil rakyat. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana negara memastikan persyaratan jabatan dipenuhi secara sah, bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, dan sejauh mana masyarakat dapat mempercayai keputusan yang menyatakan seseorang telah memenuhi syarat untuk mewakili mereka.
Persyaratan Hukum dan Proses Verifikasi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1) huruf e, mensyaratkan calon anggota DPR dan DPRD berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, MAK, atau pendidikan lain yang sederajat. Artinya, hukum tidak mensyaratkan gelar sarjana untuk menjadi anggota legislatif.
Ketentuan ini perlu dipahami secara proporsional. Gelar akademik bukan jaminan integritas maupun kemampuan seseorang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, persyaratan pendidikan yang telah ditetapkan undang-undang tetap harus dipenuhi secara sah. Yang dipersoalkan bukan tingkat pendidikan seseorang, melainkan kebenaran dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur verifikasi administrasi dokumen bakal calon, termasuk dokumen pendidikan. Pasal 42 dan 43 mengatur pemeriksaan dokumen persyaratan, sedangkan Pasal 46 memberikan mekanisme klarifikasi kepada instansi berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen administrasi.
Di sini terdapat perbedaan penting antara pemeriksaan administratif dan konfirmasi substantif. Dokumen yang lengkap, sesuai format, dan telah dilegalisasi merupakan bagian dari pemenuhan administrasi. Namun, ketika terdapat keraguan terhadap informasi di dalamnya, mekanisme klarifikasi diperlukan untuk memperoleh kepastian melalui pihak yang berwenang.
Apakah pemeriksaan telah mencakup kesesuaian identitas, keterangan kelulusan, legalisasi, dan keabsahan dokumen. Dalam kondisi apa KPU perlu meminta konfirmasi kepada sekolah, perguruan tinggi, Dinas Pendidikan, atau institusi terkait.Bagaimana hasil pemeriksaan dan klarifikasi didokumentasikan.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap penyelenggara pemilu, melainkan bagian dari pengujian tata kelola. Sebab, kepercayaan terhadap keputusan administratif tidak hanya bergantung pada hasil, tetapi juga pada kejelasan proses yang melahirkannya.
Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik
Perhatian terhadap persoalan ijazah anggota DPR juga menguat setelah muncul informasi mengenai data pendidikan yang bersumber dari pencatatan berbeda.
Data pendidikan 580 anggota DPR yang disampaikan Komisioner KPU Idham Kholik, sebagaimana diberitakan pada 18 November 2026, mencatat 191 orang berpendidikan SMA atau sederajat, satu orang D3, 146 orang S1, 168 orang S2, dan 74 orang S3. Data tersebut disebut telah memperhitungkan pembaruan melalui Penggantian Antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.
Sementara itu, Statistik Politik 2024 BPS mencatat latar belakang pendidikan anggota DPR terpilih Pemilu 2024 sebanyak 63 orang lulusan SMA atau 10,85 persen, tiga orang D3 atau 0,52 persen, 155 orang S1 atau 26,72 persen, 119 orang S2 atau 20,52 persen, dan 29 orang S3 atau 5 persen. Sebanyak 211 orang tercatat tidak menyebutkan latar belakang pendidikannya.
Kedua data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena periode, cakupan, dan dasar pencatatannya berbeda. Perbedaan angka bukan bukti pelanggaran, tetapi tetap membutuhkan penjelasan agar masyarakat memahami sumber, metode, dan pemutakhiran data yang digunakan.
Dalam konteks ini, persoalan verifikasi berkaitan pula dengan tanggung jawab. Calon bertanggung jawab atas dokumen dan keterangan yang disampaikan. Partai politik memiliki peran dalam proses pencalonan. KPU bertanggung jawab menjalankan verifikasi sesuai kewenangannya, sedangkan institusi pendidikan atau instansi terkait berwenang memberikan konfirmasi atas data yang berada dalam penguasaannya.
Pasal 254 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa apabila ditemukan dugaan pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan bakal calon atau calon anggota DPR dan DPRD, KPU berkoordinasi dengan Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Namun, harus dibedakan antara ketidaksesuaian data, kesalahan administrasi, dokumen yang belum dapat dikonfirmasi, dugaan pemalsuan, dan pelanggaran yang telah terbukti. Penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada fakta, kewajiban, kewenangan, dan proses hukum.
Apabila persoalan baru ditemukan setelah seseorang dinyatakan memenuhi syarat, penilaiannya pun tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Harus dilihat apakah keraguan telah muncul saat verifikasi, apakah prosedur yang diwajibkan telah dijalankan, dan apakah terdapat tindakan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, transparansi tidak cukup hanya dengan menampilkan dokumen. Transparansi juga berarti menjelaskan bagaimana pemeriksaan dilakukan, apa dasar keputusan diambil, dan bagaimana persoalan ditangani ketika ditemukan ketidaksesuaian.
Transparansi Bukan Penghakiman
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia pada 18 November 2026, menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR dapat dilihat melalui laman KPU. Penjelasan ini memberikan informasi mengenai akses dokumen, tetapi tuntutan publik juga menyangkut keyakinan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan.
Keterbukaan dan perlindungan data pribadi tidak harus dipertentangkan. Informasi yang relevan dengan persyaratan jabatan publik dapat disampaikan secara proporsional, tanpa membuka data pribadi yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Standar pemeriksaan juga harus berlaku sama bagi seluruh anggota DPR, bukan hanya mereka yang sedang menjadi sorotan atau terlibat dalam polemik politik. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum kehilangan makna apabila penerapannya bergantung pada siapa yang sedang diperiksa.
Persoalan ini sekaligus menjadi ruang pendidikan politik. Masyarakat perlu memahami bahwa gelar akademik bukan jaminan integritas, tetapi persyaratan hukum juga bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Hak mengawasi pejabat publik harus berjalan bersama penghormatan terhadap fakta, bukti, dan asas praduga tidak bersalah.
Sesungguhnya kehidupan Demokrasi adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjujung tinggi kebebasan berpendapat, penghormatan terhadap perbedaan , supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan bersama.. *Budi Prasetiyo.
Alumni SMAN. I. Tanjung Karang/Bandar Lampung Tahun 1982







