NUSAREPORT-Jakarta, Isu perombakan Kabinet Merah Putih kembali menguat di tengah meningkatnya sorotan terhadap kinerja sejumlah kementerian. Di tengah dinamika politik nasional yang terus bergerak, langkah reshuffle dinilai bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, melainkan bagian dari konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai, Presiden telah mengantongi nama-nama menteri yang dinilai berkinerja buruk serta tidak sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.
“Presiden sudah mengantongi nama-nama yang kinerjanya buruk dan yang tidak loyal. Ini bukan lagi fase kompromi, tetapi fase penegasan otoritas,” ujar Amir, dikutip Kamis 9 April 2026.
Menurutnya, ada tiga indikator utama yang menjadi dasar evaluasi reshuffle. Pertama, kinerja kementerian yang tidak optimal. Kedua, ketidaksinkronan dengan visi besar presiden. Ketiga, loyalitas politik yang dinilai tidak tunggal.
Tiga faktor tersebut disebut menjadi parameter penting dalam menentukan siapa yang tetap dipertahankan di lingkar kabinet dan siapa yang berpotensi diganti.
Di satu sisi, reshuffle diyakini dapat memperkuat stabilitas pemerintahan karena seluruh jajaran kabinet berada dalam satu garis komando yang lebih solid. Namun di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memunculkan resistensi politik, terutama jika menyasar tokoh yang memiliki basis kekuatan dan jaringan pengaruh tersendiri.
“Ini seperti operasi bedah. Kalau berhasil, tubuh pemerintahan akan lebih sehat. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa memicu resistensi politik,” kata Amir.
Meski demikian, ia meyakini Presiden Prabowo Subianto memahami momentum yang tepat untuk mengambil keputusan strategis tersebut, mengingat latar belakang militer dan pengalaman panjangnya di dunia politik nasional.
Di tengah isu yang berkembang, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat. Namun evaluasi terhadap kinerja menteri disebut dilakukan setiap hari oleh Presiden.
Sementara itu, Amir juga menyoroti menguatnya narasi pemakzulan yang belakangan digaungkan sejumlah pihak. Menurutnya, isu tersebut lebih merupakan strategi komunikasi politik untuk membangun tekanan opini publik.
“Mereka berupaya membangun opini seolah ada ancaman besar, padahal yang terjadi adalah ketakutan terhadap kemungkinan terbongkarnya kasus-kasus besar,” ujarnya.
Dalam perspektif intelijen, pola seperti itu kerap digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari isu yang lebih substansial, terutama yang berkaitan dengan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
“Ancaman itu tidak nyata, tapi dikonstruksi. Ini bagian dari operasi opini. Orang yang berteriak keras justru sedang menyembunyikan ketakutan,” tegas Amir.
Dengan situasi politik yang terus memanas, isu reshuffle kini dipandang sebagai salah satu langkah strategis yang tinggal menunggu momentum paling tepat untuk dieksekusi.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”