NUSAREPORT- Jakarta, Kamis 28 Mei 2026,- Nilai tukar rupiah kembali berada dalam tekanan berat setelah kurs di pasar offshore atau luar negeri menembus level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Kamis (28/5/2026) sekitar pukul 12.45 WIB. Pelemahan tersebut menjadi salah satu yang terdalam dalam beberapa tahun terakhir dan memunculkan kekhawatiran baru terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.
Merujuk perdagangan spot pasar valuta asing global, rupiah sempat bergerak di kisaran Rp17.873,5 per dolar AS saat pasar domestik masih dalam suasana libur Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Kondisi ini terjadi di tengah kombinasi tekanan eksternal dan domestik yang dinilai semakin kompleks.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai pelemahan rupiah saat ini bukan sekadar dampak penguatan dolar AS, melainkan refleksi dari akumulasi tekanan ekonomi yang sebagian besar “ditanggung” oleh nilai tukar.
“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” ujar Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28/5/2026
Menurutnya, pemerintah saat ini berada dalam posisi dilematis antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas eksternal ekonomi nasional. Ketika penyesuaian harga energi dilakukan sangat hati-hati demi menjaga stabilitas sosial, maka tekanan ekonomi berpindah ke pasar keuangan, terutama nilai tukar.
Fakhrul menjelaskan, fenomena tersebut sejalan dengan teori Dornbusch Overshooting, yakni kondisi ketika harga domestik bergerak lambat sementara pasar keuangan bereaksi sangat cepat terhadap tekanan global.
“Inflasi yang seharusnya muncul di banyak tempat akhirnya terlalu banyak ditanggung oleh rupiah,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi serupa lazim terjadi di negara berkembang yang memilih menjaga stabilitas harga domestik dalam jangka pendek. Namun konsekuensinya, pasar valuta asing menjadi titik paling rentan mengalami gejolak ekstrem.
Meski demikian, Fakhrul menilai fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif kuat dibanding sejumlah negara berkembang lain. Inflasi domestik masih terkendali, sektor perbankan dinilai sehat, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif.
Namun menurut dia, pasar global kini tidak hanya melihat indikator makro semata, melainkan juga kredibilitas dan konsistensi kebijakan pemerintah.
“Pasar melihat apakah Indonesia punya policy anchor yang cukup kuat untuk menghadapi era global baru yang jauh lebih volatile dan inflationary,” ujarnya.
Selain faktor eksternal seperti geopolitik global, fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, serta tingginya imbal hasil US Treasury, Fakhrul juga menyoroti ketidakseimbangan kebijakan fiskal dan moneter di dalam negeri yang mulai diperhatikan investor.
Ia mengingatkan bahwa komunikasi kebijakan yang muncul mendadak di tengah sentimen pasar negatif dapat memperbesar ketidakpastian dan mempercepat tekanan terhadap rupiah.
“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan adjustment harga sangat terbatas, maka BI dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai persoalan utama saat ini bukan hanya stabilitas makroekonomi, melainkan menurunnya kepercayaan pasar atau market confidence.
“Antara stabilitas dengan market confidence ini yang perlu diperhatikan. Pemerintah mencoba menjaga dengan data-data makro yang sudah sangat baik, tetapi masalahnya confidence,” kata Aviliani.
Ia menyebut tekanan terhadap rupiah diperparah oleh derasnya arus modal keluar (capital outflow) dari pasar keuangan domestik. Berdasarkan paparannya, rupiah telah melemah sekitar 6,18 persen secara year to date terhadap dolar AS, lebih dalam dibanding sejumlah mata uang utama di kawasan ASEAN.
Menurut Aviliani, Bank Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai langkah stabilisasi melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), intervensi pasar valas, serta operasi moneter lainnya. Namun kebijakan moneter saja dianggap tidak cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang konsisten.
“Ketiga-tiganya ini harus bersama-sama untuk memberikan persepsi yang positif ke depannya,” ujarnya.
Di sisi lain, data ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga sebesar 5,52 persen, peningkatan investasi 5,96 persen, serta percepatan belanja pemerintah.
Pemerintah dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 juga menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dengan inflasi terkendali di rentang 1,5 persen sampai 3,5 persen.
Namun Aviliani menilai target tersebut akan sulit dicapai tanpa kepastian kebijakan dan komunikasi yang lebih kuat dengan pelaku usaha.
Ia mengutip survei Kadin Business Pulse Triwulan I-2026 yang menunjukkan sebanyak 40,5 persen pelaku usaha menilai kondisi bisnis memburuk dibanding triwulan sebelumnya. Sebanyak 34,3 persen menyebut kondisi stagnan dan hanya 25,2 persen yang merasa kondisi usaha membaik.
“Harus banyak komunikasi dengan pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi adalah swasta, BUMN dan juga mungkin UMKM. Nah di sini kalau saya lihat ini gap-nya terjadi,” ungkapnya.
Situasi tersebut menjadi sinyal bahwa stabilitas makro tidak cukup hanya dijaga melalui angka statistik, tetapi juga membutuhkan konsistensi kebijakan, kepastian arah ekonomi, dan komunikasi publik yang mampu menjaga optimisme pasar.
Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan akan terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar valas, penguatan instrumen moneter, serta menjaga kecukupan likuiditas demi mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional.
Di tengah tekanan global yang semakin tinggi, pergerakan rupiah kini tidak lagi semata-mata menjadi persoalan teknis pasar keuangan, melainkan cerminan sejauh mana kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dapat dipertahankan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”