NUSAREPORT-Muara Bungo, Rabu 10 Juni 2026,- Gagasan penguatan fiskal daerah melalui perbaikan tata kelola industri kelapa sawit mendapat dukungan dari kalangan akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Muara Bungo dalam forum diskusi yang digelar Rabu (10/6/2026).
Forum yang dihadiri sejumlah akademisi, di antaranya Dr. M.Asman, Dr. Khairun, Dr. Misrayeni, Dr. Ika Nur Efendi, Dr. Tati, Ronald Girsang, M.Ak., Dr. Herawati, dan Dr. Oldy tersebut membahas makalah kebijakan bertajuk Optimalisasi Fiskal Daerah: Sikap dan Peran Strategis DPD LKGSAI Provinsi Jambi dalam Pengawalan PMK 64.03/2022 yang dipresentasikan oleh Arnold Zakaria dari DPD Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI) Provinsi Jambi.
Dalam paparannya, Arnold menjelaskan bahwa sektor kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, berbagai persoalan tata kelola masih menyebabkan terjadinya kebocoran fiskal dan belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pemerintah daerah. Salah satu sorotan utama adalah ketimpangan antara beban infrastruktur yang ditanggung daerah dengan penerimaan fiskal yang sebagian besar masih terkonsentrasi di pemerintah pusat.
Menurut kajian yang disampaikan, terdapat tiga persoalan utama yang perlu mendapat perhatian, yakni asimetri beban jalan dan distribusi pajak, lemahnya sistem pelaporan produksi berbasis self-assessment oleh pabrik kelapa sawit, serta dugaan praktik penghindaran status Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui penggunaan identitas pihak lain atau yang disebut sebagai pola “petani siluman”. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi akurasi data produksi dan berdampak terhadap besaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah.
Sebagai solusi, LKGSAI menawarkan tiga langkah strategis, yakni optimalisasi instrumen pajak daerah seperti Pajak Air Tanah (PAT) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pembentukan gugus tugas lintas sektoral untuk memperkuat kedaulatan data produksi sawit, serta pendampingan administrasi perpajakan bagi para pelaku usaha dan pemasok komoditas sawit agar tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Usai pemaparan, para akademisi memberikan berbagai tanggapan dan masukan terhadap konsep yang ditawarkan. Secara umum, gagasan tersebut dinilai memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki tata kelola sektor perkebunan.
Dr. M.Asman menyatakan bahwa program optimalisasi fiskal daerah yang dipaparkan memiliki nilai strategis dan layak untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
“Apabila program ini dapat dilaksanakan secara baik dan terukur, maka seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bungo. Upaya peningkatan fiskal daerah melalui penguatan data, optimalisasi pajak daerah, dan pengawasan tata kelola sektor sawit merupakan langkah yang patut didukung karena berpotensi memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dr. M.Asman.
Para peserta diskusi juga menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang lebih efektif. Kehadiran data yang akurat dan sistem pengawasan yang kuat dinilai dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran riil mengenai potensi ekonomi sektor perkebunan yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Forum akademik tersebut diharapkan menjadi awal dari lahirnya berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah besarnya kontribusi sektor kelapa sawit terhadap perekonomian wilayah.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”