NUSAREPORT- MUARA BUNGO, Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Bungo resmi ditutup pada Jumat malam (12/6/2026) di Hotel Amaris Muara Bungo. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut menjadi tahapan penting sebelum sebanyak 350 petugas pendata diterjunkan ke lapangan untuk melaksanakan pendataan ekonomi di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo.
Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo itu dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Hotel Amaris, Merlyn Hotel, dan Mitra Hotel Muara Bungo. Selama pelatihan, para peserta mendapatkan pembekalan teknis mengenai konsep dan metodologi Sensus Ekonomi 2026, penggunaan aplikasi pendataan, teknik wawancara, hingga tata cara verifikasi data guna memastikan kualitas hasil sensus yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Acara penutupan dihadiri Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Elviana, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha, Kepala BPS Kabupaten Bungo Ardiansyah, serta jajaran BPS Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo.
Dalam laporannya selaku Ketua Panitia Penyelenggara, Ardiansyah menyampaikan bahwa seluruh peserta yang mengikuti pelatihan telah dinyatakan lulus dan siap melaksanakan tugas pendataan di lapangan. Ia menjelaskan bahwa proses rekrutmen petugas dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten.
“Petugas pendata yang ada telah dinyatakan lulus dengan rata-rata nilai 89,6. Dalam penjaringan dan penyaringan petugas dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Ardiansyah, capaian nilai tersebut menunjukkan kesiapan para petugas dalam memahami materi yang diberikan selama pelatihan. Namun demikian, tantangan sesungguhnya akan dimulai ketika mereka turun langsung ke masyarakat untuk mengumpulkan data ekonomi yang akurat dan lengkap.
Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, dalam arahannya menekankan bahwa data merupakan fondasi utama dalam proses pembangunan. Ia mengingatkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus didasarkan pada data yang valid agar tepat sasaran.
“Untuk mendapatkan dan merancang data dalam membangun itu mahal. Namun lebih mahal lagi bila membangun tanpa data,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut antusias para peserta. Aidil menegaskan bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki. Karena itu, para petugas diminta menjaga integritas, profesionalisme, dan objektivitas selama menjalankan tugas pendataan.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Elviana, mengingatkan bahwa tugas petugas sensus bukan sekadar mengisi formulir atau mengumpulkan angka-angka statistik. Di balik setiap data yang dihimpun terdapat kepentingan besar negara dalam menyusun arah pembangunan ekonomi di masa depan.
“Petugas harus bekerja secara profesional dan amanah karena ini menyangkut data yang diperlukan negara,” kata Dr. Elviana.
Ia menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 akan sangat menentukan kualitas berbagai kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab harus menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh seluruh petugas di lapangan.
Semangat yang sama juga disampaikan Ati, salah seorang peserta pelatihan dari Kecamatan Pelepat. Saat dimintai tanggapannya usai kegiatan penutupan, ia menyatakan optimistis seluruh peserta siap menjalankan tugas yang telah dipercayakan.
“Kami akan bekerja keras dengan seluruh kemampuan dan pengetahuan yang telah diberikan dalam pelatihan untuk menghasilkan data yang sebenar-benarnya,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan kegiatan pendataan menyeluruh terhadap seluruh unit usaha dan aktivitas ekonomi nonpertanian di Indonesia yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi jumlah, persebaran, dan karakteristik usaha di Indonesia, sekaligus menyediakan basis data yang menjadi rujukan berbagai survei ekonomi nasional.
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, keberadaan data yang mutakhir, lengkap, dan detail menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar pemetaan struktur ekonomi nasional dan daerah, mendukung perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, penyusunan indikator ekonomi, hingga memperkuat agenda transformasi ekonomi Indonesia.
Dengan berakhirnya pelatihan ini, Kabupaten Bungo resmi memasuki tahapan pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026. Sebanyak 350 petugas yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan pendataan akan segera bergerak ke seluruh kecamatan untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi tercatat dengan baik.
Karena pada akhirnya, pembangunan yang berkualitas selalu berawal dari data yang berkualitas. Dan data yang berkualitas lahir dari kerja lapangan yang profesional, jujur, serta bertanggung jawab.
Mari Bersama Mencatat Ekonomi Indonesia.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”