NUSAREPORT-Muara Bungo, Sabtu 13 Juni 2026- Ketika pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), perhatian publik sebagian besar tertuju pada aspek pemenuhan gizi anak sekolah. Wajar, karena tujuan utama program ini memang memastikan generasi muda Indonesia memperoleh asupan gizi yang lebih baik guna mendukung tumbuh kembang, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Namun di balik tujuan sosial tersebut, terdapat dimensi ekonomi yang jauh lebih besar dan sering luput dari perhatian.
MBG bukan sekadar program pemberian makanan. MBG adalah program yang menciptakan pasar pangan dalam skala besar dan berlangsung secara berkelanjutan. Setiap hari, jutaan porsi makanan harus disiapkan. Di balik satu porsi makanan itu terdapat kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, bumbu dapur, hingga jasa pengolahan dan distribusi. Dengan kata lain, MBG sesungguhnya membentuk rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, koperasi, hingga pemerintah daerah.
Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang akan menikmati manfaat ekonomi dari rantai pasok tersebut?
Bagi Kabupaten Bungo, pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Sebab jika dikelola dengan baik, MBG bukan hanya menjadi program peningkatan gizi anak sekolah, melainkan dapat berkembang menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi desa paling strategis dalam beberapa tahun ke depan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat sekitar 37.087 murid SD dan MI yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bungo. Angka ini belum termasuk siswa SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA yang secara bertahap juga menjadi bagian dari kelompok sasaran program nasional. Dengan jumlah peserta didik yang mencapai puluhan ribu orang, kebutuhan pangan untuk mendukung MBG tentu tidak dapat dianggap kecil.
Mari kita melihatnya dari perspektif ekonomi. Jika kebutuhan bahan baku makanan per siswa diasumsikan rata-rata Rp8.000 per hari, maka untuk 37.087 siswa SD dan MI saja dibutuhkan sekitar Rp296 juta setiap hari sekolah. Jika dikalikan sekitar 20 hari belajar dalam satu bulan, maka nilai kebutuhan bahan baku mencapai lebih dari Rp5,9 miliar per bulan. Dalam satu tahun ajaran, nilainya dapat menembus puluhan miliar rupiah.
Dan itu baru untuk jenjang SD dan MI.
Ketika seluruh jenjang pendidikan masuk dalam cakupan program, nilai ekonomi yang berputar di Kabupaten Bungo berpotensi meningkat jauh lebih besar lagi. Angka tersebut menggambarkan satu hal penting: MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga pasar baru yang sangat menjanjikan.
Pertanyaannya kemudian, ke mana aliran uang itu akan bergerak?
Apakah akan menjadi sumber pendapatan baru bagi petani padi di Pelepat, Tanah Sepenggal, Bathin II Babeko, Jujuhan dan wilayah lainnya? Apakah akan membuka peluang usaha bagi peternak ayam petelur dan pedaging? Apakah akan menjadi pasar yang stabil bagi pembudidaya ikan air tawar yang selama ini sering menghadapi fluktuasi harga? Atau justru sebagian besar kebutuhan pangan akan dipenuhi oleh pemasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat Bungo?
Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat bergantung pada bagaimana rantai pasok MBG dibangun sejak awal.
Di sinilah peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi sangat penting. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mendorong koperasi desa menjadi bagian dari rantai distribusi dan pemasaran produk lokal. Koperasi tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai agregator yang menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan nelayan untuk kemudian disalurkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Secara konsep, pendekatan ini sangat menarik. Selama bertahun-tahun salah satu persoalan utama ekonomi desa adalah lemahnya posisi tawar produsen. Petani menjual hasil panen dalam jumlah kecil. Peternak dan nelayan memasarkan produknya secara individual. Akibatnya mereka sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan tengkulak atau perantara.
Kehadiran koperasi sebenarnya dimaksudkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan menghimpun produksi masyarakat dalam skala yang lebih besar, koperasi dapat memperkuat posisi tawar, menstabilkan harga, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.
Kabupaten Bungo sesungguhnya memiliki modal kelembagaan yang cukup menjanjikan. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 328 koperasi dengan jumlah anggota mencapai 27.771 orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Bahkan Kecamatan Rimbo Tengah menjadi wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak di Kabupaten Bungo. Angka ini menunjukkan bahwa koperasi bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat. Infrastruktur kelembagaan sudah tersedia. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengubah koperasi dari sekadar organisasi administratif menjadi pelaku usaha yang profesional dan produktif.
Karena itu, pandangan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet patut menjadi perhatian. Menurutnya, koperasi yang akan terlibat dalam rantai pasok MBG harus memenuhi sejumlah prasyarat. Koperasi harus memiliki rekam jejak usaha yang jelas, kapasitas agregasi produk yang memadai, kemampuan menjaga mutu dan keamanan pangan, serta tata kelola yang profesional.
Peringatan ini penting karena keberhasilan MBG tidak cukup hanya mengandalkan semangat. Program sebesar ini membutuhkan kemampuan manajerial yang kuat. Koperasi harus mampu membeli hasil panen petani, mengelola stok, menjaga kualitas produk, mengatur distribusi, serta memastikan seluruh kebutuhan pangan tiba tepat waktu di lokasi pelayanan.
Tantangan lainnya adalah persoalan modal kerja. Sebagai off taker, koperasi harus membeli hasil produksi masyarakat terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran dari pengguna akhir. Artinya, koperasi membutuhkan likuiditas yang cukup besar untuk menjaga kelangsungan operasionalnya.
Apabila pembayaran terlambat sementara koperasi harus terus membeli hasil panen petani, maka tekanan terhadap arus kas akan sangat besar. Inilah sebabnya mengapa dukungan pembiayaan menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan. Tanpa akses modal yang memadai, koperasi berpotensi mengalami kesulitan menjalankan peran strategis yang telah diberikan kepadanya.
Meski demikian, peluang yang terbuka tetap jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi. Kabupaten Bungo memiliki basis produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang cukup kuat. Potensi tersebut dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya rantai pasok pangan lokal yang mendukung MBG. Jika produksi lokal mampu terhubung dengan kebutuhan program secara sistematis, maka setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berputar kembali di tengah masyarakat Bungo.
Dampaknya tidak hanya dirasakan petani atau peternak. UMKM pengolahan pangan akan tumbuh. Aktivitas transportasi dan logistik meningkat. Koperasi memperoleh ruang usaha baru. Lapangan kerja tercipta. Pendapatan masyarakat bertambah. Pada akhirnya, program yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dapat berkembang menjadi instrumen penguatan ekonomi desa.
Dalam konteks pembangunan daerah, inilah nilai strategis yang sesungguhnya dimiliki MBG. Program ini berpotensi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan koperasi. Tidak banyak program pemerintah yang mampu menghasilkan dampak lintas sektor seperti ini.
Karena itu, Kabupaten Bungo tidak boleh melihat MBG semata-mata sebagai program bantuan sosial. Lebih dari itu, MBG harus dipandang sebagai momentum pembangunan ekonomi daerah. Momentum untuk memperkuat koperasi. Momentum untuk membangun pasar bagi petani dan peternak lokal. Momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sejarah pembangunan sering kali ditentukan oleh kemampuan suatu daerah memanfaatkan peluang yang datang pada waktu yang tepat. Hari ini peluang itu sedang berada di depan mata. Program Makan Bergizi Gratis telah menciptakan pasar baru. Koperasi Merah Putih telah disiapkan sebagai instrumen penggeraknya. Sumber daya pertanian, peternakan, dan perikanan telah tersedia di berbagai wilayah Kabupaten Bungo.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Kabupaten Bungo memiliki potensi untuk mengambil manfaat dari program ini.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah seluruh pemangku kepentingan mampu bekerja bersama untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi MBG benar-benar dirasakan oleh masyarakat Bungo sendiri.
Jika jawabannya ya, maka MBG tidak hanya akan dikenang sebagai program pemberian makan bergizi bagi anak sekolah. Program ini akan tercatat sebagai salah satu momentum yang mengubah wajah ekonomi desa dan memperkuat fondasi pembangunan Kabupaten Bungo di masa depan.*Budi Prasetiyo, dari berbagai sumber
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”