NUSAREPORT-Jakarta,Sabtu 13 Juni 2026- Narasi “Sell Indonesia” yang belakangan beredar di ruang publik dinilai tidak berdasar dan berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap kondisi ekonomi nasional. Di tengah berbagai kritik yang muncul terhadap kebijakan pemerintah, pemerintah justru memastikan sejumlah program perlindungan masyarakat tetap berjalan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, hingga penyiapan stimulus ekonomi baru guna menjaga daya beli dan stabilitas nasional.
Perdebatan mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintah mengemuka setelah muncul seruan dari sejumlah kelompok mahasiswa yang menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus penghentian Program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, berkembang pula narasi yang menggambarkan Indonesia sebagai tujuan investasi yang semakin berisiko.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menilai narasi “Sell Indonesia” tidak memiliki dasar yang kuat dan lebih merupakan upaya membangun sentimen negatif terhadap kebijakan ekonomi nasional.
“‘Sell Indonesia’ adalah narasi yang sama sekali tidak berdasar, manipulatif, dan mengada-ada,” kata Jundi, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, berbagai kebijakan yang saat ini dijalankan pemerintah, mulai dari hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi, hingga reformasi fiskal, justru diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap kepentingan ekonomi eksternal.
“Isu ‘Sell Indonesia’ itu narasi usang yang diputarbalikkan. Faktanya, kebijakan ekonomi kita saat ini, mulai dari hilirisasi, penguatan energi domestik, hingga reformasi fiskal untuk mencapai target pertumbuhan tinggi, justru membuat agen-agen ekonomi asing cemas karena mereka tidak bisa lagi mendikte Indonesia,” ujarnya.
Jundi juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait kondisi ekonomi nasional. Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus tetap berpijak pada fakta dan kepentingan nasional.
Sementara itu, di tengah tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memastikan program tersebut tetap menjadi salah satu instrumen utama untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang dilakukan saat ini bukan penghentian program, melainkan evaluasi dan penataan agar pelaksanaannya semakin efektif dan efisien.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hasil evaluasi menunjukkan adanya peluang penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan maupun manfaat yang diterima masyarakat.
“Bukan pemangkasan, tetapi dari hasil perhitungan kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah sedang melakukan pembenahan tata kelola, termasuk penataan kembali Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi layanan lebih tepat sasaran sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pelayanan kepada penerima manfaat tidak boleh terganggu selama proses evaluasi berlangsung.
“Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Yang sudah baik pun harus tetap diawasi supaya kualitasnya terjaga,” tegasnya.
Program MBG sendiri tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga diperluas kepada kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah menilai investasi pada pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Pada sektor energi, pemerintah juga berupaya meredam kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga BBM dan LPG. Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta fluktuasi harga energi dunia, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG 3 kilogram tetap dipertahankan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Atas perintah Presiden Republik Indonesia, sebagai Menteri ESDM, untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.
Menurutnya, subsidi energi masih menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga masyarakat sekaligus menahan tekanan terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, dan harga kebutuhan pokok.
Langkah perlindungan terhadap masyarakat tersebut juga dibarengi dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang diharapkan mampu memperkuat konsumsi domestik, menjaga aktivitas usaha, dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, serta kondisi pasar sebelum memutuskan bentuk stimulus yang akan diberikan.
“Sedang disiapkan (stimulus). Ya, kalau sudah diputus baru dikasih tahu. Laporin Presiden juga,” ujar Airlangga.
Menanggapi keluhan masyarakat kelas menengah terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi dan penyesuaian suku bunga acuan, Airlangga menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
“Ya, kan itu stabilisasi. Nanti kalau dolarnya turun terus protes. Dolarnya direm, protes juga,” ujarnya.
Di tengah berbagai perdebatan yang berkembang, sejumlah indikator ekonomi nasional masih menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, sementara pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal, perlindungan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.
Perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah diperkirakan akan terus mewarnai ruang publik. Namun yang tidak kalah penting, setiap kritik maupun dukungan terhadap arah pembangunan nasional perlu ditempatkan dalam kerangka yang objektif, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”