NUSAREPORT-Jakarta,Selasa 23 Juni 2026,- Pemerintah menetapkan arah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran 2,5–2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal nasional sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan di tengah target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa batas rasio tersebut telah menjadi bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang sebelumnya disampaikan Presiden kepada DPR.
“Presiden sudah menyampaikan di KEM-PPKF, bahwa alokasi TKD terhadap PDB sejalan dengan kebijakan fiskal yang telah disampaikan Bapak Presiden. Di tahun 2027, rasio TKD terhadap PDB berkisar antara 2,5 persen sampai 2,7 persen dari PDB,” ujar Askolani di Kompleks Parlemen, Selasa 23/6/2026
Menurut Askolani, angka tersebut menjadi koridor fiskal yang akan digunakan pemerintah dalam menyusun APBN 2027. Besaran finalnya akan ditetapkan dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN yang disampaikan Presiden pada Agustus mendatang.
Kebijakan itu hadir di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional 2027 yang dipatok pada kisaran 5,8–6,5 persen. Pemerintah dan DPR juga telah menyepakati defisit APBN tetap dijaga pada rentang 1,8–2,4 persen PDB sebagai bagian dari upaya mempertahankan kesehatan fiskal negara dan menjaga keberlanjutan pembiayaan pembangunan.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak semata-mata bergantung pada dana transfer pusat. Selain TKD, pembangunan di daerah juga didukung melalui berbagai program kementerian dan lembaga yang dibiayai langsung oleh APBN.
“Kombinasi pembangunan daerah itu bukan hanya dari TKD, tetapi juga dari belanja pusat yang jumlahnya sangat besar dan meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Askolani.
Pemerintah menjelaskan bahwa alokasi TKD tahun 2027 akan difokuskan pada pemenuhan belanja wajib daerah, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta kebutuhan operasional pemerintahan daerah. Di saat yang sama, instrumen tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah dan memperkuat daya saing daerah.
“Alokasi TKD ini kita utamakan untuk belanja pokok daerah, kemudian mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal, serta mendukung daya saing daerah,” ujarnya.
Meski demikian, kebijakan ini juga mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah terhadap hubungan fiskal pusat dan daerah. Setelah lebih dari dua dekade era otonomi daerah berjalan, pemerintah mulai memberikan penekanan lebih kuat pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Persoalan ketergantungan terhadap dana transfer masih menjadi tantangan besar. Berbagai laporan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia masih mengandalkan transfer pusat sebagai sumber utama pendapatan daerah. Di sejumlah daerah, porsi dana transfer bahkan jauh lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut membuat kemampuan pembangunan daerah sering kali sangat bergantung pada kebijakan APBN. Ketika transfer meningkat, ruang pembangunan daerah ikut meluas. Sebaliknya, ketika ruang fiskal nasional mengetat, pemerintah daerah ikut merasakan dampaknya.
Karena itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Kita tetap mendorong optimalisasi pendapatan daerah, kemandirian fiskal, dan kualitas belanja yang berbasis kinerja,” kata Askolani.
Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah memastikan Dana Desa dan dana otonomi khusus tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Fokus pembangunan tetap diarahkan ke daerah tertinggal, kawasan perbatasan, wilayah kepulauan, serta daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar.
Pemerintah juga membuka ruang pembiayaan kreatif melalui kerja sama investasi daerah, skema pembiayaan pembangunan, dan berbagai instrumen pendanaan lain di luar APBN maupun APBD. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas kapasitas pembangunan daerah tanpa menambah beban fiskal pemerintah pusat.
Di sisi lain, pembatasan rasio TKD terhadap PDB memunculkan tantangan baru bagi daerah. Daerah dengan basis ekonomi kuat dan PAD besar kemungkinan akan lebih mudah beradaptasi. Namun bagi daerah yang selama ini masih sangat bergantung pada transfer pusat, kebijakan tersebut menjadi ujian nyata bagi kemampuan membangun kemandirian fiskal.
Situasi ini menunjukkan bahwa masa depan pembangunan daerah tidak lagi ditentukan semata oleh besarnya dana transfer yang diterima, melainkan oleh kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi ekonomi, meningkatkan kualitas belanja, serta menciptakan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, kebijakan TKD 2027 tidak hanya berbicara mengenai angka 2,5–2,7 persen PDB, melainkan juga menandai arah baru hubungan fiskal pusat dan daerah. Pemerintah tetap menjaga fungsi transfer sebagai instrumen pemerataan pembangunan, tetapi pada saat yang sama mendorong daerah untuk menjadi lebih mandiri, efisien, dan produktif dalam membiayai pembangunan wilayahnya masing-masing.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”