NUSAREPORT-Pos Malang, Kamis 18 Juni 2026,- Dinamika global yang semakin kompleks telah mengubah wajah pertahanan negara secara fundamental. Jika pada masa lalu kekuatan sebuah negara diukur dari penguasaan wilayah darat, laut, dan udara, kini ruang siber menjadi arena strategis baru yang turut menentukan kekuatan dan kedaulatan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan Ahli Geopolitik dan Media, Yusuf R. Hakim, dalam Diskusi Publik bertajuk “Perkembangan Dinamika Global dan Nasional dari Berbagai Perspektif” yang digelar di salah satu kafe di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu malam 17/6/2026
Menurut Yusuf, perkembangan teknologi digital telah melahirkan dimensi pertahanan baru yang tidak kalah penting dibandingkan kekuatan militer konvensional.
“Jika pada masa lalu kekuatan negara ditentukan oleh penguasaan wilayah darat, laut dan udara, kini dunia memasuki era baru, dimana ruang siber menjadi medan strategis yang menentukan,” kata Yusuf.
Ia menjelaskan bahwa negara-negara modern saat ini berlomba menguasai dunia digital sebagai bagian dari strategi geopolitik mereka. Selain tiga matra utama pertahanan, muncul dimensi keempat yang semakin dominan, yakni media massa dan ruang digital.
“Ancaman utama kita hari ini justru diawali dari sektor geo-ekonomi, bukan militer langsung,” ujarnya.
Yusuf menilai bentuk perang modern tidak selalu hadir dalam wujud serangan fisik atau penggunaan senjata. Penguasaan informasi, pembentukan opini publik, propaganda digital, hingga penyebaran disinformasi kini menjadi instrumen efektif untuk memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.
Fenomena tersebut semakin relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Dominasi media arus utama sebagai sumber informasi utama terus mengalami pergeseran seiring meningkatnya penggunaan media sosial.
Berdasarkan berbagai tren perkembangan digital, sekitar 70 persen masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi melalui platform media sosial dibandingkan media konvensional.
Namun, kondisi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan baru. Yusuf mengingatkan bahwa algoritma digital dapat membentuk polarisasi sosial secara sistematis melalui penyaringan dan pengelompokan pengguna berdasarkan preferensi tertentu.
Ia mencontohkan berbagai fenomena politik yang pernah muncul di Indonesia, ketika kelompok masyarakat diberi label-label tertentu yang kemudian terus diperkuat melalui mekanisme algoritma media sosial.
“Algoritma ini menyaring dan mengategorikan masyarakat untuk mempermudah penyampaian pesan tertentu. Bahayanya, kemarahan dan sentimen negatif sengaja diolah serta diproduksi di dunia maya, lalu ditarik ke dalam kehidupan nyata. Ini yang harus kita waspadai bersama,” tegasnya.
Karena itu, Yusuf menilai kemampuan berpikir kritis menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital yang tidak selalu dapat diverifikasi kebenarannya.
“Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi kita sangat membutuhkan orang-orang yang tetap berpikir kritis dan realistis,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Kementerian HAM, Penta Peturun, menyoroti posisi strategis Indonesia dalam percaturan global yang semakin kompetitif.
Menurutnya, Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah serta jumlah penduduk yang besar, menjadikannya salah satu pasar potensial yang menjadi perhatian banyak negara.
“Dalam konteks global, semua hal bisa terjadi. Oleh karena itu, kita harus pintar dan jeli dalam membaca serta menempatkan posisi Indonesia di tengah sengitnya dinamika politik global,” kata Penta.
Ia menambahkan bahwa tantangan global saat ini menuntut generasi muda memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, kemampuan membaca perubahan geopolitik dunia, serta kecakapan menyaring informasi secara objektif.
Sementara itu, Koordinator Wilayah PTNU Jawa Timur asal Tuban, Hasan Husaini, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pemahaman yang utuh terhadap berbagai persoalan nasional maupun internasional.
“Kita harus mengetahui terlebih dahulu persoalannya sebelum melakukan gerakan. Mahasiswa perlu berdiskusi, merawat demokrasi, dan memahami dinamika global maupun nasional agar gerakan yang dilakukan benar-benar memberikan solusi,” ujarnya.
Hasan berharap forum-forum diskusi publik seperti ini dapat terus diselenggarakan sebagai ruang pembelajaran politik, kebangsaan, dan penguatan literasi kritis bagi generasi muda.
Pandangan serupa disampaikan Perwakilan Kementerian Luar Negeri BEM Universitas Islam Malang (Unisma), Intan. Ia mengaku memperoleh banyak perspektif baru mengenai tantangan global dan peran generasi muda dalam menjaga masa depan bangsa.
“Mahasiswa bukan hanya dituntut memahami informasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi diri dan memikirkan bagaimana berkontribusi untuk negara di masa depan,” katanya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa ancaman terhadap kedaulatan bangsa pada era digital tidak selalu hadir dalam bentuk konflik fisik. Penguasaan informasi, ketahanan ekonomi, keamanan siber, serta kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, kemampuan berpikir kritis, memahami persoalan secara komprehensif, serta menjaga ruang dialog yang sehat menjadi modal utama bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan global yang terus berkembang.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”