JAKARTA – NUSAREPORT, Sabtu 6 Juni 2026 – Polemik seputar film dokumenter “Pesta Babi” kembali memantik perdebatan di ruang publik. Di tengah beragam pandangan yang muncul, sejumlah pengamat mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, ruang kritik dalam demokrasi, dan tanggung jawab sosial agar narasi yang berkembang tidak berujung pada polarisasi maupun ancaman terhadap persatuan bangsa.
Alumnus S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura, Rico Marbun, menilai fenomena pemutaran film tersebut belakangan menunjukkan kecenderungan yang perlu dicermati secara serius. Menurutnya, persoalan yang muncul tidak lagi semata berkaitan dengan kritik sosial atau pembangunan di Papua, tetapi mulai mengarah pada pembentukan narasi identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia.
“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” kata Rico dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Menurut Rico, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, hingga mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Ia menilai framing yang menggambarkan Indonesia sebagai penjajah di Papua memiliki implikasi politik yang jauh lebih luas dibanding sekadar kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ujarnya.
Rico menjelaskan, narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan yang patut dicermati. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya.
“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” tegasnya.
Meski demikian, Rico menekankan bahwa ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat harus tetap dijaga. Kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Namun ia berharap kritik tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat dialog dan penyelesaian masalah secara konstruktif.
“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menegaskan bahwa polemik yang berkembang bukan berarti menolak kritik sosial melalui karya seni dan budaya. Menurutnya, karya seni tetap memiliki fungsi penting sebagai ruang refleksi dan kritik dalam masyarakat demokratis, namun setiap karya juga perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya.
“Sebagai bangsa, kita harus tetap menjaga optimisme. Presiden dan pemerintah tentu sedang mengupayakan yang terbaik untuk kepentingan rakyat dan negara,” ujar Ali kepada wartawan di Jakarta.Jumat 5/6/2026
Ali menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan stabilitas nasional dan semangat kebersamaan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengarahkan energi pada upaya mendukung kemajuan bangsa.
“Karena itu, energi kita sebaiknya diarahkan untuk mendukung kemajuan bangsa, bukan justru memperbesar kegaduhan yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat,” sambungnya.
Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan modal penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional. Menurutnya, situasi yang kondusif akan memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, maupun global.
“Kita harus merawat stabilitas politik dan keamanan. Jangan sampai muncul narasi-narasi yang justru memperkeruh suasana atau menciptakan kegaduhan yang tidak produktif. Kritik tentu penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan bangsa,” tuturnya.
Ali menambahkan, polemik mengenai film “Pesta Babi” kini tidak lagi berhenti pada substansi film itu sendiri. Sejak awal kemunculannya, film tersebut telah menuai kontroversi dan memunculkan berbagai respons di tengah masyarakat. Perdebatan kembali menguat setelah muncul langkah hukum yang ditempuh tokoh Papua, Mama Sinta.
“Sejak awal film ini memang sudah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di ruang publik. Dan kita bisa lihat sekarang muncul perkembangan baru yang perlu dicermati bersama, yakni adanya laporan kepolisian yang diajukan oleh Mama Sinta dan permohonan perlindungan yang disampaikan kepada LPSK,” jelasnya.
Menurut Ali, langkah tersebut menunjukkan adanya pihak yang merasa dirugikan dan menginginkan adanya kepastian hukum atas persoalan yang sedang diperdebatkan. Karena itu, ia mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan sekaligus tetap menjaga suasana yang kondusif.
“Pada akhirnya, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan optimisme bangsa. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan Indonesia harus tetap menjadi prioritas utama,” demikian Ali menutup.
Polemik film “Pesta Babi” menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi, kritik sosial, identitas budaya, dan kepentingan nasional sering kali bertemu dalam ruang yang kompleks. Di tengah perbedaan pandangan yang muncul, dialog yang sehat, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen menjaga persatuan bangsa menjadi faktor penting agar dinamika demokrasi tetap berjalan dalam koridor kebangsaan dan tidak berkembang menjadi sumber perpecahan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”