Foto Sumber : Dok ANTARA
NUSAREPORT – Jakarta, Senin 15 Juni 2026,- Indonesia mulai memanfaatkan momentum keanggotaan penuh dalam BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian nasional melalui penguatan kerja sama teknologi, investasi, peningkatan kapasitas petani, hingga perluasan akses pasar internasional. Peluang tersebut mengemuka dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India, pada 12–13 Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ali Jamil, yang mewakili Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam forum tersebut, mengatakan BRICS menjadi platform strategis bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, serta berkelanjutan.
“Indonesia sangat menghargai pertemuan para Menteri Pertanian BRICS ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ali Jamil.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai memiliki arti penting di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan target swasembada pangan. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini tidak ringan, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga pangan global, gangguan rantai pasok, hingga kebutuhan peningkatan produktivitas untuk memenuhi permintaan pangan yang terus meningkat.
Dalam konteks tersebut, akses terhadap teknologi, investasi, inovasi, dan pasar menjadi faktor penting untuk mempercepat transformasi sektor pertanian nasional. BRICS menawarkan peluang tersebut melalui jejaring kerja sama yang melibatkan sejumlah negara dengan kapasitas ekonomi dan teknologi yang besar.
BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Secara kolektif, kelompok ini merepresentasikan sekitar 50 persen populasi dunia dan menyumbang lebih dari 35 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Awalnya, forum ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok yang mulai membangun kerja sama politik dan ekonomi pada 2009. Bergabungnya Afrika Selatan pada 2011 melahirkan akronim BRICS, sebelum kemudian diperluas dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS Plus pada 6 Januari 2025.
Sebagai forum yang mewadahi negara-negara berkembang utama dunia, BRICS tidak hanya berfokus pada perdagangan dan investasi, tetapi juga mendorong reformasi tata kelola ekonomi global agar lebih inklusif dan mencerminkan kepentingan negara-negara Global South. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS juga aktif mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antarnegara anggota guna mengurangi ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat.
Bagi Indonesia, posisi tersebut membuka peluang yang sangat besar. Selain memperluas pasar ekspor produk pertanian, Indonesia juga berpeluang memperoleh akses terhadap teknologi modern, sistem pertanian presisi, pembiayaan pembangunan, serta transfer pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian nasional.
Dalam deklarasi yang dihasilkan pada pertemuan tersebut, negara-negara BRICS menyepakati penguatan kerja sama di bidang pertanian digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemantauan pertanian berbasis satelit, serta layanan penyuluhan digital untuk mendukung modernisasi pertanian.
Kerja sama juga diarahkan pada pengembangan teknologi peternakan, pakan, kesehatan hewan, perikanan dan akuakultur, serta peningkatan kapasitas pascapanen melalui penguatan fasilitas penyimpanan, rantai dingin (cold chain), dan pengurangan kehilangan hasil pangan.
Menurut Ali Jamil, kerja sama tersebut berpotensi mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah sektor pertanian Indonesia sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar internasional.
Negara-negara BRICS juga mendorong penguatan kerja sama di bidang keamanan pangan, standar sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akses pasar sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap produk pertanian Indonesia di berbagai negara tujuan ekspor.
Selain itu, deklarasi BRICS turut menekankan pentingnya pengembangan pertanian tahan iklim, agroekologi, dan pertanian regeneratif. Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan mengingat sektor pertanian global menghadapi ancaman perubahan cuaca ekstrem, kekeringan, dan penurunan kualitas lingkungan yang dapat memengaruhi produksi pangan.
Bagi Indonesia yang memiliki sumber daya lahan dan keanekaragaman hayati yang besar, penerapan teknologi pertanian berkelanjutan menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
Tidak hanya dari sisi teknologi, BRICS juga membuka peluang pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan, termasuk melalui New Development Bank (NDB), untuk mendukung investasi pertanian berkelanjutan di negara-negara anggota.
Ketersediaan pembiayaan menjadi aspek krusial dalam mempercepat transformasi pertanian. Modernisasi sektor ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit, mulai dari mekanisasi, pembangunan infrastruktur irigasi, fasilitas penyimpanan hasil panen, hingga pengembangan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan teknologi pertanian modern.
Di sela-sela pertemuan BRICS, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Afrika Selatan dan India guna memperkuat kerja sama sektor pertanian.
Bersama Afrika Selatan, kedua negara membahas peningkatan standar mutu dan keamanan pangan serta percepatan finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Bidang Pertanian yang direncanakan akan ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan India, Indonesia membahas peluang kerja sama penyediaan benih gandum dan bawang putih, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, serta pengembangan komoditas strategis nasional.
Indonesia dan India juga menjajaki kolaborasi dalam bidang pertanian digital serta pengembangan hilirisasi gambir melalui peningkatan kapasitas petani agar mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan memiliki daya saing ekspor yang lebih kuat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah strategis yang tidak dapat ditunda apabila Indonesia ingin menjaga ketahanan pangan nasional di tengah perubahan iklim dan dinamika pangan global yang semakin kompleks.
“Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani terdorong meningkat,” kata Amran, dikutip di Jakarta ,Senin 15/6/2026
Pernyataan tersebut mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan teknologi dan inovasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Di tengah pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dunia menuju negara-negara berkembang, keterlibatan Indonesia dalam BRICS menghadirkan peluang strategis untuk memperkuat posisi sektor pertanian nasional dalam rantai pasok pangan global. Kehadiran negara-negara dengan populasi besar seperti India dan Tiongkok di dalam BRICS juga membuka potensi pasar yang sangat luas bagi produk pertanian Indonesia.
Namun demikian, manfaat keanggotaan BRICS tidak akan tercapai secara otomatis. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan Indonesia menerjemahkan berbagai kesepakatan internasional menjadi program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh petani. Transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur pertanian, serta perluasan akses pasar akan menjadi ukuran sejauh mana kerja sama BRICS mampu memberikan dampak konkret bagi pembangunan pertanian nasional.
Jika dimanfaatkan secara optimal, kerja sama tersebut tidak hanya mendukung target swasembada pangan, tetapi juga berpotensi memperkuat daya saing ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertanian yang semakin diperhitungkan di tingkat regional maupun global.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”