NUSAREPORT-Muara Bungo, Selasa 7 Juli 2026,- Gagasan untuk mengarahkan kaderisasi Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak semata bertumpu pada politik elektoral, melainkan memperkuat jalur birokrasi, profesi, dan kepemimpinan publik, mendapat perhatian dari kalangan muda NU di daerah. Pandangan tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan nasional dan daerah.
Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Dr. Amin Mudzakir, sebelumnya menyampaikan bahwa konsep civil society yang selama ini melekat pada NU perlu didefinisikan kembali sesuai realitas hubungan organisasi dengan negara. Menurutnya, NU merupakan bagian penting dari pembangunan nasional sehingga kaderisasi tidak cukup hanya diarahkan pada kontestasi politik, tetapi juga harus membuka jalan lebih luas bagi kader untuk mengabdi melalui birokrasi pemerintahan dan berbagai profesi strategis.
Dalam Halaqah Muktamar bertajuk Quo Vadis NU di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu 4/7/2026, Amin menilai birokrasi semestinya menjadi salah satu pintu utama kaderisasi NU. Ia melihat selama ini banyak kader yang menempatkan politik elektoral sebagai tujuan utama pengabdian, padahal negara membutuhkan lebih banyak birokrat, teknokrat, dan tenaga profesional yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari kalangan muda NU di Kabupaten Bungo.
Acep Sopandi, SP., MP., menilai pemikiran Amin Mudzakir relevan dengan tantangan yang dihadapi daerah saat ini. Menurutnya, keberhasilan kaderisasi NU tidak lagi cukup diukur dari banyaknya kader yang berhasil menduduki jabatan politik, tetapi dari seberapa besar kontribusi kader dalam menghadirkan perubahan melalui birokrasi, pendidikan, dunia usaha, teknologi, riset, hingga pelayanan publik.
“Bagi kami di daerah, kaderisasi harus dimaknai sebagai proses membangun kepemimpinan peradaban. NU perlu melahirkan birokrat yang berintegritas, akademisi yang produktif, teknokrat yang inovatif, pengusaha yang mandiri, sekaligus pemimpin publik yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Politik tetap penting, tetapi bukan satu-satunya ruang pengabdian,” ujar Acep.
Ia menambahkan, perubahan tata kelola pemerintahan yang semakin digital menuntut organisasi kader NU ikut melakukan transformasi. Literasi teknologi, kemampuan analisis berbasis data, budaya riset, serta penguatan ekonomi masyarakat harus menjadi bagian dari sistem kaderisasi sehingga generasi muda NU mampu bersaing pada tingkat nasional maupun global. Pandangan tersebut selaras dengan gagasannya mengenai perlunya membangun kaderisasi yang berorientasi pada kepemimpinan peradaban, penguasaan teknologi, penguatan ekonomi, dan profesionalisme.
Menurut Acep, Kabupaten Bungo memiliki modal sosial yang kuat melalui jaringan pesantren, badan otonom, serta generasi muda yang semakin terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Modal tersebut perlu diintegrasikan ke dalam sistem kaderisasi yang lebih adaptif sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya besar secara organisasi, tetapi juga unggul dalam kapasitas intelektual, profesional, dan moral.
Pandangan senada juga disampaikan tokoh muda NU Kabupaten Bungo lainnya, Chris Januardi, SH., MH. Ia menilai gagasan Dr. Amin Mudzakir layak menjadi bahan refleksi bagi seluruh jajaran NU dalam menyusun arah kaderisasi ke depan.
Menurut Chris, pengabdian kepada organisasi dan bangsa tidak boleh dipersempit hanya melalui kontestasi politik. Negara membutuhkan kader-kader NU yang mampu hadir sebagai aparatur pemerintahan yang profesional, penegak hukum yang berintegritas, akademisi, maupun pemimpin di berbagai sektor strategis.
“Pemikiran Dr. Amin Mudzakir merupakan masukan yang konstruktif bagi NU. Sudah saatnya kaderisasi dipahami sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Politik tetap menjadi salah satu instrumen pengabdian, tetapi birokrasi, dunia profesional, pendidikan, dan pelayanan publik juga merupakan ruang perjuangan yang sama pentingnya,” ujarnya.
Chris menambahkan bahwa penguatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang bagi organisasi. Menurutnya, semakin banyak kader NU yang mampu berkiprah secara profesional di berbagai bidang, semakin besar pula kontribusi organisasi dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Pandangan para tokoh muda NU di Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa gagasan pembaruan kaderisasi yang disampaikan Dr. Amin Mudzakir memperoleh resonansi hingga tingkat daerah. Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan, transformasi kaderisasi dinilai menjadi langkah penting agar NU tidak hanya melahirkan pemimpin politik, tetapi juga birokrat, akademisi, teknokrat, profesional, dan wirausahawan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Isu tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu pembahasan strategis menjelang Muktamar NU, terutama terkait arah penguatan sumber daya manusia dan posisi organisasi dalam menjawab tantangan pembangunan Indonesia pada masa mendatang.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”