NUSAREPORT-Jakarta, Di tengah dunia yang masih penuh ketidak pastian, Indonesia memilih untuk tetap bergerak maju.
Pilihan itu tercermin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Postur RAPBN 2027 menunjukkan satu pesan penting: pemerintah masih melihat ruang yang cukup besar bagi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
Belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun. Pembiayaan anggaran direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa negara masih memiliki kapasitas fiskal untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan, sekaligus berupaya menjaga defisit pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan rencana APBN 2026.
Namun, yang menarik bukan hanya besarnya anggaran.
Di balik angka tersebut terdapat target yang cukup berani: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 6 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 sebesar 5,4 persen.
Bagi Indonesia, pertumbuhan 6 persen bukan sekadar angka statistik. Jika tercapai dan dirasakan secara luas, pertumbuhan tersebut dapat menjadi ruang yang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat dunia usaha dan mempercepat pembangunan.
Presiden Prabowo menegaskan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. “APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut mencerminkan besarnya kebijakan fiskal pemerintah: anggaran negara yang diharapkan tidak hanya menjaga mesin pemerintahan tetap berjalan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong kehidupan rakyat bergerak ke arah yang lebih baik.
Oleh karena itu, pemerintah menempatkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional sebagai fondasi RAPBN 2027.
Prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan udara; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan kerakyatan ekonomi dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Delapan agenda itu menyentuh hampir seluruh kebutuhan dasar pembangunan Indonesia.
Ketahanan pangan berhubungan langsung dengan kehidupan petani dan harga kebutuhan masyarakat. Kemandirian energi menentukan daya saing ekonomi. Pendidikan dan kesehatan menentukan kualitas manusia. Hilirisasi dan industrialisasi membuka peluang bagi penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
Sementara pembangunan infrastruktur, perumahan, desa dan program pengentasan kemiskinan menjadi bagian penting dari upaya memastikan pertumbuhan tidak hanya ditampilkan di pusat-pusat perekonomian.
Dengan arah tersebut, RAPBN 2027 membawa harapan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka Produk Domestik Bruto, namun benar-benar bergerak menuju peningkatan kualitas kehidupan.
Target pembangunan yang ditetapkan pemerintah juga memberikan gambaran tersebut.
Kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen. Tingkat kemiskinan terbuka yang ditargetkan berada pada kisaran 4,30–4,87 persen. Rasio Gini ditargetkan 0,362–0,367.
Pemerintah juga menargetkan Indeks Modal Manusia sebesar 0,575, Indeks Kesejahteraan Petani 0,8038, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen.
Jika target-target tersebut mampu tercapai, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen akan memiliki arti yang jauh lebih besar.
Sebab pertumbuhan ekonomi yang baik bukan hanya tentang bertambahnya nilai produksi nasional. Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya.
Optimisme itu juga dibangun dengan menjaga stabilitas perekonomian.
Pemerintah menargetkan inflasi tahun 2027 berada pada level 2,5 persen. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9 persen dan nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan US$75 per barel. Lifting minyak ditargetkan 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.
Tentu saja semua asumsi tersebut masih merupakan proyeksi. Kondisi perekonomian global dapat berubah dan memberikan pengaruh terhadap perekonomian Indonesia.
Namun justru di tengah itulah keberadaan APBN menjadi penting.
APBN harus mampu menjadi bantalan ketika perekonomian menghadapi tekanan, sekaligus menjadi penggerak ketika terdapat peluang pertumbuhan.
Indonesia membutuhkan keduanya: kehati-hatian dan keberanian.
Kehati-hatian diperlukan agar keuangan negara tetap sehat. Keberanian dibutuhkan agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk tumbuh.
Postur RAPBN 2027 menampilkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Defisit yang direncanakan sebesar 2,40 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan rencana defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen. Pada saat yang sama, belanja negara tetap ditingkatkan untuk membiayai berbagai agenda prioritas.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggunakan ruang fiskal secara terarah, bukan sekadar memperbesar pengeluaran.
Tentu saja, besarnya anggaran juga membawa tanggung jawab yang besar.
Setiap rupiah dalam APBN harus mampu menghasilkan manfaat. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa anggaran negara benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang produktif, lapangan kerja yang lebih luas dan perlindungan sosial yang semakin kuat.
Oleh karena itu, tantangan RAPBN 2027 bukan lagi sekedar bagaimana membelanjakan anggaran.
Tantangannya adalah bagaimana menjadikan anggaran tersebut sebagai mesin pertumbuhan yang bekerja sampai ke tingkat masyarakat.
Jika pembangunan pangan berhasil memperkuat petani, jika hilirisasi mampu menciptakan industri dan lapangan kerja, jika pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas manusia, jika pembangunan desa mampu menggerakkan perekonomian lokal, maka APBN benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat.
Optimisme terhadap RAPBN 2027 bukanlah optimisme tanpa dasar. Ada angka yang menjadi pijakan. Ada target yang ingin dicapai. Ada prioritas pembangunan yang jelas. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada ruang bagi Indonesia untuk terus bergerak.
Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya alam, pasar domestik dan bonus demografi yang memberikan peluang besar. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut diubah menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat seluas-luasnya.
RAPBN 2027 dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkannya.
Oleh karena itu, melihat postur APBN 2027 tidak seharusnya hanya melihat angka Rp4,097 triliun pada sisi belanja atau Rp3,426 triliun pada sisi pendapatan.
Yang perlu dilihat adalah arah perjalanan bangsa di balik angka-angka tersebut.
Apakah Indonesia semakin mandiri? Apakah industri nasional semakin kuat? Apakah lapangan pekerjaan semakin luas? Apakah kemiskinan semakin berkurang? Apakah kualitas manusia semakin baik?
Jika penjelasannya bergerak ke arah yang positif, maka APBN telah menjalankan fungsi terpentingnya.
APBN bukan tentang seberapa besar uang yang dimiliki suatu negara.
APBN adalah tentang seberapa besar kemampuan negara mengubah sumber daya yang dimilikinya menjadi harapan dan kesejahteraan bagi rakyat.
RAPBN 2027 tentu masih harus melalui pembahasan bersama DPR RI dan akan menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya.
Tetapi dari sikap yang disampaikan pemerintah, ada satu pesan yang patut ditangkap masyarakat: Indonesia tidak memilih untuk berhenti karena mengancam dunia.
Indonesia memilih untuk tetap tumbuh.
Tetap membangun.
Tetap melindungi rakyat.
Dan tetap percaya bahwa masa depan Indonesia dapat dibuat lebih baik.
Itulah optimisme yang seharusnya dibawa oleh APBN 2027: bukan sekedar optimisme karena angka-angka yang besar, namun keyakinan bahwa dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan yang disiplin dan kerja bersama seluruh elemen bangsa, Indonesia memiliki kemampuan untuk melangkah lebih jauh.
