NUSAREPORT-Muara Bungo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo menyelenggarakan Bedah Buku Seri 1 dengan mengangkat tema “Oposisi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia”, Jumat, 28 Agustus 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrid tersebut dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai, dengan lokasi utama di Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Bungo dan diikuti peserta secara daring melalui Zoom Meeting.
Bedah buku ini menghadirkan penulis Yasril, S.Th.I., MA.Pol., yang merupakan dosen sekaligus pemerhati pemilu dan demokrasi. Diskusi juga menghadirkan Dr. Aswari Hepni, S.H., M.H., akademisi, serta Iron Sahroni, S.Pd.I., M.H., Ketua KPU Provinsi Jambi, sebagai panelis.
Tema yang diangkat tidak sekadar membahas posisi oposisi dalam praktik politik, tetapi menyentuh persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan dapat berkontribusi terhadap kualitas demokrasi Indonesia.
Dalam demokrasi, oposisi pada dasarnya bukan semata-mata pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Oposisi memiliki fungsi melakukan pengawasan, memberikan kritik, sekaligus menawarkan alternatif kebijakan. Karena itu, keberadaan kekuatan penyeimbang menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga mekanisme checks and balances.
KPU Kabupaten Sekadau dalam kajian literasinya mengenai oposisi juga menjelaskan bahwa oposisi merupakan kelompok atau kekuatan politik yang memilih berada di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi pengawasan, kritik dan menawarkan alternatif kebijakan. Kajian tersebut juga menyoroti persoalan ketika kekuatan politik terlalu banyak bergabung dalam pemerintahan sehingga ruang pengawasan menjadi semakin terbatas.
Persoalan tersebut membuat tema yang dibahas dalam Bedah Buku Seri 1 KPU Kabupaten Bungo menjadi menarik, terutama ketika dikaitkan dengan perjalanan demokrasi Indonesia. Sejumlah kajian mengenai demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa pengalaman kelembagaan oposisi masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kecenderungan kompromi politik dan lemahnya pelembagaan kekuatan penyeimbang.
Pembahasan dalam forum tersebut antara lain diarahkan untuk melihat sejauh mana kelompok penyeimbang diperlukan dalam menjaga kesehatan institusi demokrasi, bagaimana fungsi pengawasan dapat berjalan secara konstruktif, serta bagaimana dinamika oposisi berkembang dalam perjalanan politik Indonesia.
Diskusi juga menjadi ruang untuk melihat hubungan antara dinamika politik lokal dan nasional. Praktik politik setelah pemilu tidak selalu menghasilkan batas yang tegas antara pemerintah dan oposisi. Perubahan konfigurasi koalisi, kepentingan politik dan proses pengambilan keputusan dapat memengaruhi posisi partai maupun kelompok politik dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Bagi kalangan penggerak demokrasi, akademisi, praktisi, mahasiswa, penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi, bedah buku ini menjadi forum yang relevan untuk memperluas perspektif.
Budi Prasetiyo, Alumni Sekolah Pemilu Angkatan I, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum seperti bedah buku penting karena demokrasi tidak cukup dipahami hanya dari proses pemungutan suara, tetapi juga dari bagaimana kekuasaan dikontrol dan bagaimana masyarakat memahami dinamika politik setelah pemilu.
“Bedah buku seperti ini menarik untuk dikaji oleh para penggerak demokrasi, akademisi dan praktisi. Pembahasan mengenai oposisi penting karena demokrasi membutuhkan ruang untuk kritik, pengawasan dan perbedaan pandangan yang konstruktif. Dari forum seperti ini masyarakat dapat melihat demokrasi secara lebih utuh, bukan hanya dari sisi penyelenggaraan pemilu,” ujar Budi.
Ia menilai ruang literasi demokrasi perlu terus diperluas, termasuk melalui kegiatan yang mempertemukan akademisi, penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dengan demikian, pembicaraan mengenai demokrasi tidak berhenti pada tahapan pemilu, tetapi berlanjut pada persoalan kualitas institusi, partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap kekuasaan.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bungo Armidis menyampaikan bahwa kegiatan Bedah Buku Seri 1 merupakan bagian dari upaya memperluas ruang edukasi dan literasi kepemiluan serta demokrasi di tengah masyarakat.
“Kami ingin Rumah Pintar Pemilu tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi tentang pemilu, tetapi juga menjadi ruang diskusi dan pembelajaran demokrasi. Tema oposisi dan pembangunan demokrasi penting dibicarakan karena demokrasi membutuhkan partisipasi, kritik dan pengawasan yang sehat,” kata Armidis.
Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kesempatan untuk memahami berbagai perspektif mengenai demokrasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam aspek teknis penyelenggaraan tahapan pemilu, tetapi juga mempunyai ruang untuk mendorong pendidikan dan literasi kepemiluan kepada masyarakat.
Bedah Buku Seri 1 ini sekaligus membuka ruang diskusi mengenai pasang surut partisipasi politik dan pelembagaan oposisi dalam sejarah politik Indonesia. Perjalanan demokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah, partai politik, parlemen dan kelompok masyarakat sipil terus mengalami perubahan.
Kajian mengenai oposisi juga menunjukkan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan pemilu, tetapi juga pada kemampuan institusi politik menjalankan fungsi pengawasan dan menyediakan ruang bagi perbedaan pandangan. Pengalaman demokrasi Indonesia pada era Reformasi menunjukkan adanya kemajuan dalam kebebasan politik, namun pelembagaan oposisi masih menjadi salah satu persoalan yang terus diperbincangkan.
Karena itu, tema “Oposisi dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia” menjadi relevan untuk ditempatkan dalam ruang literasi publik. Perbedaan sikap politik tidak semestinya selalu dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintahan. Dalam kerangka demokrasi, kritik dan pengawasan justru dapat menjadi instrumen untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor konstitusi dan kepentingan publik.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Bungo tidak hanya menghadirkan sebuah buku untuk didiskusikan, tetapi juga membuka ruang perjumpaan gagasan mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Forum semacam ini diharapkan dapat memperkuat budaya diskusi yang sehat, kritis dan berbasis pengetahuan di tengah masyarakat.
Bedah Buku Seri 1 tersebut menjadi bagian dari upaya menjadikan literasi demokrasi sebagai proses yang terus berlangsung, termasuk di tingkat daerah. Sebab, kualitas demokrasi nasional juga dibangun dari ruang-ruang diskusi di daerah yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami, mengkritisi dan ikut menjaga kehidupan demokrasi.
