Oleh :IDA SURYANI
Purnabakti Pengawas Sekolah Kabupaten Bungo.
Setiap kali berbicara tentang mutu pendidikan, ingatan saya selalu kembali pada perjalanan bertahun-tahun mendampingi sekolah dasar di berbagai wilayah Kabupaten Bungo. Saya teringat guru-guru yang mengajar dengan segala keterbatasan, kepala sekolah yang menghadapi banyak persoalan, dan anak-anak yang datang ke sekolah dengan harapan sederhana: bisa membaca, berhitung, memahami pelajaran dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Pengalaman itu membuat saya melihat Rapor Pendidikan dengan cara yang berbeda. Bagi saya, rapor tersebut bukan sekadar angka, grafik, atau warna hijau, kuning dan merah di layar komputer. Di balik setiap indikator terdapat kenyataan yang berlangsung di ruang kelas. Ada anak yang masih kesulitan membaca, ada yang belum kuat dalam numerasi, ada guru yang membutuhkan pendampingan, dan ada sekolah yang harus bekerja lebih keras karena keterbatasan fasilitas maupun akses.
Rapor Pendidikan sesungguhnya adalah cermin. Ia membantu kita melihat bagian mana dari pendidikan yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih membutuhkan perhatian. Persoalannya bukan apakah warna dalam rapor itu hijau atau merah, melainkan apa yang kita lakukan setelah mengetahui hasilnya.
Pertanyaan tersebut penting bagi Kabupaten Bungo. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan tentu telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembinaan sekolah, pengembangan kompetensi guru, pendampingan, evaluasi dan berbagai bentuk penghargaan merupakan bagian dari upaya tersebut.
Namun, banyaknya program belum otomatis menunjukkan bahwa persoalan pendidikan telah terselesaikan. Dari pengalaman saya di lapangan, ada satu pertanyaan yang perlu terus diajukan kepada pengelola pendidikan daerah: sejauh mana setiap program benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di ruang kelas?
Ini bukan tudingan bahwa Dinas Pendidikan tidak bekerja. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut perlu diajukan agar kerja besar pemerintah daerah memiliki arah yang semakin tepat. Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukan semata-mata berapa banyak kegiatan dilaksanakan, pelatihan diselenggarakan atau dokumen diselesaikan. Ukuran akhirnya tetap sederhana: apakah anak belajar lebih baik?
Apakah kemampuan membaca mereka meningkat..Apakah mereka semakin mampu memahami bacaan..Apakah kemampuan berhitung dan bernalarnya berkembang..Apakah guru memiliki cara mengajar yang lebih efektif.. Apakah kepala sekolah mampu memimpin perubahan pembelajaran di sekolahnya..
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya mengikuti setiap hasil evaluasi pendidikan.
Rapor Pendidikan seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen yang dibuka ketika sekolah menyusun Perencanaan Berbasis Data. Ia harus menjadi titik awal untuk mencari penyebab persoalan dan menentukan tindakan. Ketika literasi bermasalah, yang perlu dicari bukan hanya angkanya, tetapi penyebabnya. Ketika numerasi rendah, yang perlu diperiksa bukan sekadar hasil akhirnya, melainkan bagaimana matematika diajarkan di dalam kelas.
Apakah metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak..Apakah guru memperoleh pendampingan..Apakah bahan dan alat pembelajaran tersedia..Apakah kepala sekolah melakukan pembinaan secara rutin.. Pertanyaan semacam itu membawa kita dari sekadar membaca data menuju upaya memperbaiki keadaan.
Persoalan menjadi semakin penting karena kondisi sekolah di Bungo tidak seluruhnya sama. Sekolah yang berada dekat dengan pusat kota tentu memiliki akses dan tantangan yang berbeda dengan sekolah yang berada jauh di pelosok dusun. Ketersediaan guru, fasilitas, sumber belajar, teknologi dan kesempatan meningkatkan kompetensi juga tidak selalu merata.
Karena itu, pemerataan mutu pendidikan tidak cukup dilakukan dengan memberikan kebijakan yang sama kepada semua sekolah. Sekolah yang menghadapi persoalan lebih berat justru membutuhkan dukungan lebih besar.
Guru yang bertugas di wilayah dengan keterbatasan akses membutuhkan kesempatan pengembangan kompetensi, sumber belajar dan fasilitas pendukung. Begitu pula sekolah yang berada di wilayah sulit dijangkau perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Keadilan dalam pendidikan bukan berarti semua sekolah memperoleh sesuatu dalam jumlah yang sama, tetapi setiap sekolah memperoleh apa yang benar-benar dibutuhkannya.
Di dalam sekolah, perubahan mutu sangat ditentukan oleh guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah tidak boleh hanya menjadi pengelola administrasi. Ia harus menjadi pemimpin pembelajaran yang mengetahui persoalan guru dan perkembangan peserta didiknya.
Guru pun membutuhkan ruang untuk terus belajar. Karena itu, Kelompok Kerja Guru atau KKG seharusnya kembali menjadi ruang belajar profesional, bukan sekadar forum pertemuan rutin. Persoalan nyata di kelas harus menjadi bahan pembahasan: bagaimana membantu anak yang belum lancar membaca, bagaimana membuat matematika lebih konkret, dan bagaimana mengetahui apakah anak benar-benar memahami pelajaran.
Begitu pula Kelompok Kerja Kepala Sekolah. KKS semestinya menjadi tempat berbagi pengalaman dan praktik baik dalam memimpin sekolah.
Pengawas sekolah memiliki peran yang tidak kalah penting. Pengawasan pendidikan jangan terlalu terjebak pada pemeriksaan administrasi. Administrasi tetap diperlukan, tetapi mutu pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Sekolah yang menghadapi persoalan membutuhkan pendampingan, bukan hanya penilaian.
Dinas Pendidikan perlu mengambil peran yang lebih strategis. Data pendidikan harus memiliki hubungan yang jelas dengan kebijakan, program, pendampingan dan anggaran.
Jika data menunjukkan persoalan literasi dan numerasi, maka intervensinya harus diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jika masalahnya kompetensi guru, maka pengembangan profesional guru harus diperkuat. Jika persoalannya kesenjangan antarsekolah, maka kebijakan afirmasi harus diberikan kepada sekolah yang paling membutuhkan.
Jangan sampai kita memiliki data yang semakin lengkap, tetapi kebijakan berjalan dengan arah yang berbeda.
Tantangan Dinas Pendidikan bukan lagi sekadar bagaimana mendapatkan data. Data sudah tersedia melalui berbagai instrumen evaluasi. Tantangannya adalah bagaimana memastikan data tersebut benar-benar digunakan untuk menentukan prioritas.
Setiap program semestinya dapat menjawab empat pertanyaan sederhana: masalah apa yang hendak diselesaikan, sekolah mana yang paling membutuhkan, intervensi apa yang dilakukan, dan perubahan apa yang diharapkan.
Jika pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jelas, kita tidak hanya memiliki program pendidikan, tetapi memiliki kebijakan pendidikan yang berbasis kebutuhan.
Saya juga memandang pemberian penghargaan kepada sekolah yang berprestasi sebagai sesuatu yang baik. Penghargaan dapat mendorong semangat guru dan kepala sekolah. Tetapi penghargaan jangan sampai membuat perhatian pemerintah hanya tertuju kepada sekolah yang sudah berhasil.
Sekolah yang masih tertinggal justru membutuhkan perhatian lebih besar.
Warna merah dalam sebuah indikator tidak seharusnya menjadi stigma. Ia adalah tanda bahwa ada persoalan yang perlu segera ditangani. Begitu pula warna hijau bukanlah garis akhir. Capaian yang baik harus dipertahankan dan terus ditingkatkan.
Sebagai purnabakti pengawas sekolah, saya tidak lagi berada dalam struktur birokrasi pendidikan. Namun pengalaman bertahun-tahun mendampingi sekolah membuat saya merasa masih memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan pandangan.
Saya memahami bahwa mengelola pendidikan di daerah bukan pekerjaan sederhana. Ada keterbatasan anggaran, luas wilayah, persoalan guru, fasilitas dan berbagai tantangan yang harus dihadapi secara bersamaan. Justru karena tantangannya besar, kebijakan pendidikan harus semakin tepat sasaran.
Jangan sampai energi pemerintah habis untuk mengejar terlaksananya kegiatan, sementara perubahan di ruang kelas berjalan lambat.
Kita perlu membangun kebiasaan baru dalam mengelola pendidikan: setiap data harus melahirkan tindakan, setiap tindakan harus dievaluasi, dan setiap anggaran harus dapat dijelaskan manfaatnya bagi peserta didik.
Dengan cara itu, Rapor Pendidikan tidak menjadi dokumen tahunan yang selesai dibaca setelah laporan dibuat. Ia menjadi alat untuk menentukan apa yang harus diperbaiki, siapa yang harus didampingi dan ke mana sumber daya pemerintah diarahkan.
Masyarakat juga perlu ikut mengawasi proses tersebut. Pendidikan bukan hanya urusan sekolah dan Dinas Pendidikan. Orang tua menitipkan masa depan anak kepada sistem pendidikan. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui apakah kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan anak-anak mereka.
Kita boleh bangga ketika indikator pendidikan menunjukkan warna hijau. Tetapi jangan berhenti di sana. Jangan pula buru-buru menyalahkan sekolah ketika warna masih merah.
Lihatlah apa yang ada di balik warna tersebut.
Ada guru yang mungkin membutuhkan dukungan. Ada kepala sekolah yang membutuhkan penguatan. Ada sekolah yang membutuhkan fasilitas. Ada wilayah yang membutuhkan kebijakan afirmasi. Dan yang paling penting, ada anak-anak Bungo yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan bermutu, di mana pun mereka bersekolah.
Rapor Pendidikan hanyalah alat. Nilainya tidak terletak pada warna yang muncul di layar, tetapi pada keberanian kita menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki keadaan.
Jangan sekadar mengejar warna hijau. Tetapi perlu memastikan warna itu benar-benar menggambarkan anak yang semakin mampu membaca, semakin kuat bernalar, semakin percaya diri belajar, guru yang semakin baik mengajar, dan sekolah yang semakin mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya.
Sebab kita sesungguhnya tidak sedang membangun angka dalam sebuah dasbor digital, tetapi kita sedang membangun manusia.
Dan masa depan Kabupaten Bungo akan ditentukan oleh seberapa serius kita memastikan setiap anak, dari pusat kota sampai pelosok dusun, memperoleh kesempatan yang adil untuk tumbuh, belajar dan menjadi manusia yang berkualitas.
