NUSAREPORT-Jakarta,- Partai NasDem menggelar Kelas Khusus Sekolah Pemikiran Bung Hatta di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), untuk memperdalam pemikiran Mohammad Hatta tentang etika negarawan, demokrasi, dan keadilan sosial. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-15 Partai NasDem sekaligus peringatan Hari Sumpah Pemuda ini diharapkan memperkuat karakter, wawasan, dan integritas kader dalam menjalankan tanggung jawab politik.
Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui kerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) serta Yayasan Hatta. Sebanyak 50 kader mengikuti kelas secara langsung, terdiri atas pimpinan partai dan anggota legislatif dari Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.
Empat tema menjadi pokok pembahasan, yakni etika negarawan, kemakmuran dan keadilan sosial, pendidikan dan kebudayaan, serta politik dan demokrasi. Pembahasan diarahkan pada pemikiran Bung Hatta mengenai kehidupan bernegara, kepemimpinan, dan tujuan kemerdekaan Indonesia.
Ketua Yayasan Hatta, Halida Hatta, mengatakan pemikiran Bung Hatta tetap relevan sebagai landasan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan masyarakat.
“Bagaimana seorang pemimpin mempunyai visi dan misi untuk kenegaraan dan kemasyarakatan. Ini penting untuk membangun jiwa bangsa, karakter bangsa, dan karakter diri untuk menjadikan Indonesia bermartabat dan berkualitas hidupnya,” ujar Halida.
Menurut dia, pendidikan politik tidak cukup berhenti pada pengenalan gagasan. Pembelajaran juga perlu menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat.
Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi dan tanggung jawab kekuasaan antara lain tertuang dalam Demokrasi Kita, yang pertama kali diterbitkan pada 1960. Dalam tulisan tersebut, Hatta mengkritik perkembangan politik Indonesia yang dinilainya menjauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Selain demokrasi politik, Hatta menekankan pentingnya demokrasi ekonomi. Gagasan ini menempatkan kesejahteraan rakyat dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan. Pemikirannya mengenai usaha bersama dan koperasi juga berkaitan dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Gagasan tersebut menjadi konteks penting bagi empat tema yang dibahas dalam kelas. Etika kepemimpinan, demokrasi, pendidikan, dan keadilan sosial berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dijalankan serta bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelas mandiri pertama dalam program Sekolah Pemikiran Bung Hatta. NasDem, kata dia, terus mengembangkan tradisi diskusi dan literasi di NasDem Tower.
“Ini terus-menerus kami upayakan di NasDem Tower, baik diskusi buku, bedah buku, maupun bedah film sebagai bagian dari upaya kami menuju partai modern yang sesungguhnya,” kata Hermawi.
Ia mengatakan, hasil kegiatan akan dievaluasi untuk kemudian dijadikan panduan bagi pengembangan program serupa di daerah. Dengan demikian, metode pembelajaran dan pendalaman pemikiran Bung Hatta diharapkan dapat diterapkan lebih luas di lingkungan partai.
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurut dia, partai politik modern perlu membangun tradisi riset, literasi, dan kepemimpinan yang berlandaskan integritas serta etika.
“Partai politik yang modern adalah partai politik yang punya kultur teknokrasi, punya kultur riset, punya kultur literasi,” ujar Fahmi.
Ia menilai pendidikan politik berbasis karakter penting di tengah tantangan keteladanan dan dinamika politik menjelang pemilu. Tradisi riset dan literasi, menurut pandangan tersebut, dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kader dalam memahami persoalan publik dan menjalankan fungsi politiknya.
Melalui Sekolah Pemikiran Bung Hatta, NasDem berupaya memperkenalkan kembali gagasan salah satu pendiri bangsa kepada kadernya. Pengembangan program ke daerah menjadi salah satu rencana tindak lanjut yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
