Dalam kisah pewayangan, Kurusetra bukan sekadar hamparan tanah tempat Pandawa dan Kurawa berhadapan dalam perang Baratayuda. Ia adalah gambaran tentang pertarungan manusia ketika kekuasaan, kehormatan, ambisi, dan kebenaran saling berhadapan. Setiap pihak merasa memiliki alasan untuk menang. Namun, di balik gemuruh peperangan, tersimpan pertanyaan yang lebih mendasar: untuk apa kekuasaan diperebutkan, dan siapa yang sesungguhnya akan merasakan manfaat dari kemenangan itu.
Pertanyaan tersebut terasa dekat dengan kehidupan politik kita hari ini. Ruang publik dipenuhi polemik, perdebatan, persoalan hukum, dan pertarungan kepentingan. Semua menjadi bagian dari dinamika demokrasi. Setiap persoalan harus mendapat ruang penyelesaian melalui hukum dan mekanisme konstitusional. Namun, di tengah riuhnya panggung kekuasaan, jangan sampai perhatian terhadap kehidupan rakyat justru tersisih.
Dalam falsafah Jawa dikenal ungkapan ojo dumeh. Jangan mentang-mentang memiliki jabatan, jangan merasa paling kuat karena kekuasaan, dan jangan menganggap kedudukan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi segala keinginan. Jabatan bukan alasan untuk meninggikan diri. Kekuasaan bukan izin untuk mengabaikan orang lain. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya.
Ungkapan adigang, adigung, adiguna, sebuah peringatan agar manusia tidak mengandalkan kekuatan, kebesaran, dan kelebihannya untuk merendahkan pihak lain. Dalam politik, kekuatan dapat hadir melalui jabatan, pengaruh, dukungan, maupun jaringan kekuasaan. Semua itu merupakan kenyataan dalam kehidupan bernegara. Namun, kekuatan akan kehilangan makna apabila hanya digunakan untuk menunjukkan siapa yang paling berpengaruh, bukan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.
Di tengah kisah pewayangan, sosok Semar hadir dengan cara yang berbeda. Ia bukan raja, bukan panglima perang, dan bukan pemilik singgasana. Penampilannya sederhana, tetapi dalam tradisi pewayangan Jawa, Semar dikenal sebagai pamomong yang mengingatkan para penguasa agar tidak kehilangan arah. Ia menjadi simbol kebijaksanaan yang tidak diukur dari kemegahan kedudukan, melainkan dari kemampuan menjaga keseimbangan dan memahami kepentingan orang banyak.
Semar seolah mengingatkan bahwa singgasana tidak banyak berarti apabila mereka yang duduk di atasnya lupa kepada rakyat. Sebab, rakyat bukan sekadar penonton dalam pertunjukan politik. Mereka bukan hanya angka dalam perhitungan suara dan dukungan. Merekalah alasan mengapa pemerintahan dibentuk dan kekuasaan diberikan.
Sementara itu, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan persoalannya sendiri. Ada keluarga yang harus menghitung pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pekerja yang membutuhkan kepastian penghasilan, anak-anak yang memerlukan pendidikan layak, serta masyarakat yang menunggu pelayanan kesehatan dan fasilitas publik yang memadai. Persoalan itu tidak berhenti hanya karena para elite sedang berdebat atau mempertahankan kepentingan politiknya.
Karena itu, ukuran keberhasilan kekuasaan tidak cukup dilihat dari kemampuan mempertahankan jabatan atau memenangkan pertarungan. Kekuasaan juga harus diukur dari sejauh mana kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Falsafah Jawa mengenal ungkapan memayu hayuning bawana, sebuah ajakan untuk menjaga keharmonisan dan kebaikan kehidupan. Dalam konteks bernegara, nilai ini mengingatkan bahwa kekuasaan semestinya digunakan untuk menghadirkan ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Politik memang membutuhkan kekuatan, tetapi kekuatan harus berjalan bersama kebijaksanaan. Kewenangan harus dibatasi hukum, sedangkan kepemimpinan harus disertai tanggung jawab.
Lebih jauh, sangkan paraning dumadi membawa manusia pada kesadaran tentang asal dan tujuan kehidupannya. Dalam pemahaman spiritual, manusia berasal dari Tuhan dan pada akhirnya akan kembali kepada-Nya. Kekuasaan, jabatan, dan pengaruh hanyalah bagian dari perjalanan yang tidak berlangsung selamanya. Apa yang hari ini berada dalam genggaman, suatu saat harus dilepaskan.
Kesadaran itu bukan ajakan untuk menyerah kepada keadaan atau berhenti berusaha. Sebaliknya, manusia justru dituntut menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Ungkapan sepi ing pamrih, rame ing gawe mengingatkan bahwa pengabdian seharusnya lebih besar daripada kepentingan pribadi. Rakyat tidak cukup mendengar janji dan pernyataan keberpihakan. Mereka membutuhkan pekerjaan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan.
Mungkin inilah pesan yang perlu dibawa pulang dari Kurusetra. Mahkota dapat berpindah tangan, kekuatan politik dapat berubah, dan singgasana dapat berganti penghuni. Namun, tanggung jawab terhadap rakyat tidak boleh ikut berubah. Tidak ada kemenangan politik yang layak dibanggakan apabila kehidupan masyarakat justru tertinggal.
Manusia boleh berikhtiar meraih kekuasaan, tetapi tidak pernah menjadi pemilik mutlak atas kehidupan dan takdir. Jabatan adalah amanah, kekuatan adalah titipan, dan setiap perbuatan mengandung pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan sesama manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan.
Maka, sebelum sibuk memenangkan pertarungan untuk memperoleh atau mempertahankan mahkota, setiap pemegang kekuasaan patut bertanya kepada dirinya sendiri: sudahkah amanah itu digunakan untuk kebaikan rakyat.* Budi Prasetiyo-NUSAREPORT.Com.
