NUSAREPORT-Jakarta, Senin 16/11/2026,- Indonesia menempatkan stabilitas nasional dan hubungan internasional sebagai dua kepentingan yang saling berkaitan. Di tengah ketegangan geopolitik, persaingan ekonomi, perubahan iklim, dan perebutan sumber daya strategis, pemerintah berupaya menjaga keamanan dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama regional dan global.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Prabowo mengajak negara-negara ASEAN memperkuat persatuan dan ketahanan kawasan untuk menghadapi tekanan ekonomi, ketegangan geopolitik, serta persaingan sumber daya yang semakin kompleks.
Presiden mengingatkan bahwa pada 2027 ASEAN akan memasuki usia 60 tahun. Selama enam dekade, organisasi kawasan tersebut telah berperan dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.
ASEAN saat ini menjadi rumah bagi sekitar 700 juta penduduk dengan kekuatan ekonomi gabungan melampaui US$4 triliun. Menurut Prabowo, besarnya potensi tersebut harus diikuti kemampuan kawasan menghadapi perubahan lingkungan strategis. ASEAN perlu menjadi lebih kuat, cakap, bersatu, dan tangguh.
Dalam forum itu, Prabowo secara khusus menyoroti ketahanan pangan, energi, serta keamanan dan pengelolaan air. Ia mengingatkan bahwa negara-negara Asia Tenggara menghadapi persoalan air yang berbeda-beda. Sebagian wilayah mengalami kelangkaan, sementara wilayah lainnya menghadapi kelebihan air yang dapat menimbulkan banjir dan bencana.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keamanan kawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghadapi konflik dan ketegangan politik. Ketersediaan pangan, energi, dan air juga menentukan kemampuan negara menjaga kehidupan masyarakat serta keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Bagi Indonesia, perhatian terhadap ketahanan sumber daya memiliki arti penting karena perekonomian nasional masih ditopang sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, dan berbagai kegiatan yang bergantung pada ketersediaan energi serta kualitas lingkungan.
Di bidang energi, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya domestik melalui program biodiesel B50, yakni pencampuran 50 persen bahan bakar nabati dengan 50 persen solar. Pemerintah juga mengembangkan program pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, memperkuat pasokan dalam negeri, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya nasional. Pelaksanaannya tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur, teknologi, pembiayaan, serta ketersediaan bahan baku yang dikelola secara berkelanjutan.
Kemandirian energi menjadi semakin penting ketika konflik geopolitik mengganggu pasokan dan distribusi komoditas dunia. Perubahan harga minyak dan energi dapat memengaruhi biaya produksi, transportasi, harga barang, hingga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, diversifikasi sumber energi dan penguatan produksi domestik menjadi bagian dari kepentingan ekonomi sekaligus keamanan nasional.
Perhatian terhadap pembangunan dalam negeri juga tercermin dari perkembangan kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2026 mencapai 76,59, meningkat 0,69 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 75,90.
Peningkatan tersebut ditopang oleh perbaikan seluruh indikator penyusunnya. Umur Harapan Hidup saat lahir mencapai 74,68 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,34 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,16 tahun. Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan juga meningkat menjadi Rp13,37 juta.
Perkembangan ini menunjukkan perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun, peningkatan kualitas manusia perlu diikuti ketersediaan pekerjaan yang layak dan produktif agar pertumbuhan pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2026 mencapai 155,37 juta orang, bertambah sekitar 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Penduduk bekerja tercatat 147,99 juta orang atau meningkat sekitar 1,44 juta orang dalam setahun.
Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,75 persen dari 4,84 persen pada Agustus 2025. Akan tetapi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat 70,33 persen, turun 0,26 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rata-rata upah buruh pada Agustus 2026 mencapai Rp3,42 juta.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, yakni 41,73 juta orang atau 28,20 persen dari seluruh penduduk bekerja. Besarnya penyerapan tersebut memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi produktivitas sektor primer, harga komoditas, dan kemampuan industri pengolahan memberikan nilai tambah.
Gambaran kondisi petani terlihat dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP nasional Oktober 2026 sebesar 132,60 atau naik 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut didorong indeks harga yang diterima petani sebesar 1,55 persen, lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,41 persen.
Nilai Tukar Usaha Pertanian juga meningkat 1,36 persen menjadi 137,54. Sementara itu, Indeks Konsumsi Rumah Tangga naik 0,49 persen. Pada Oktober 2026, harga rata-rata beras premium di tingkat penggilingan tercatat Rp15.186 per kilogram dan beras medium Rp14.067 per kilogram.
Data tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ketahanan pangan perlu memperhatikan dua sisi sekaligus. Produksi dan pendapatan petani harus terjaga, sedangkan harga pangan tetap perlu dikendalikan agar tidak mengurangi daya beli masyarakat. Ketersediaan stok saja belum cukup apabila distribusi tidak lancar atau harga tidak terjangkau konsumen.
Tantangan lainnya berada pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indonesia memiliki kekayaan hutan, lahan pertanian, perkebunan, perikanan, mineral, serta potensi energi terbarukan. Kekayaan tersebut memberikan peluang ekonomi, tetapi pemanfaatannya juga membawa konsekuensi apabila tidak disertai pengawasan dan pengelolaan yang memadai.
Kerusakan hutan, pencemaran sungai, degradasi lahan, dan perubahan iklim dapat mengganggu produksi pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta infrastruktur. Dampaknya tidak berhenti pada persoalan lingkungan, tetapi dapat meluas menjadi kerugian ekonomi dan meningkatnya beban penanganan bencana.
Karena itu, pembangunan industri dan pemanfaatan sumber daya alam membutuhkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Investasi dan peningkatan produksi perlu berjalan bersama kepatuhan terhadap standar lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.
Dalam lingkup ASEAN, persoalan lingkungan dan sumber daya juga memerlukan koordinasi antarnegara. Pengelolaan air, penanganan kabut asap lintas batas, perlindungan hutan, ketahanan pangan, dan transisi energi merupakan agenda bersama yang berkaitan langsung dengan stabilitas kawasan.
Indonesia memiliki kepentingan untuk mendorong kerja sama tersebut karena stabilitas regional turut menentukan kelancaran perdagangan, investasi, rantai pasok, dan akses terhadap teknologi. Hubungan yang konstruktif dengan negara-negara kawasan juga membuka ruang bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tengah persaingan kekuatan ekonomi dunia.
Pernyataan Prabowo di Manila memperlihatkan bahwa agenda pemerintah tidak berhenti pada diplomasi dan hubungan antarnegara. Pemerintah juga menghadapi pekerjaan besar di dalam negeri, mulai dari memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menjaga keterjangkauan pangan, memperkuat kemandirian energi, hingga mengendalikan dampak eksploitasi sumber daya alam.
Keberhasilan agenda tersebut akan ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan pelaksanaannya. Pertumbuhan ekonomi perlu menghasilkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan energi harus memperhitungkan keberlanjutan bahan baku dan dampak lingkungan. Sementara itu, kekayaan sumber daya alam harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan bagi generasi berikutnya.










