NUSAREPORT – Jakarta, Pemerintah akan menyampaikan Rancangan APBN 2027 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026). Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, pemerintah dinilai perlu memberi perhatian lebih besar pada daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan investasi swasta.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Prof. Syafruddin Karimi, mengatakan angka pertumbuhan ekonomi tidak cukup dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kondisi perekonomian.
Menurut dia, kebijakan fiskal 2027 harus mampu menjawab persoalan yang langsung dirasakan rumah tangga dan dunia usaha.
“Pemerintah perlu memusatkan perhatian pada daya beli, penciptaan pekerjaan formal, stabilitas harga pangan, dan pemulihan investasi swasta,” kata Syafruddin, Kamis (13/8/2026).
Catatan BPS menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, ekonomi semester I 2026 tumbuh 5,45 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan tersebut.
Angka itu menunjukkan ekonomi masih bergerak dalam kondisi yang relatif kuat. Namun, pertumbuhan agregat belum otomatis berarti seluruh rumah tangga dan sektor usaha merasakan kondisi yang sama.
Syafruddin menyoroti sejumlah indikator yang menurutnya perlu diperhatikan pemerintah, terutama konsumsi masyarakat, investasi swasta dan kondisi pasar kerja.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan belanja negara tidak berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi masuk ke kegiatan yang mampu menggerakkan produksi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru.
“Pemerintah perlu menjaga pasokan pangan, mempercepat belanja produktif, menyelesaikan ketidakpastian perizinan, serta melindungi pekerjaan melalui dialog dengan perusahaan sebelum PHK terjadi,” ujarnya.
Persoalan daya beli juga berkaitan erat dengan harga kebutuhan masyarakat. Ketika harga pangan dan kebutuhan pokok meningkat sementara pendapatan tidak bertambah sebanding, ruang konsumsi rumah tangga akan semakin terbatas.
Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah menjaga pasokan pangan sekaligus memastikan kebijakan perlindungan sosial benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Bansos, menurut dia, harus menggunakan data penerima yang mutakhir sehingga anggaran perlindungan sosial tidak salah sasaran.
Dukungan kepada dunia usaha juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan menjaga pekerjaan. Pemerintah, kata Syafruddin, sebaiknya memberikan perhatian kepada sektor padat karya yang mempunyai pasar dan prospek usaha yang jelas.
“Dukungan usaha perlu diarahkan kepada sektor padat karya yang memiliki pasar dan prospek bertahan,” katanya.
Tantangan tersebut muncul ketika ekonomi Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang cukup baik di tengah ketidakpastian global.
IMF dalam pembaruan World Economic Outlook Juli 2026 memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen pada 2026. Data IMF terbaru juga menempatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada 5,0 persen untuk tahun ini.
Namun, proyeksi tersebut tidak berarti risiko terhadap perekonomian telah hilang. Ekonomi global masih menghadapi tekanan dari konflik geopolitik, perubahan harga komoditas dan ketidakpastian perdagangan.
Di dalam negeri, pemerintah juga menghadapi kebutuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat sumber pertumbuhan yang berasal dari sektor swasta.
Karena itu, penyampaian RAPBN 2027 akan menjadi salah satu titik penting untuk melihat pilihan pemerintah dalam mengelola kondisi tersebut.
DPR pun menegaskan bahwa setiap program dalam RAPBN 2027 perlu memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Pembahasan anggaran nantinya tidak hanya berkaitan dengan besaran belanja, tetapi juga efektivitas dan dampaknya terhadap kebutuhan rakyat.
Bagi Syafruddin, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan.
“Fokus kebijakan tidak boleh berhenti pada pencapaian pertumbuhan; pemerintah harus memastikan pertumbuhan memperkuat pendapatan riil, produktivitas, dan kesempatan kerja,” tandasnya.
Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah besok akan memperlihatkan seberapa jauh persoalan tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran 2027.
