NUSAREPORT-Jakarta, Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas masih berada di angka 9,41 tahun atau setara lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional, namun di saat yang sama menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan antarwilayah masih menjadi tantangan besar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti , S.T., M.Si., M.Eng., Ph.D.. memaparkan, tren lama sekolah masyarakat Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Meski demikian, kesenjangan antarprovinsi tetap tinggi dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Hal itu disampaikannya dalam peluncuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Gedung BJ Habibie, BRIN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).
“Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia adalah 9,41 tahun. Artinya, secara umum masyarakat Indonesia menempuh pendidikan sampai lulus SMP,” ujar Amalia.
Ia menjelaskan, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata lama sekolah mencapai 11,58 tahun atau hampir setara lulusan SMA. Posisi berikutnya ditempati Kepulauan Riau. Sementara itu, Papua Pegunungan berada di peringkat terbawah dengan rata-rata lama sekolah hanya 4,76 tahun, atau bahkan belum menamatkan pendidikan dasar. Kondisi ini memperlihatkan jurang ketimpangan yang masih sangat lebar antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Menurut Amalia, ketimpangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, kondisi sosial-ekonomi, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Di wilayah terpencil dan pegunungan, akses menuju sekolah masih menjadi persoalan utama, diikuti minimnya fasilitas belajar, keterbatasan sarana transportasi, serta tingginya angka putus sekolah.
Di sisi lain, wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta diuntungkan oleh ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, kemudahan akses teknologi, serta dukungan ekonomi keluarga yang relatif lebih baik. Situasi ini berkontribusi besar terhadap tingginya capaian pendidikan di daerah perkotaan sekaligus memperlebar kesenjangan dengan wilayah tertinggal.
BPS juga mencatat, sebagian besar penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas masih mengantongi ijazah pendidikan dasar dan menengah pertama. Proporsi lulusan perguruan tinggi baru berada di kisaran 10 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan peningkatan kualitas SDM nasional tidak hanya terletak pada pemerataan akses, tetapi juga pada upaya mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
Ketimpangan lama sekolah berdampak langsung terhadap daya saing daerah. Wilayah dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah, tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang menempatkan SDM unggul sebagai pilar utama pembangunan.
Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk memperkuat kebijakan afirmatif, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, peningkatan kualitas dan pemerataan guru, perluasan program beasiswa, hingga penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal.
BPS menegaskan, data statistik ini diharapkan menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai ketimpangan sosial dan ekonomi antardaerah.
“Pendidikan bukan sekadar angka lama sekolah, tetapi tentang menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh anak bangsa,” pungkas Amalia.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”