NUSAREPORT-Jakarta, Rivalitas kekuatan besar dunia yang semakin tajam menempatkan banyak negara pada situasi geopolitik yang rumit. Konflik terbuka, tekanan ekonomi, hingga perang informasi kini menjadi bagian dari persaingan global yang semakin kompleks.
Di tengah dinamika tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki pijakan strategis yang kuat melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif,sebuah doktrin diplomasi yang diwariskan para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan.
Direktur Intelligence & National Security Studies (INSS), Stepi Anriani, menilai posisi Indonesia saat ini tetap berada dalam koridor prinsip tersebut. Menurutnya, bebas aktif m emungkinkan Indonesia menjaga keseimbangan dalam menghadapi konflik antarnegara tanpa kehilangan kepentingan strategis nasional.
“Bebas aktif dan non-blok ini bukan berarti kita jadi ‘banci’. Artinya ketika Bung Hatta menciptakan konsep non-blok bebas aktif itu adalah kita boleh membela A di konflik X, membela B di konflik Y,” kata Stepi di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Konsep tersebut berakar dari gagasan Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta, melalui pidato legendaris “Mendayung di Antara Dua Karang” pada 1948. Dalam pidato itu, Hatta menegaskan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam rivalitas blok kekuatan besar dunia.
Prinsip tersebut lahir di tengah ketegangan Perang Dingin ketika dunia terbelah antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun hingga kini, konsep itu tetap menjadi fondasi utama diplomasi Indonesia, meskipun bentuk konflik global telah berubah.
Komitmen terhadap prinsip bebas aktif juga kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Rapat Koordinasi Nasional di Bogor pada Februari lalu, Prabowo menyatakan Indonesia tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun.
Menurutnya, politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia menjalin hubungan luas dengan berbagai negara tanpa harus terikat pada kepentingan blok tertentu.
Dalam analisis INSS, perubahan lanskap keamanan global saat ini menunjukkan bahwa konflik antarnegara tidak lagi hanya terjadi dalam bentuk perang militer. Persaingan geopolitik kini semakin sering berlangsung melalui tekanan ekonomi, pembatasan teknologi, hingga manipulasi informasi.
Temuan tersebut sejalan dengan laporan Global Risks Report 2026 yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Laporan itu menempatkan konfrontasi geoekonomi sebagai salah satu risiko terbesar dunia saat ini.
Konfrontasi geoekonomi mencakup penggunaan instrumen ekonomi seperti sanksi, pembatasan teknologi, hingga tekanan rantai pasok global untuk melemahkan rival geopolitik.
Selain itu, misinformasi dan disinformasi juga masuk dalam daftar lima besar ancaman global karena berpotensi memicu polarisasi sosial dan merusak kepercayaan publik.
Dalam situasi tersebut, Stepi menilai kemampuan membaca dinamika global melalui pendekatan analisis intelijen menjadi semakin penting.
“Negara perlu merumuskan kebijakan strategis dengan dukungan data dan analisis yang komprehensif,” ujarnya.
Sebagai lembaga kajian strategis, INSS aktif melakukan berbagai penelitian di bidang keamanan nasional, mulai dari pemetaan politik, analisis keamanan siber, hingga kajian dampak perang informasi terhadap stabilitas nasional.
Sejumlah pengamat menilai keberadaan lembaga riset strategis seperti INSS dapat membantu memperkaya perspektif pembuat kebijakan dalam memahami ancaman keamanan modern yang semakin kompleks.
Dengan dukungan analisis berbasis data dan intelijen strategis, Indonesia dinilai tidak hanya mampu mempertahankan relevansi politik bebas aktif, tetapi juga berpotensi memainkan peran sebagai penyeimbang dan jembatan komunikasi di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”