Delapan belas bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan bukan dalam situasi yang ringan. Pemerintah tidak sedang memimpin di masa dunia yang stabil. Yang dihadapi hari ini adalah tekanan ekonomi global, perang dagang, konflik geopolitik, perebutan sumber daya alam, hingga perang informasi yang bergerak sangat cepat melalui media sosial dan ruang digital.
Karena itu, apa yang sedang terjadi di Indonesia tidak bisa dilihat hanya sebagai dinamika politik biasa. Ada pertarungan kepentingan besar yang sedang bekerja, baik secara terbuka maupun senyap. Dan dalam banyak hal, Pemerintahan Prabowo sedang menghadapi tekanan besar dari luar yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh menjadi negara kuat, mandiri, dan berdaulat.
Mereka tidak datang dengan senjata.
Mereka datang melalui tekanan ekonomi, pembentukan opini, manipulasi persepsi, infiltrasi kepentingan, hingga upaya melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri. Mereka masuk melalui sektor ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya. Sebab sejarah dunia menunjukkan bahwa negara besar tidak selalu dihancurkan melalui perang terbuka. Banyak negara runtuh karena rakyatnya dibuat saling curiga, kehilangan harapan, lalu perlahan membenci bangsanya sendiri.
Indonesia terlalu besar untuk dianggap remeh.
Kita memiliki sumber daya alam strategis, jalur perdagangan internasional, populasi besar, cadangan energi, pangan, dan mineral yang menjadi rebutan dunia. Jika seluruh potensi itu benar-benar dikelola untuk kepentingan nasional, Indonesia bukan hanya akan menjadi pasar besar, tetapi bisa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan geopolitik yang sangat berpengaruh di kawasan.
Dan justru di situlah persoalannya.
Tidak semua pihak nyaman melihat Indonesia berdiri tegak dan mandiri. Selama puluhan tahun, banyak kepentingan diuntungkan ketika Indonesia hanya menjadi pemasok bahan mentah, pasar konsumsi, dan negara berkembang yang terus bergantung pada sistem global tanpa daya tawar kuat.
Karena itu, ketika pemerintah mulai berbicara tentang penguatan kontrol negara terhadap sumber daya strategis, pengembalian devisa hasil ekspor, perlindungan industri nasional, penguatan koperasi desa, pembenahan data sosial nasional, hingga program-program yang menyentuh langsung rakyat kecil, maka resistensi mulai bermunculan dari berbagai arah.
Kebijakan penataan ekspor sawit, batu bara, dan ferro alloy melalui mekanisme yang lebih terkendali misalnya, memunculkan gejolak pasar dan kritik keras. Namun pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki tata kelola ekspor, mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing, serta memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi dampak bagi ekonomi nasional.
Di desa-desa, pemerintah mulai mencoba memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak dan rentenir melalui penguatan koperasi dan akses modal. Data sosial nasional diperbaiki melalui DTSEN agar bantuan lebih tepat sasaran. Perlindungan terhadap pekerja informal mulai dibangun. Program makan bergizi untuk anak-anak mulai dijalankan sebagai investasi masa depan generasi Indonesia.
Apakah semuanya sudah sempurna?
Tentu belum.
Masalah birokrasi masih ada. Korupsi belum hilang sepenuhnya. Ketimpangan ekonomi masih terasa. Harga kebutuhan pokok masih menjadi beban masyarakat. Tetapi di tengah segala kekurangan itu, ada satu hal yang mulai terlihat jelas: negara sedang berusaha kembali hadir dan memperbaiki fondasi-fondasi yang selama ini rapuh.
Karena itu, masyarakat perlu melihat persoalan secara lebih jernih dan lebih utuh.
Kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi. Tetapi publik juga harus memahami bahwa perang modern hari ini tidak hanya menggunakan senjata, melainkan juga menggunakan narasi. Framing dilakukan terus menerus. Informasi dipelintir. Kepercayaan rakyat terhadap negara dilemahkan sedikit demi sedikit. Masyarakat dibuat marah, lelah, dan kehilangan keyakinan terhadap masa depan bangsanya sendiri.
Padahal bangsa yang kehilangan kepercayaan terhadap negaranya adalah bangsa yang paling mudah dihancurkan.
Di titik inilah nasionalisme diuji.
Percaya kepada pemerintahan yang sedang berjuang memperbaiki negara bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan. Nasionalisme bukan fanatisme buta. Nasionalisme adalah kesadaran untuk tetap menjaga persatuan, menjaga harapan, dan memberi kesempatan kepada bangsa ini untuk bangkit tanpa terus menerus dihancurkan oleh pesimisme dan kebencian yang diproduksi setiap hari.
Karena jika negara terus dilemahkan, jika rakyat terus diadu, jika setiap langkah pemerintah selalu dicurigai tanpa kejernihan berpikir, maka yang diuntungkan bukan rakyat Indonesia, melainkan pihak-pihak yang memang sejak awal tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa besar.
Bangsa ini memiliki sejarah panjang perjuangan. Indonesia dibangun dengan pengorbanan, darah, dan keyakinan bahwa negeri ini suatu hari harus berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Cita-cita itu tidak pernah berubah.
Dan hari ini, cita-cita itu sedang diuji kembali.
Maka di tengah segala perbedaan politik dan pandangan, rakyat Indonesia perlu menjaga satu hal: jangan sampai kehilangan kepercayaan terhadap bangsanya sendiri. Jangan sampai perang narasi membuat kita lupa bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga.
Mari mendukung pemerintah dengan cara yang dewasa: mengawal, mengkritik jika perlu, tetapi tetap menjaga persatuan dan kepentingan nasional di atas segalanya.
Karena masa depan Indonesia tidak akan dibangun oleh kebencian dan perpecahan, melainkan oleh persatuan, keberanian, dan keyakinan bahwa bangsa ini mampu menjadi negara yang kuat, mandiri, dan disegani dunia.
Mari dukung pemerintah menuju Indonesia masa depan yang lebih baik. * Budi Prasetiyo , HIPAKAD /Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”