NUSAREPORT – Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026 – Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di saat yang sama, Bank Indonesia (BI) memastikan koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi di tengah meningkatnya tekanan harga komoditas global.
Proyeksi defisit tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
“Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85 persen terhadap PDB,” kata Purbaya.
Menurutnya, pelebaran defisit terutama dipicu meningkatnya belanja negara yang diperkirakan melampaui target APBN. Pemerintah memperkirakan total belanja negara mencapai Rp3.942,4 triliun, atau 102,6 persen dari target sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat diproyeksikan mencapai Rp3.245,5 triliun atau 103 persen dari target. Dari jumlah tersebut, belanja kementerian dan lembaga diperkirakan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9 persen dari pagu anggaran, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga diperkirakan sebesar Rp1.615,1 triliun atau 98,5 persen dari target.
Sementara itu, transfer ke daerah diperkirakan terealisasi sebesar Rp696,9 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan target APBN sebesar Rp693 triliun.
Meski belanja meningkat, pemerintah memperkirakan pendapatan negara juga mampu melampaui target. Realisasi pendapatan diproyeksikan mencapai Rp3.208,1 triliun, atau 101,7 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun.
Namun, penerimaan perpajakan masih diperkirakan belum sepenuhnya memenuhi target. Total penerimaan perpajakan diproyeksikan sebesar Rp2.631,4 triliun, atau 97,7 persen dari target. Rinciannya, penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp2.310,8 triliun, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp320,6 triliun.
Sebaliknya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menjadi penopang utama pendapatan negara dengan realisasi yang diproyeksikan mencapai Rp575,1 triliun, atau 125,2 persen dari target sebesar Rp459,2 triliun.
Dengan perkembangan tersebut, saldo primer APBN diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp152,1 triliun, lebih besar dibandingkan target APBN 2026 yang sebesar Rp89,7 triliun.
BI Optimistis Inflasi Tetap Terkendali
Di tengah meningkatnya belanja negara dan dinamika ekonomi global, Bank Indonesia memastikan stabilitas harga tetap menjadi prioritas utama melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan koordinasi pengendalian inflasi terus diperkuat mengingat harga berbagai komoditas global masih menunjukkan tren meningkat.
“Kami terus berkoordinasi pusat dan daerah menjaga inflasi karena harga global naik,” ujar Perry dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI.
Menurut Perry, sinergi antara otoritas moneter dan pemerintah menjadi fondasi penting agar inflasi tetap terkendali tanpa mengganggu daya beli masyarakat maupun stabilitas ekonomi nasional.
“Sehingga sama-sama inflasi itu terjaga, rakyatnya sejahtera dan fiskal moneter tetap kuat. InsyaAllah tetap kuat,” katanya.
Optimisme tersebut didukung oleh perkembangan inflasi nasional yang masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara inflasi bulanan mencapai 0,44 persen (month-to-month/mtm).
Bank Indonesia menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dengan kebijakan pengendalian inflasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan bank sentral tetap optimistis inflasi akan berada dalam sasaran 2,5 persen ±1 persen atau berada pada rentang 1,5–3,5 persen sepanjang 2026 hingga 2027.
Inflasi inti pada Juni 2026 tercatat 0,23 persen (mtm) dan 2,76 persen (yoy). Kenaikan tersebut dipengaruhi terutama oleh masih tingginya harga komoditas global, meski ekspektasi inflasi masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm) atau lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi kelompok ini tercatat 5,58 persen (yoy), turun dari 6,24 persen pada Mei 2026.
Komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi pangan akibat menurunnya produksi di sejumlah daerah sentra, meningkatnya biaya distribusi, serta berakhirnya musim panen raya.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan fiskal dan moneter pada 2026 masih cukup besar. Di satu sisi, pemerintah meningkatkan belanja untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui APBN. Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan agar tekanan inflasi tetap terkendali sehingga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat dapat terus terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. *Sumber Antara, Bisnis Indonesia
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”