Tahun ajaran baru bukan sekadar agenda penerimaan murid, tetapi momentum untuk menilai kembali pemerataan mutu pendidikan, kepercayaan publik, dan komitmen bersama mewujudkan amanat konstitusi: mencerdaskan kehidupan bangsa.
NUSAREPORT-Muara Bungo, 1 Juli 2026,- Setiap awal tahun ajaran baru, halaman-halaman sekolah kembali dipenuhi wajah-wajah penuh harapan. Anak-anak datang dengan semangat memulai perjalanan baru, sementara orang tua membawa doa agar putra-putri mereka memperoleh pendidikan terbaik. Di ruang-ruang sekolah, guru dan tenaga kependidikan bersiap menyambut generasi baru yang kelak akan menentukan arah masa depan daerah dan bangsa.
Pemandangan itu selalu hadir setiap tahun. Namun di balik kesibukan tersebut, tersimpan sebuah pertanyaan yang lebih mendasar. Sudahkah pendidikan benar-benar memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak? Sudahkah sistem pendidikan yang dibangun pemerintah menghadirkan keadilan, kepercayaan, dan kualitas yang sama bagi seluruh masyarakat?
Pertanyaan itu sesungguhnya mengingatkan kita pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan salah satu tujuan bernegara, yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa.”Amanat tersebut bukan sekadar cita-cita konstitusi, melainkan komitmen yang harus diwujudkan melalui setiap kebijakan pendidikan, setiap ruang kelas, dan setiap sekolah di seluruh Indonesia.
Kabupaten Bungo sesungguhnya memiliki modal yang cukup kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Berdasarkan Kabupaten Bungo Dalam Angka 2026, pada tahun ajaran 2025/2026 terdapat 243 Sekolah Dasar, 64 Sekolah Menengah Pertama, 20 Sekolah Menengah Atas, dan 19 Sekolah Menengah Kejuruan yang tersebar di berbagai kecamatan. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI mencapai 98,34 persen, menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah memperoleh akses terhadap pendidikan formal. Capaian tersebut merupakan indikator bahwa pembangunan pendidikan di Kabupaten Bungo terus menunjukkan perkembangan yang positif.
Data tersebut memberi pesan bahwa persoalan pendidikan di Kabupaten Bungo tidak lagi semata-mata berkaitan dengan akses. Sekolah telah tersedia di hampir seluruh wilayah, partisipasi pendidikan terus meningkat, dan pemerintah terus memperbaiki sarana maupun layanan pendidikan. Tantangan berikutnya justru berada pada aspek yang lebih mendasar, yakni bagaimana memastikan seluruh satuan pendidikan berkembang dengan kualitas yang semakin merata sehingga memperoleh kepercayaan yang sama dari masyarakat.
Setiap musim penerimaan murid baru, masih terlihat kecenderungan sebagian orang tua memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah tertentu. Fenomena tersebut bukan sesuatu yang salah. Setiap keluarga tentu ingin memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Namun di balik pilihan tersebut tersimpan sebuah refleksi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan belum sepenuhnya tersebar secara merata.
Padahal, Kabupaten Bungo tidak kekurangan sekolah yang memiliki potensi. Banyak SMP dan SMA terus menunjukkan prestasi akademik maupun nonakademik. Guru-guru meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan, kepala sekolah menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sekolah, sementara peserta didik terus mengharumkan nama daerah melalui berbagai ajang kompetisi. Artinya, kualitas pendidikan tidak lagi hanya dimiliki oleh satu atau dua sekolah, tetapi terus tumbuh di banyak satuan pendidikan.
Yang perlu terus dibangun adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas tersebut. Kepercayaan tidak lahir karena sebuah nama besar atau sejarah panjang sebuah sekolah. Kepercayaan tumbuh melalui pelayanan yang konsisten, budaya belajar yang sehat, kepemimpinan yang baik, kompetensi pendidik, inovasi pembelajaran, serta kemampuan sekolah melahirkan lulusan yang berkarakter dan berprestasi.
Karena itu, setiap satuan pendidikan perlu diberi ruang untuk terus berkembang melalui kompetisi yang sehat. Kompetisi bukan berarti saling mengalahkan, melainkan saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Ketika sekolah berlomba meningkatkan mutu guru, memperbaiki layanan pembelajaran, melengkapi sarana pendidikan, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat budaya akademik, maka masyarakat akan memperoleh lebih banyak pilihan sekolah yang berkualitas. Dalam jangka panjang, pemerataan mutu pendidikan akan tumbuh secara alami karena kepercayaan dibangun oleh kualitas, bukan oleh label.
Momentum tahun ajaran baru juga mengajak kita melihat tata kelola pendidikan secara lebih luas. Pada jenjang SMA, seluruh sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik berada di Kabupaten Bungo. Namun kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut tentu memiliki dasar hukum yang jelas. Akan tetapi, dari perspektif pelayanan publik, ruang evaluasi tetap terbuka. Pelayanan pendidikan akan semakin baik apabila pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang cepat, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga kepastian pelayanan.
Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga integritas dalam proses penerimaan murid baru. Pemerintah telah menetapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Petunjuk teknis juga secara tegas melarang praktik gratifikasi, pungutan liar, maupun bentuk penyimpangan lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem yang adil.
Namun regulasi yang baik belum tentu otomatis melahirkan kepercayaan. Hampir setiap tahun masih muncul berbagai cerita dan persepsi di tengah masyarakat mengenai adanya perlakuan istimewa dalam proses penerimaan murid baru. Setiap informasi tentu harus dibuktikan melalui mekanisme yang benar dan tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa verifikasi. Meski demikian, munculnya persepsi tersebut menjadi pengingat bahwa membangun kepercayaan publik sama pentingnya dengan menyusun aturan. Sistem yang baik bukan hanya mampu bekerja secara adil, tetapi juga mampu meyakinkan masyarakat bahwa keadilan itu benar-benar hadir.
Di sinilah pendidikan karakter sesungguhnya dimulai. Pendidikan karakter bukan hanya diajarkan melalui mata pelajaran atau slogan yang dipasang di dinding sekolah. Pendidikan karakter lahir ketika seorang anak menyaksikan bagaimana aturan ditegakkan dan bagaimana keadilan diperlakukan. Jika sejak hari pertama memasuki sekolah mereka melihat bahwa setiap kesempatan diperoleh melalui usaha, kemampuan, dan aturan yang berlaku sama bagi semua, maka sekolah sedang mengajarkan makna integritas. Sebaliknya, apabila yang mereka saksikan justru perlakuan istimewa lebih menentukan daripada kemampuan, maka pelajaran pertama yang diterima bukanlah tentang kejujuran, melainkan tentang keistimewaan.
Bangsa ini berharap pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas, jujur, kompetitif, kreatif, dan mandiri. Harapan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui kurikulum semata. Nilai-nilai itu harus tercermin dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dari penerimaan murid baru, pelayanan di sekolah, hingga keteladanan yang diberikan oleh seluruh penyelenggara pendidikan.
Pada akhirnya, yang diperebutkan setiap tahun ajaran baru bukanlah sekadar bangku sekolah. Yang sesungguhnya diperebutkan adalah kepercayaan terhadap masa depan. Kepercayaan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kepercayaan bahwa setiap sekolah mampu memberikan pendidikan yang bermutu. Dan kepercayaan bahwa pemerintah hadir sebagai penyelenggara pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Apabila setiap sekolah terus meningkatkan kualitasnya, pemerintah terus memperkuat tata kelola pendidikan, guru terus mengembangkan profesionalismenya, dan masyarakat memberikan kepercayaan berdasarkan mutu, maka istilah sekolah favorit perlahan akan kehilangan relevansinya. Yang akan tumbuh adalah sekolah-sekolah yang dipercaya karena kualitasnya, bukan karena persepsi atau privilese.
Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak sekolah yang dibangun atau seberapa tinggi angka partisipasi pendidikan. Kualitas bangsa ditentukan oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang diselenggarakan serta seberapa adil setiap anak memperoleh kesempatan untuk meraih masa depannya. Ketika itu terwujud, amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”tidak lagi berhenti sebagai cita-cita, tetapi benar-benar hidup dalam setiap ruang kelas, di setiap sekolah, dan dalam setiap langkah anak-anak Indonesia menuju masa depannya.*Budi Prasetiyo.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”