NUSAREPORT-Bungo-Jambi, Jumat 8 Mei 2026,- Di era media sosial, opini sering kali bergerak lebih cepat daripada fakta. Dalam hitungan menit, sebuah narasi dapat membentuk persepsi publik bahkan sebelum data yang sebenarnya muncul ke permukaan. Isu tentang ekonomi melemah, gelombang pemutusan hubungan kerja, harga kebutuhan pokok, hingga ketakutan terhadap krisis dapat menyebar luas hanya melalui potongan informasi yang belum tentu terverifikasi.
Di tengah situasi itu, Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dari sekadar perlambatan ekonomi global: rendahnya literasi data masyarakat.
Persoalan ini bukan hanya soal kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami informasi secara kritis, memverifikasi fakta, serta membedakan antara data yang valid dengan opini yang dibangun untuk memengaruhi persepsi.
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia masih berada di bawah banyak negara lain. Fakta ini menjadi alarm serius bahwa tantangan pembangunan nasional tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dalam memahami realitas secara rasional.
Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dunia memasuki periode yang dapat disebut sebagai “pancaroba ekonomi”.
Konflik geopolitik global, perang dagang, fluktuasi harga energi dan pangan, perubahan iklim, hingga ketidakpastian pasar internasional menciptakan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Di dalam negeri, perubahan pola konsumsi masyarakat, transformasi digital, serta pergeseran dunia kerja berlangsung sangat cepat.
Namun ironisnya, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian itu, ruang publik justru semakin dipenuhi informasi yang tidak semuanya berbasis data.
Narasi yang emosional sering kali lebih mudah dipercaya dibandingkan fakta statistik. Potongan video pendek, unggahan media sosial, hingga opini sepihak dapat membentuk kepanikan publik tanpa dasar yang jelas. Kita pernah melihat bagaimana isu kenaikan harga pangan memicu panik buying, rumor mengenai kondisi ekonomi memperbesar keresahan masyarakat, hingga informasi yang tidak utuh menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
Ketika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya kebingungan publik, tetapi juga potensi melemahnya kepercayaan sosial terhadap institusi negara.
Di sinilah pentingnya memahami mengapa Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) bukan sekadar kegiatan pendataan biasa.
Data Bukan Sekadar Angka
Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik setiap sepuluh tahun merupakan instrumen strategis negara untuk membaca kondisi riil perekonomian nasional.
Melalui sensus ini, negara berupaya merekam seluruh aktivitas ekonomi Indonesia , mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Data yang dikumpulkan meliputi profil usaha, distribusi kegiatan ekonomi, perkembangan sektor digital, hingga potensi ekonomi di berbagai wilayah.
Bagi pemerintah, data tersebut menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Tanpa data yang akurat, pemerintah berisiko mengambil kebijakan ekonomi berdasarkan persepsi, bukan realitas lapangan.
Negara membutuhkan data untuk menentukan arah investasi, merancang program bantuan UMKM, memetakan pertumbuhan wilayah, hingga menyusun strategi menghadapi tekanan ekonomi global.
Karena itu, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas pembangunan nasional.
Di Balik Statistik, Ada Kehidupan Masyarakat
Sering kali masyarakat melihat sensus hanya sebagai proses pengisian formulir atau pendataan rutin. Padahal, di balik angka-angka statistik tersebut terdapat cerita nyata jutaan pelaku usaha yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupan ekonominya.
Ada pedagang kecil di pasar tradisional yang bertahan menghadapi perubahan pola belanja masyarakat. Ada pelaku UMKM rumahan yang mencoba masuk ke platform digital agar usahanya tetap hidup. Ada usaha keluarga yang bertahan di tengah kenaikan biaya produksi dan persaingan pasar yang semakin ketat.
Semua itu adalah wajah nyata ekonomi Indonesia.
Ketika data mereka tercatat dengan baik, negara memiliki gambaran yang lebih akurat tentang kondisi masyarakat sebenarnya. Sebaliknya, ketika data tidak lengkap atau tidak akurat, maka kebijakan yang lahir berpotensi tidak menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
Karena itulah, partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi sesungguhnya merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan.
Membangun Budaya Berpikir Berbasis Data
Dalam ekonomi modern, data bukan lagi sekadar pelengkap kebijakan, melainkan fondasi utama pengambilan keputusan.
Investor menggunakan data untuk membaca peluang pasar.
Perbankan menggunakan data untuk analisis pembiayaan.
Pelaku usaha menggunakan data untuk menentukan strategi bisnis.
Pemerintah daerah menggunakan data untuk merancang pembangunan.
Artinya, data bukan hanya milik pemerintah, tetapi kebutuhan seluruh masyarakat.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, masyarakat secara perlahan diajak membangun budaya baru:
budaya yang menempatkan data sebagai dasar berpikir dan bertindak.
Jika budaya ini tumbuh kuat, masyarakat akan semakin terbiasa memverifikasi informasi, memahami konteks data, serta lebih kritis terhadap berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.
Di tengah era “post-truth” ketika opini sering kali dianggap lebih penting daripada fakta, kemampuan memahami data menjadi benteng penting bagi masyarakat.
Masa Depan Ekonomi Dibangun dari Data yang Akurat
Negara-negara maju berkembang bukan hanya karena kekuatan modal dan teknologi, tetapi juga karena kemampuan mereka membangun sistem data yang kuat dan terpercaya.
Data membantu negara membaca ancaman lebih cepat, menyusun kebijakan lebih tepat, serta meminimalkan kesalahan dalam pembangunan.
Indonesia sedang bergerak menuju arah yang sama.
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya ditentukan oleh petugas statistik atau pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran publik tentang pentingnya data dalam kehidupan bersama.
Sebab pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang sehat tidak lahir dari asumsi dan opini semata, melainkan dari kemampuan memahami kondisi riil masyarakat secara jujur, menyeluruh, dan berbasis fakta.
Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana:
kesediaan masyarakat untuk percaya pada pentingnya data
*.( Budi Prasetyo, Pekerja Serabutan)
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”