NUSAREPORT-Jakarta, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendesak pemerintah pusat melakukan penyempurnaan formula Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam dengan menjadikan besaran kontribusi produksi sebagai dasar utama pembagian. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah penghasil yang selama ini menjadi penopang utama penerimaan negara, namun dinilai belum memperoleh manfaat yang sebanding.
Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengatakan daerah penghasil memiliki peran strategis dalam menjaga roda perekonomian nasional. Namun di sisi lain, pemerintah kabupaten juga harus menanggung berbagai konsekuensi dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, mulai dari kerusakan jalan dan jembatan, meningkatnya kebutuhan infrastruktur publik, hingga beban pemulihan lingkungan yang tidak sedikit.
Menurutnya, penguatan skema Dana Bagi Hasil menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membangun infrastruktur yang menopang aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penguatan skema DBH diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membangun infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bursah dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menilai selama ini daerah penghasil justru lebih banyak menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam dibandingkan menikmati manfaat ekonominya. Menurutnya, mekanisme rekonsiliasi Dana Bagi Hasil belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga masih menyisakan ketimpangan bagi daerah penghasil.
“Kita selama ini di daerah lebih banyak menanggung kerusakan alamnya ketimbang manfaat ekonomi yang kami terima. Rekonsiliasi DBH belum sepenuhnya akurat. Rasanya sangat tidak adil karena masyarakat di sekitar kawasan produksi justru masih menghadapi kemiskinan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Apkasi mengusulkan agar formula Dana Bagi Hasil disusun berdasarkan besarnya kontribusi produksi setiap daerah terhadap komoditas strategis nasional. Dengan pendekatan itu, daerah penghasil diharapkan memperoleh porsi penerimaan yang lebih proporsional sehingga mampu membiayai pembangunan secara berkelanjutan.
Selain itu, Apkasi juga mengusulkan adanya alokasi khusus yang bersumber dari produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit maupun komoditas pertambangan seperti batu bara, minyak bumi, dan gas sebagai dana kompensasi pembangunan infrastruktur. Skema tersebut dinilai akan memberikan manfaat ganda, yakni mempercepat pembangunan dan perbaikan infrastruktur sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan produksi yang selama ini menjadi penggerak ekonomi nasional.
Tidak hanya itu, Apkasi turut mengusulkan perubahan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas komoditas strategis. Organisasi tersebut menginginkan pemungutan PPN dilakukan di daerah asal produksi (point of extraction), bukan di lokasi transaksi atau kantor pusat perusahaan. Menurut Apkasi, mekanisme tersebut akan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah sehingga memiliki sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas infrastruktur.
Usulan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah kabupaten menginginkan hubungan fiskal yang lebih berkeadilan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama bertahun-tahun, daerah penghasil sumber daya alam dinilai telah memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara, namun manfaat ekonomi yang kembali ke daerah masih belum sebanding dengan beban yang harus ditanggung masyarakat setempat.
Apabila usulan perubahan formula Dana Bagi Hasil berbasis kontribusi produksi serta pemungutan PPN di daerah asal produksi dapat diwujudkan, kapasitas fiskal pemerintah kabupaten diyakini akan meningkat secara signifikan. Dampaknya tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka ruang yang lebih besar bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di kawasan penghasil sumber daya alam.
