NUSAREPORT-Jakarta, Pergantian Menteri Keuangan membawa perubahan pendekatan terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Jika pada masa Purbaya Yudhi Sadewa institusi tersebut menjadi sasaran perombakan besar-besaran, Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang baru dilantik justru menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bea Cukai, terutama dalam penindakan kegiatan ilegal.
Perubahan sikap tersebut memunculkan pertanyaan mengenai arah kebijakan terhadap Bea Cukai setelah Purbaya meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.
Suahasil mengatakan penindakan terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan Bea Cukai sudah berjalan kuat dan akan diteruskan. Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Bea Cukai di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Namun, Suahasil belum langsung mengambil keputusan terhadap perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya. Ia mengatakan akan mempelajari proses pelantikan serta keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar kebijakan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Purbaya melakukan perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada 10 September 2026. Kebijakan itu menyasar sejumlah pejabat, termasuk di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Perombakan tersebut kemudian mendapat respons dari internal kementerian. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar sebagian keputusan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Tidak lama setelah kebijakan tersebut dilakukan, Purbaya digantikan Suahasil. Purbaya menyatakan pergantian Menteri Keuangan merupakan kewenangan Presiden.
Perbedaan pendekatan tersebut disoroti Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi. Menurutnya, perubahan sikap terhadap Bea Cukai setelah pergantian Menteri Keuangan patut diperhatikan.
“Purbaya menyikat dan membersihkan jajaran Bea Cukai. Sementara Suahasil masuk langsung puja-puji Bea Cukai, ada apa nih?” kata Muslim Minggu (20/9/2026).
Muslim tidak mengklaim mengetahui alasan sebenarnya di balik pergantian Purbaya. Ia justru mempertanyakan berbagai rumor yang berkembang di masyarakat mengenai pergantian tersebut.
Menurut Muslim, belum dapat dipastikan apakah persoalan Bea Cukai menjadi salah satu alasan pergantian Menteri Keuangan atau terdapat persoalan lain yang tidak diketahui publik.
Sorotan terhadap Bea Cukai juga berkaitan dengan perkara hukum yang muncul dalam proses peradilan.
Salah satunya perkara suap terkait importasi PT Blueray Cargo. Dalam persidangan perkara tersebut, majelis hakim menyatakan terdapat penerimaan uang Rp21 miliar yang disebut diterima Djaka Budhi Utama dari pemilik Blueray Cargo, John Field. Pemberian uang itu disebut berlangsung tujuh kali dalam periode Juli 2025 hingga Januari 2026.
Fakta persidangan tersebut mendapat perhatian Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda. Ia meminta Menteri Keuangan tidak hanya melihat keberhasilan Bea Cukai dalam melakukan penindakan terhadap barang ilegal, tetapi juga membuka persoalan internal yang berkaitan dengan integritas pejabat.
“Jika ada yang bermain, tidak perlu disembunyikan. Segera ungkap ke publik dan proses sesuai hukum,” ujar Huda Minggu (20/9/2026).
Menurut Huda, persoalan integritas harus menjadi bagian dari evaluasi internal Bea Cukai. Kasus yang berulang, menurut dia, dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan lalu lintas barang dan penerimaan negara.
Kini Suahasil menghadapi dua persoalan yang saling berkaitan dengan masa transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Pertama, menentukan sikap terhadap perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya. Kedua, memastikan pembenahan internal Bea Cukai berjalan dengan mekanisme yang jelas serta memberikan respons terhadap persoalan hukum yang telah masuk ke proses peradilan.
Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan struktur organisasi dan menempatkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, proses tersebut tetap menjadi perhatian publik karena menyangkut lembaga yang memiliki peran besar dalam penerimaan negara dan pengawasan perdagangan.
Publik kini menunggu hasil evaluasi Suahasil terhadap perombakan pejabat tersebut, termasuk apakah kebijakan Purbaya akan dipertahankan, disesuaikan, atau dibatalkan sebagian.
Selain itu, masyarakat juga menunggu bagaimana Kementerian Keuangan menangani persoalan integritas di lingkungan Bea Cukai dan memastikan proses hukum berjalan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Dua hal tersebut akan menjadi bagian penting dari arah kebijakan Suahasil setelah mengambil alih Kementerian Keuangan dari Purbaya.
