NUSAREPORT-Jakarta, Minggu 21 Juni 2026,- Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hingga kini belum secara tegas menyatakan posisi sebagai pendukung maupun oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi bahan perdebatan di ruang politik nasional.
Sejumlah partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah mulai mempertanyakan arah politik partai berlambang banteng tersebut. Setelah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid menyinggung sikap PDIP yang dinilai belum jelas, kritik serupa juga disampaikan oleh politisi Partai NasDem Ahmad Sahroni dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.
Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai fenomena tersebut merupakan dinamika yang lazim terjadi dalam sistem politik Indonesia, terutama terhadap partai yang memilih berada di luar lingkar kekuasaan.
“PDIP adalah partai yang kalah dalam Pilpres dan tidak bergabung dengan pemerintahan. Dalam konteks politik Indonesia, wajar jika kemudian menjadi sasaran kritik dari partai-partai pendukung pemerintah,” kata Adi Prayitno melalui kanal YouTube pribadinya, Minggu (21/6/2026).
Menurut Adi, dalam praktik politik nasional, partai yang berada di luar pemerintahan sering kali menjadi objek kritik dan tekanan politik dari kelompok pendukung pemerintah. Sebaliknya, ketika sebuah partai berada di pusat kekuasaan, kritik terbuka dari partai lain cenderung lebih terbatas.
“Coba kalau PDIP menjadi partai penguasa. Saya kira tidak banyak yang berani mengkritik PDIP sebagai partai yang abu-abu, tidak konsisten, atau tidak gentleman. Dulu ketika PDIP menjadi kekuatan utama pemerintahan dan belum pecah kongsi dengan Jokowi, hampir tidak ada partai politik yang berani mengkritik secara terbuka seperti sekarang,” ujar Adi.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menilai perubahan konfigurasi kekuasaan pasca-Pilpres 2024 turut mengubah peta hubungan antarpartai. Ketika PDIP tidak masuk dalam kabinet dan memilih mengambil jarak dengan pemerintah, ruang kritik terhadap partai tersebut menjadi lebih terbuka.
Selain persoalan posisi politik, Adi melihat kritik yang datang dari PKB, NasDem, dan Golkar juga tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya isu mengenai dugaan keterlibatan sejumlah kader atau elemen yang berafiliasi dengan PDIP dalam berbagai aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah.
Meski hingga kini belum ada bukti resmi yang mengonfirmasi keterlibatan institusional PDIP dalam gerakan demonstrasi tersebut, berbagai spekulasi dan pemberitaan yang berkembang di ruang publik dinilai ikut memengaruhi persepsi politik di kalangan partai-partai koalisi.
“Itulah yang menjadi salah satu asbab sehingga partai-partai pendukung pemerintah seperti PKB, NasDem, dan Golkar secara moral dan politik mempertanyakan sikap PDIP. Mereka ingin mengetahui secara jelas posisi politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini,” kata Adi.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa kontestasi politik pasca-Pilpres belum sepenuhnya berakhir. Di satu sisi, partai-partai pendukung pemerintah menginginkan kepastian mengenai posisi politik PDIP. Di sisi lain, PDIP tampak masih menjaga ruang manuver politiknya dengan tidak terburu-buru menentukan sikap sebagai oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintahan.
Bagi pengamat, kejelasan posisi politik PDIP akan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan dinamika hubungan antara pemerintah dan oposisi, sekaligus memengaruhi konfigurasi politik menjelang agenda-agenda strategis nasional dan Pemilu 2029 mendatang.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”