NUSAREPORT-Jakarta, Jumat 19 Juni 2026,- Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, dinamika terkait arah kepemimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut mulai mengemuka. Sejumlah tokoh NU menilai muktamar tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum menentukan arah masa depan organisasi di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.
Tokoh muda NU, Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menegaskan bahwa Muktamar Ke-35 NU harus dipandang sebagai momentum pemurnian organisasi dan penguatan peran kebangsaan, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan.
Menurutnya, NU sebagai salah satu organisasi yang memiliki kontribusi historis dalam perjalanan bangsa Indonesia memikul tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan sosial dalam negeri.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini, sehingga setiap keputusan besar harus dilihat dampaknya bagi keutuhan bangsa,” kata Gus Lilur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.18/6/2026
Ia mengingatkan bahwa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada muktamar mendatang akan menentukan posisi NU dalam menjaga keutuhan republik dan memperkuat peran keulamaan di tengah masyarakat. Karena itu, seluruh peserta muktamar diharapkan mengedepankan kepentingan organisasi dan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun individu.
Di tengah menghangatnya bursa calon Ketua Umum PBNU, dukungan terhadap sejumlah kader NU juga mulai bermunculan. Salah satunya datang dari tokoh sepuh NU KH Manarul Hidayat yang secara terbuka memberikan restu kepada Gus Hery Haryanto Azumi untuk maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU.
Dukungan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahim Gus Hery bersama sejumlah kader dan aktivis NU di Pondok Pesantren Almanar Azhari, Depok.
“NU membutuhkan kader-kader seperti ini untuk menjaga dan membesarkan organisasi,” ujar KH Manarul Hidayat.
Menurut pengasuh Pesantren Almanar Azhari tersebut, NU membutuhkan figur pemimpin yang lahir dari proses kaderisasi panjang, memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, pengalaman organisasi, serta tetap menjaga ketakdziman kepada ulama dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah.
Ia juga menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan dari kalangan kader internal NU agar kesinambungan organisasi tetap terjaga. Di tengah perkembangan zaman, pemimpin NU dinilai harus mampu memahami persoalan keagamaan sekaligus tantangan sosial, ekonomi, teknologi, dan geopolitik global yang berdampak pada kehidupan umat.
Menanggapi dukungan tersebut, Gus Hery Haryanto Azumi menyatakan rasa syukur atas doa dan nasihat yang diberikan para ulama. Ia menilai dukungan tersebut sebagai amanah untuk terus berkhidmat kepada organisasi, umat, bangsa, dan negara.
“Bagi saya, silaturahim ini merupakan kehormatan yang sangat besar,” kata Gus Hery.
Sementara itu, pembahasan mengenai figur yang berpotensi memimpin PBNU juga mendapat perhatian dari Menteri Sosial yang sekaligus Sekretaris PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Dalam keterangannya di Kediri, Jawa Timur, Selasa, Gus Ipul menyebut Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai salah satu nama yang dinilai layak masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Menurutnya, pengalaman sebagai Katib Aam PBNU menjadi salah satu rekam jejak penting yang dimiliki sejumlah ketua umum sebelumnya.
“Kalau kita lihat sejak zaman Gus Dur, paling tidak 40 tahun terakhir ini tiga ketua umum sebelumnya pernah menjadi Katib Aam,” ujar Gus Ipul.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses penentuan Ketua Umum PBNU sepenuhnya berada di tangan peserta muktamar melalui mekanisme organisasi yang berlaku. Gus Ipul juga memastikan dirinya tidak akan maju maupun dicalonkan dalam pemilihan Ketua Umum PBNU mendatang.
Muktamar Ke-35 NU diperkirakan menjadi salah satu agenda organisasi paling penting dalam beberapa tahun terakhir. Selain memilih kepemimpinan baru, forum tertinggi NU tersebut juga akan menjadi penentu arah organisasi dalam menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga peran strategis NU sebagai pilar keagamaan, sosial, dan kebangsaan di Indonesia.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”