NUSAREPORT- Jakarta, Rabu 13 Mei 2026,- Polemik yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai bentuk penyederhanaan persoalan fiskal yang tidak mencerminkan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) modern.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa utang negara tidak pernah dirancang untuk membiayai satu program tunggal semata, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara.
Dalam keterangannya yang disiarkan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Rabu (13/5/2026), Ronny mengatakan struktur APBN Indonesia bekerja melalui mekanisme pooled financing, yakni seluruh sumber pembiayaan negara dikelola secara terintegrasi untuk berbagai kebutuhan pembangunan nasional.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” ujar Ronny.
Menurutnya, narasi yang menyebut kenaikan utang disebabkan oleh program MBG merupakan kesimpulan yang terlalu dangkal secara akademik dan teknokratis.
Ia menilai sebagian publik masih memahami utang negara dengan pendekatan proyek per proyek, padahal tata kelola fiskal modern bekerja jauh lebih kompleks. Bila logika tersebut dipakai, kata dia, maka seluruh program pemerintah dapat dituding sebagai penyebab utama kenaikan utang negara.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” katanya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), posisi utang pemerintah pusat hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari total tersebut, komposisi terbesar berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen, sedangkan pinjaman tercatat Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Ronny menilai, dalam perspektif pembangunan jangka panjang, program MBG justru harus dipandang sebagai investasi sumber daya manusia, bukan sekadar belanja konsumtif negara.
Ia menjelaskan bahwa persoalan gizi anak memiliki dampak langsung terhadap kualitas produktivitas ekonomi nasional di masa depan. Anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, maupun defisit nutrisi kronis berisiko memiliki kemampuan kognitif dan produktivitas lebih rendah saat memasuki usia kerja.
“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, biaya terbesar yang sesungguhnya dihadapi negara bukanlah menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk.
Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya saing nasional sekaligus mengurangi potensi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain aspek peningkatan kualitas SDM, Ronny juga menyoroti dampak ekonomi berantai (multiplier effect) dari program MBG terhadap sektor domestik.
Ia menyebut program tersebut berpotensi menggerakkan sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, jasa distribusi, hingga menciptakan lapangan kerja di daerah.
“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik,” katanya.
Di tengah perdebatan publik mengenai efektivitas program, Ronny menilai fokus utama seharusnya diarahkan pada pengawasan pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan efisiensi penggunaan anggaran.
Menurutnya, diskursus publik yang sehat bukan mempertanyakan perlu atau tidaknya program MBG, melainkan memastikan implementasinya berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan kebocoran anggaran.
“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” tutupnya.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”