NUSAREPORT – Jambi, Rabu (18/11/2026).-Pemerintah mulai menyiapkan penetapan upah minimum tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan telah menyosialisasikan mekanisme pengupahan kepada pemerintah daerah dan meminta gubernur segera memproses penetapan upah sesuai ketentuan terbaru.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat 21 November 2026. Setelah itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) pada 26 November, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.
Pemerintah menggunakan tiga variabel utama dalam penghitungan upah minimum, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alpha. Indeks tersebut berada pada rentang 0,5 hingga 1,0. Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mengacu pada data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).
Kebijakan ini menjadi perhatian daerah, termasuk Provinsi Jambi. Pada 2026, UMP Jambi ditetapkan sebesar Rp3.471.497 atau meningkat sekitar 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besaran tersebut menjadi acuan bagi sejumlah kabupaten yang tidak menetapkan UMK tersendiri.
Di Jambi, tidak semua daerah menggunakan angka yang sama. Pada 2026, Kota Jambi menetapkan UMK sebesar Rp3.868.963; Kabupaten Muaro Jambi Rp3.651.901; Tanjung Jabung Barat Rp3.549.686; Tanjung Jabung Timur Rp3.439.636; dan Sarolangun Rp3.500.000. Sementara itu, Kabupaten Bungo, Tebo, Batang Hari, Merangin, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh menggunakan besaran yang sama dengan UMP Jambi, yakni Rp3.471.497.
Selain upah minimum umum, Jambi juga memiliki ketentuan upah minimum sektoral. Pada 2026, upah sektoral provinsi untuk perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit ditetapkan sebesar Rp3.513.120. Di sektor pertambangan, besarannya Rp3.574.446. Ketentuan sektoral ini menunjukkan bahwa karakteristik dan risiko pekerjaan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan upah.
Penetapan upah minimum bukan sekadar menentukan persentase kenaikan setiap tahun. Mekanismenya memiliki dasar hukum dan melibatkan sejumlah unsur. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP, sedangkan UMK dan UMSK dapat ditetapkan sesuai kebijakan gubernur. UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi daripada UMP.
Dalam Pasal 138 dan 139, undang-undang tersebut menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Penghitungan dapat menggunakan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1,0. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan nilai KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah. Penetapan upah minimum didasarkan pada nilai yang lebih tinggi di antara hasil formula dan KHL tersebut.
KHL sendiri tidak hanya dihitung dari kebutuhan makanan. Pemerintah menggunakan sejumlah komponen yang mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Data konsumsi rumah tangga dari BPS menjadi salah satu dasar untuk memperkirakan kebutuhan tersebut di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam prosesnya, Dewan Pengupahan memiliki peran penting sebagai ruang pembahasan dan pemberian rekomendasi. Keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, akademisi, serta pakar. Dewan Pengupahan provinsi memberikan rekomendasi kepada gubernur, sedangkan dewan di tingkat kabupaten/kota memberikan masukan sesuai kewenangannya. Dengan komposisi tersebut, penetapan upah diharapkan tidak hanya bertumpu pada satu kepentingan, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi pekerja dan kemampuan dunia usaha.
Undang-undang juga menegaskan bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus dibayar berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan. Artinya, upah minimum merupakan batas terendah, bukan standar tunggal untuk seluruh pekerja tanpa memperhatikan masa kerja dan kualifikasi.
Di tengah proses penyusunan kebijakan tersebut, serikat pekerja mulai menyampaikan tuntutan dengan besaran yang berbeda-beda. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), misalnya, mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Di Jawa Tengah, sejumlah kelompok buruh menyampaikan tuntutan yang lebih spesifik. Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJaT) mendorong agar upah minimum mencapai 100 persen KHL serta upah minimum sektoral ditetapkan sedikitnya lima persen di atas UMP atau UMK. Sementara itu, kelompok buruh lainnya menyuarakan kenaikan UMP Jawa Tengah hingga Rp3,7 juta.
Tuntutan kenaikan lebih tinggi juga muncul di daerah lain. Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang mengusulkan kenaikan UMK 2027 sebesar 15 persen dan upah minimum sektoral kabupaten sebesar lima persen. Di Karanganyar, Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP) mendorong agar UMK ditetapkan berdasarkan 100 persen KHL, dengan perkiraan kebutuhan sekitar Rp3,5 juta.
Beragam tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa serikat pekerja tidak hanya memperjuangkan kenaikan dalam bentuk persentase, tetapi juga meminta agar upah minimum semakin mendekati kebutuhan hidup layak. Namun, angka-angka itu masih merupakan usulan organisasi pekerja, bukan keputusan pemerintah.










