DKPP Jadwalkan Sidang Dugaan Pelanggaran Etik KPU dan Bawaslu Terkait Pencalonan Gibran..

Hukum231 Views

NUSAREPORT-Jakarta, Jumat 20/11/2026,-  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Persidangan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito mengatakan, empat pengaduan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi sehingga dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Sementara itu, satu pengaduan lainnya dinyatakan gugur karena pengadu tidak melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang telah diberikan.

“Jadi empat aduan itulah nanti yang akan kami sidangkan. Kami sidangkan pada tanggal 23, hari Senin,” kata Heddy dalam diskusi media di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Materi pengaduan antara lain mempersoalkan dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dokumen persyaratan pendidikan Gibran. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut diadukan karena dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam proses pencalonan tersebut.

“Ada satu pengaduan yang mengadukan KPU, Bawaslu, karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara baik di proses itu. Sementara KPU dianggap satu, tidak melakukan verifikasi faktual terhadap syarat-syarat calon, utamanya ijazah,” ujar Heddy.

Pengaduan lainnya juga menyinggung dugaan persoalan dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), khususnya ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Heddy, seluruh materi yang diadukan akan diperiksa melalui mekanisme persidangan. Dalam proses tersebut, para pengadu mendapat kesempatan menyampaikan pokok-pokok aduannya secara berurutan sesuai nomor registrasi. Setelah itu, KPU dan Bawaslu sebagai pihak teradu diberikan kesempatan untuk menjawab dan menyampaikan pembelaan atas setiap tuduhan.

Heddy juga menjelaskan bahwa pengaduan yang dinyatakan gugur tidak berarti ditolak oleh DKPP. Lembaga tersebut tidak diperbolehkan menolak pengaduan masyarakat. Apabila persyaratan belum lengkap, pengadu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam tenggat waktu yang ditentukan.

“DKPP tidak boleh menolak aduan. Poinnya di situ, tidak boleh. Dilarang menolak aduan dan dilarang menyuruh orang mengadukan,” tegasnya.

Dengan demikian, persidangan pada 23 November mendatang akan menjadi forum untuk menguji materi pengaduan sekaligus mendengarkan penjelasan dari pihak-pihak yang diadukan. DKPP memastikan seluruh perkara yang telah diregistrasi diproses sesuai ketentuan dan mekanisme penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *