Gubernur Jambi Tetapkan UMP 2027 Rp3,71 Juta, Upah Sektoral Sawit dan Tambang Lebih Tinggi..

Ekonomi203 Views

NUSAREPORT-Jambi, Minggu 22/11/2026,-  Gubernur Jambi Al Haris menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.711.516 per bulan. Selain upah minimum provinsi, pemerintah juga menetapkan upah minimum sektoral untuk bidang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit serta sektor pertambangan.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jambi Tahun 2027. Keputusan itu ditetapkan di Jambi pada 20 November 2026 dan ditandatangani Gubernur Al Haris.

Dalam diktum KESATU, UMP Jambi Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.711.516 per bulan. Sementara itu, diktum KEDUA mengatur besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sejumlah bidang usaha tertentu.

Untuk sektor perkebunan buah kelapa sawit dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 01262 dan industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit dengan KBLI 10431, UMSP ditetapkan sebesar Rp3.804.304 per bulan.

Adapun sektor pertambangan batu bara dengan KBLI 05100, pertambangan minyak bumi dengan KBLI 06100, serta sektor pertambangan gas alam ditetapkan memiliki UMSP sebesar Rp3.821.583 per bulan.

Dengan penetapan tersebut, standar upah minimum sektoral untuk kelompok usaha perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit maupun pertambangan berada di atas UMP Provinsi Jambi Tahun 2027.

Keputusan gubernur ini merupakan tindak lanjut Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jambi tanggal 19 November 2026 tentang usulan penetapan UMP dan UMSP Provinsi Jambi Tahun 2027.

Dalam bagian pertimbangannya, Gubernur menyebutkan bahwa penetapan upah minimum merupakan kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Penetapan upah minimum juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, serta keberlangsungan usaha. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengupahan di tingkat provinsi.

Dari sisi regulasi, keputusan tersebut mencantumkan sejumlah landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Landasan lainnya meliputi Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Keputusan Gubernur Jambi Nomor 869 Tahun 2026 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Jambi Tahun 2026–2029.

Pengaturan Masa Kerja dan Pemberlakuan

Keputusan gubernur tersebut juga mengatur penerapan upah minimum berdasarkan masa kerja pekerja atau buruh.

Dalam diktum KETIGA disebutkan bahwa UMP dan UMSP merupakan upah terendah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun berlaku struktur dan skala upah.

Ketentuan ini membedakan penerapan upah minimum bagi pekerja baru dengan sistem pengupahan bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih panjang. Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan struktur dan skala upah dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan.

Selanjutnya, diktum KEEMPAT menetapkan bahwa Keputusan Gubernur Jambi tentang UMP dan UMSP Tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Salinan keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kepala Pengadilan Tinggi Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Kapolda Jambi, Danrem 042/GAPU Jambi, serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Tembusan juga disampaikan kepada Kadin, Apindo dan asosiasi perusahaan Provinsi Jambi, serta serikat pekerja dan serikat buruh Provinsi Jambi.

Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, UMP dan UMSP menjadi pedoman upah minimum di Provinsi Jambi untuk tahun 2027, dengan penerapan sesuai sektor usaha dan ketentuan masa kerja sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur.

Sumber: Keputusan Gubernur Jambi Nomor 888/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jambi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jambi Tahun 2027

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *