NUSAREPORT – Bungo, Jambi , Ketimpangan fasilitas kerja antar bidang di lingkungan BPBD Kesbangpol di Kabupaten Bungo mulai menjadi sorotan. Perbedaan sarana dan prasarana tersebut memunculkan pertanyaan mengenai perencanaan anggaran serta distribusi fasilitas operasional di dalam instansi pemerintah daerah tersebut.
Informasi yang diterima redaksi pada Senin (9/3) dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa fasilitas kerja di bidang BPBD terlihat jauh lebih representatif dibandingkan fasilitas yang tersedia di bidang Kesbangpol.
Seorang sumber yang hanya disebut sebagai anonymous mengatakan, kondisi ruang kerja di lingkungan BPBD dinilai cukup modern dan tertata rapi.
“Kalau dilihat dari dalam, ruang kerja di BPBD cukup bagus. Penataannya rapi dan fasilitasnya terlihat seperti kantor perusahaan,” ujar sumber tersebut kepada redaksi, Senin (9/3).
Perbedaan fasilitas tersebut juga disebut terlihat dari ketersediaan sarana operasional, terutama kendaraan roda dua (R2) yang digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan.
Menurut sumber anonymous, keberadaan kendaraan operasional roda dua di lingkungan BPBD dinilai tidak merata antar bidang. Kendaraan tersebut disebut lebih banyak terpusat pada satu bidang tertentu.
“Yang agak aneh, kendaraan R2 operasional itu justru terpusat di satu bidang, yaitu bidang RR. Padahal bidang itu tidak setiap waktu harus mobile di lapangan,” katanya.
Bidang RR yang dimaksud merupakan bidang yang bertugas melakukan kajian dampak bencana serta menyusun usulan program rekonstruksi dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut umumnya bersifat administratif dan berbasis kajian, sehingga mobilitas lapangan dinilai tidak setinggi bidang operasional lainnya.
Sebaliknya, sumber tersebut menyebutkan bahwa bidang Darurat dan Logistik (Darlog) yang memiliki personel Tim Reaksi Cepat (TRC) justru membutuhkan mobilitas tinggi dalam kegiatan penanganan bencana.
Tim TRC diketahui bertugas siaga selama 24 jam untuk merespons berbagai kejadian darurat di lapangan. Namun, menurut sumber tersebut, fasilitas kendaraan operasional di bidang tersebut dinilai belum memadai.
“Di bidang Darlog ada pasukan TRC yang berjaga 2×24 jam untuk respons lapangan. Tapi justru tidak ditemukan kendaraan R2 yang benar-benar stabil dan layak digunakan untuk operasional di lapangan,” ujarnya.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di internal instansi mengenai bagaimana mekanisme perencanaan anggaran serta distribusi fasilitas operasional antar bidang dilakukan.
Pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai bahwa perbedaan fasilitas antar unit kerja memang dapat terjadi, terutama jika disesuaikan dengan kebutuhan program dan karakter tugas masing-masing bidang. Namun demikian, distribusi fasilitas tetap harus mengacu pada prinsip kebutuhan operasional serta perencanaan anggaran yang transparan.
Menurutnya, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran penting untuk menghindari munculnya persepsi ketimpangan di dalam organisasi maupun di mata publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai perbedaan fasilitas maupun mekanisme distribusi sarana operasional antar bidang di lingkungan BPBD Kesbangpol tersebut.
Publik kini menunggu penjelasan terbuka dari pihak berwenang agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh dan tidak berkembang menjadi spekulasi yang lebih luas.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta”