NUSAREPORT- Istilah desil semakin sering terdengar ketika masyarakat membicarakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bantuan sosial, kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan. Bersamaan dengan itu, muncul berbagai pemahaman yang tidak selalu tepat.
Ada yang menganggap Desil 10 berarti kaya, Desil 1 berarti miskin. Ada pula yang mencoba menentukan desil seseorang hanya dari gaji bulanan. Kepemilikan sepeda motor atau kendaraan tertentu bahkan kadang dijadikan alasan untuk menyimpulkan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga.
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui materi edukasi “Salah-Benar Tentang Desil” meluruskan sejumlah anggapan tersebut. Desil tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besarnya gaji.
Karena itu, pertanyaan seperti “Kalau gaji saya Rp3 juta sebulan, berarti saya Desil 5?” tidak bisa dijawab hanya dengan melihat angka pendapatan.
Desil merupakan hasil pengelompokan tingkat kesejahteraan berdasarkan berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga. Variabel yang digunakan mencakup sejumlah aspek, seperti kondisi kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, tempat tinggal, sanitasi dan air minum, kesehatan, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha.
Dua keluarga dengan pendapatan yang sama belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang sama. Jumlah anggota keluarga, tanggungan, kondisi tempat tinggal, pekerjaan, aset, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai karakteristik lainnya dapat membuat kondisi kedua keluarga berbeda.
Karena itu, tidak ada rumus sederhana bahwa pendapatan tertentu otomatis menempatkan seseorang pada desil tertentu.
Dalam DTSEN terdapat sepuluh kelompok desil. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pemeringkatan.
Namun, angka tersebut merupakan posisi relatif dalam pemeringkatan. Desil 10 tidak otomatis berarti seseorang kaya. Begitu juga Desil 1 tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan seluruh kondisi kehidupan sebuah keluarga.
Kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat berubah. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, usaha mengalami penurunan, jumlah anggota keluarga bertambah, pendapatan berubah, atau kebutuhan rumah tangga meningkat. Jika perubahan tersebut belum tercermin dalam data, posisi desil yang tercatat bisa berbeda dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Hal ini menjelaskan mengapa sebagian warga merasa bingung ketika melihat keluarganya tercatat pada Desil 8, 9 atau 10, sementara kehidupan sehari-hari masih dirasakan pas-pasan.
Angka tersebut tidak serta-merta berarti pemerintah menganggap keluarga tersebut kaya. Bisa saja kondisi terbaru keluarga belum sepenuhnya tercermin dalam data yang digunakan untuk pemeringkatan.
Karena itu, ketika muncul ketidaksesuaian, pertanyaan yang perlu diajukan adalah data apa yang digunakan, apakah informasi keluarga masih sesuai dengan keadaan sekarang, dan apakah perubahan kondisi tersebut sudah masuk dalam proses pemutakhiran.
DTSEN memang terus diperbarui. Pada 8 Juli 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melakukan koordinasi mengenai pemutakhiran DTSEN di Jakarta. Pemerintah menyampaikan bahwa pemutakhiran dilakukan secara berkala dan menyiapkan kanal “Cek DTSEN” untuk membantu masyarakat melakukan pemutakhiran mandiri, termasuk berkaitan dengan status desil.
Pada 10 Juli 2026, Menteri Sosial kembali menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki kesempatan untuk melakukan pemutakhiran apabila terdapat ketidaksesuaian data. Pengajuan perubahan tidak berlangsung otomatis karena data harus melalui proses verifikasi dan validasi.
Mekanisme perubahan desil juga dijelaskan kembali pada 12 Agustus 2026 melalui Cek Bansos Kementerian Sosial. Warga yang merasa data tingkat kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terbaru dapat mengajukan pembaruan dengan menggunakan data kependudukan dan dokumen pendukung sesuai kebutuhan. Data tersebut kemudian diperiksa melalui proses verifikasi dan validasi.
Persoalan lain yang perlu diluruskan adalah anggapan bahwa BPS menentukan siapa yang menerima bantuan sosial.
Desil merupakan hasil pemeringkatan tingkat kesejahteraan. Penerima bantuan sosial ditetapkan berdasarkan kriteria dan ketentuan program masing-masing. Karena itu, posisi desil seseorang tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai keputusan bahwa orang tersebut pasti menerima atau kehilangan seluruh bantuan pemerintah.
Kepemilikan kendaraan juga tidak bisa dijadikan ukuran tunggal kesejahteraan.
Sepeda motor bagi sebuah keluarga bisa menjadi alat untuk bekerja, berdagang, pergi ke kebun, mengantar anak sekolah atau menjalankan aktivitas ekonomi. Kendaraan tersebut justru dapat menjadi bagian dari aktivitas produktif rumah tangga.
Sebaliknya, tidak memiliki kendaraan tidak otomatis berarti sebuah keluarga berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah. Kondisi ekonomi rumah tangga harus dilihat dari berbagai informasi sosial ekonomi, bukan dari satu barang yang terlihat.
BPS juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tabel desil yang beredar di media sosial. Tabel yang mencantumkan nominal pendapatan atau pengeluaran tertentu kemudian langsung menghubungkannya dengan Desil 1 sampai 10 belum tentu merupakan informasi resmi.
Dokumen DTSEN juga menegaskan bahwa seseorang tidak dapat menentukan desil hanya dengan menyebutkan pengeluaran tertentu setiap bulan. Pemeringkatan menggunakan berbagai informasi sosial ekonomi rumah tangga.
Karena itu, tabel atau infografis yang beredar di media sosial sebaiknya tidak langsung dijadikan dasar untuk menilai kondisi ekonomi seseorang. Sumber dan metode penghitungan perlu diperiksa terlebih dahulu.
Persoalan desil juga berkaitan dengan literasi data. Masyarakat perlu mengetahui bahwa sebuah angka statistik memiliki metode dan konteks. Angka desil tidak berdiri sendiri.
Ketika seorang warga melihat Desil 8 atau Desil 9 pada data keluarganya, angka tersebut perlu dibaca sebagai posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan berdasarkan data sosial ekonomi yang tersedia. Angka itu bukan pernyataan bahwa keluarga tersebut hidup mewah atau tidak memiliki persoalan ekonomi.
Hal yang sama berlaku bagi keluarga yang tercatat pada desil rendah. Angka tersebut bukan identitas sosial yang harus melekat selamanya.
Data sosial ekonomi dapat berubah dan karena itu pemutakhiran menjadi bagian penting dalam pengelolaan DTSEN. Dokumen yang menjadi dasar pemeringkatan harus terus diperiksa agar semakin mendekati kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Bagi masyarakat yang merasa kondisi kehidupannya tidak sesuai dengan desil yang tercatat, langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa data kependudukan dan kondisi keluarga, kemudian menggunakan mekanisme pemutakhiran yang tersedia.
Pemerintah juga perlu memastikan proses tersebut mudah diakses, jelas, dan responsif. Masyarakat membutuhkan informasi yang sederhana mengenai data apa yang digunakan, bagaimana pemeringkatan dilakukan, serta bagaimana cara mengoreksi data ketika terjadi perubahan kondisi.
Perdebatan mengenai desil tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah seseorang berada di Desil 1, 5 atau 10. Yang perlu dipahami adalah bagaimana angka tersebut diperoleh dan apa kegunaannya dalam kebijakan sosial.
Desil merupakan instrumen statistik untuk membaca distribusi tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia bukan label “miskin” atau “kaya”, bukan ukuran tunggal pendapatan, dan bukan keputusan otomatis mengenai penerimaan bantuan sosial.
Karena itu, warga yang menemukan angka desil yang dianggap tidak sesuai dengan kehidupannya tidak perlu langsung memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap sistem. Periksa datanya, lihat kondisi yang tercatat, dan gunakan jalur pemutakhiran jika memang terdapat perubahan.
Begitu pula masyarakat tidak perlu menjadikan angka desil sebagai dasar untuk menilai kehidupan ekonomi orang lain.
Kebijakan sosial membutuhkan data yang akurat. Masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai data tersebut. Keduanya harus berjalan bersama agar DTSEN benar-benar dapat digunakan untuk membantu pemerintah menentukan sasaran kebijakan secara lebih tepat.
