Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Bupati Jember Muhammad Fawait saat meresmikan SPPG di Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis (16/4/2026).
NUSAREPORT- Pos Surabaya,Jumat 17 April 2026,- Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional mulai memetakan daerah percontohan untuk pelaksanaan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG). Kabupaten Jember, Jawa Timur, muncul sebagai kandidat kuat, bukan tanpa alasan.
Daerah ini dinilai sebagai salah satu wilayah paling progresif dalam menyiapkan data penerima manfaat yang akurat dan terintegrasi. Ketepatan data menjadi kunci, mengingat program MBG tidak hanya menyasar aspek gizi, tetapi juga menyentuh dimensi ekonomi dan sosial secara luas.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi langsung saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara di Jember.Kamis 16/4/2026
“Keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember terlihat nyata. Ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan program MBG,” ujarnya.
Langkah konkret terlihat dari pembentukan Satgas Percepatan MBG oleh pemerintah daerah. Struktur ini dinilai mampu mempercepat implementasi sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
Namun, yang menarik, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program bantuan pangan. Pemerintah justru mendorongnya sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan.
Sekitar 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional dialokasikan langsung ke unit SPPG. Setiap unit diproyeksikan menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Artinya, program ini menciptakan rantai ekonomi baru yang berbasis lokal.
Di Jember, target pembangunan mencapai 400 unit SPPG. Hingga kini, lebih dari separuhnya telah beroperasi. Dengan 200-an unit aktif, perputaran uang diperkirakan telah menembus ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“Ini bukan angka kecil. Dampaknya langsung terasa pada ekonomi daerah,” kata Dadan.
Di sisi lain, sistem pengawasan juga menjadi perhatian serius. Badan Gizi Nasional menyiapkan mekanisme berlapis melalui deputi pengawasan hingga inspektorat. Masyarakat pun dilibatkan untuk memantau kualitas makanan melalui dokumentasi harian.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas program.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, melihat MBG sebagai katalisator ekonomi baru bagi daerahnya.
Menurutnya, jika seluruh SPPG beroperasi penuh, potensi perputaran uang bisa mencapai Rp4 triliun hingga Rp4,6 triliun per tahun, angka yang bahkan melampaui APBD Jember saat ini.
“Ini bukan sekadar program gizi. Ini pengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.
Dampak sosial juga mulai terlihat. Program ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan warga tanpa pekerjaan tetap. Keterlibatan mereka dalam rantai produksi MBG membuka peluang baru sekaligus menekan angka pengangguran.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Konsistensi kualitas layanan, ketepatan distribusi, serta pengawasan yang berkelanjutan akan menjadi penentu apakah Jember benar-benar layak menjadi model nasional.
Jika berhasil, MBG bukan hanya program bantuan, tetapi dapat menjadi desain kebijakan baru: menggabungkan intervensi gizi dengan strategi penguatan ekonomi lokal secara simultan.
NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”